Yogyakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ketika Indonesia masih menghadapi berbagai bencana alam. Penindakan tersebut berlangsung pada Selasa malam, 13 Oktober 2026. Keterangan mengenai kegiatan itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Yogyakarta. Informasi tersebut menempatkan penangkapan di BNPB dalam situasi ketika perhatian publik dan pemerintah masih tertuju pada penanganan bencana di sejumlah wilayah.
Pada waktu yang sama, bencana banjir masih terjadi di beberapa daerah. Sejumlah wilayah juga menghadapi kekeringan, sementara kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya berhenti. Kondisi yang beragam itu menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap koordinasi, bantuan, dan respons kebencanaan tetap berlangsung. BNPB merupakan lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, sehingga kabar mengenai penindakan KPK di lingkungan lembaga tersebut muncul bersamaan dengan tantangan kebencanaan yang masih dihadapi masyarakat.
Peristiwa ini memperlihatkan ironi waktu: operasi penindakan antikorupsi berlangsung ketika sejumlah wilayah masih berjuang menghadapi dampak bencana alam. Namun, informasi yang disampaikan KPK pada tahap ini terbatas pada adanya OTT di lingkungan BNPB dan waktu pelaksanaannya. Keterangan Budi Prasetyo di Yogyakarta menjadi rujukan awal mengenai penindakan yang berlangsung Selasa malam tersebut. Perkembangan selanjutnya mengenai pihak yang diamankan, perkara yang ditangani, serta rangkaian pemeriksaan menjadi bagian dari proses yang berjalan setelah operasi itu dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi tersebut disampaikan juru bicara KPK, yang menjelaskan bahwa sejumlah pihak diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan transaksi suap dalam proses pengadaan di lingkungan lembaga tersebut.
Di 14 orang yang diamankan terdapat Sekretaris Utama BNPB Rustian. Selain itu, KPK turut mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK), yaitu pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan pengendalian proses pengadaan barang atau jasa. Kehadiran pejabat tersebut dalam OTT menjadi bagian dari pendalaman KPK terhadap dugaan aliran transaksi dan keterlibatan masing-masing pihak.
Juru bicara KPK juga menyebut adanya pihak lain dari unsur swasta yang ikut diamankan. Mereka diduga berkaitan dengan proses pengadaan yang sedang ditelusuri oleh penyidik. Namun, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui peran setiap orang, bentuk komunikasi yang terjadi, serta hubungan transaksi tersebut dengan kegiatan pengadaan di BNPB.
Pengamanan terhadap 14 orang itu belum serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pihak telah ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai keterangan juru bicara KPK, penyidik masih memiliki waktu untuk meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan menentukan status hukum mereka berdasarkan hasil pemeriksaan. KPK dijadwalkan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah rangkaian pemeriksaan awal selesai dilakukan.
OTT tersebut berlangsung ketika bencana masih melanda sejumlah wilayah, sehingga perhatian publik tertuju pada dugaan pelanggaran dalam lembaga yang memiliki tugas penting dalam penanggulangan bencana. KPK menyatakan proses hukum tetap dijalankan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sementara status dugaan keterlibatan para pihak masih menunggu hasil penyidikan resmi.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang yang menjadi barang bukti awal. Barang-barang tersebut meliputi uang tunai dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, emas batangan, serta tabungan logam mulia. Penyitaan dilakukan bersamaan dengan pengamanan sejumlah pihak dalam operasi tersebut.
Nilai uang tunai yang disebut mencapai sekitar Rp1,4 miliar merupakan hasil penghitungan awal tim KPK. Karena itu, angka tersebut masih menjadi jumlah sementara yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan awal terhadap barang bukti yang diamankan. KPK dapat menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah seluruh proses penghitungan dan pendataan dilakukan secara menyeluruh.
Selain uang tunai, emas batangan turut masuk dalam daftar barang yang disita. Tim penindakan juga mengamankan tabungan logam mulia sebagai bagian dari barang bukti awal. Keberadaan berbagai bentuk aset tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengamankan uang dalam bentuk tunai, tetapi juga barang dan instrumen bernilai yang ditemukan dalam rangkaian operasi.
Penyitaan uang tunai, emas batangan, dan tabungan logam mulia berlangsung pada saat KPK mengamankan sejumlah pihak terkait OTT tersebut. Seluruh barang yang disita akan dicatat dan diperiksa sesuai prosedur penyidikan. Pada tahap ini, informasi yang tersedia terbatas pada jenis serta nilai awal barang bukti, sehingga belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai asal-usul maupun peruntukannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelusuran tersebut mencakup proses pengadaan yang diduga menggunakan dana siap pakai untuk kebutuhan kebencanaan. Dana ini pada prinsipnya disediakan agar pemerintah dapat merespons keadaan darurat secara cepat, sehingga penggunaannya menjadi bagian penting yang perlu diperiksa ketika muncul dugaan penyimpangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memerinci bentuk pengadaan, pihak-pihak yang terlibat, maupun dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut. Saat ditanya apakah perkara itu berhubungan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau bencana alam lainnya, Budi menyatakan bahwa rincian mengenai jenis bencana akan disampaikan dalam konferensi pers. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga antirasuah masih mengumpulkan dan memverifikasi informasi sebelum menyampaikan penjelasan resmi secara lebih menyeluruh.
Perkembangan perkara ini berlangsung ketika karhutla masih membara di enam provinsi. Kondisi tersebut membuat penggunaan anggaran kebencanaan dan pengadaan untuk penanganan keadaan darurat mendapat perhatian publik, meskipun KPK belum menjelaskan kaitan perkara yang ditelusuri dan bencana tertentu. Karena itu, informasi mengenai hubungan kasus dengan karhutla atau bencana lain masih menunggu keterangan resmi dari penyidik.
Pada Selasa malam, KPK dijadwalkan melakukan ekspose di tingkat pimpinan. Agenda tersebut akan digunakan untuk membahas hasil pemeriksaan awal serta menentukan status hukum belasan orang yang telah diamankan. Keputusan mengenai status mereka akan diambil setelah pimpinan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh dalam rangkaian pemeriksaan. KPK juga diperkirakan menyampaikan perkembangan perkara melalui konferensi pers setelah proses internal tersebut selesai.
Baca juga: Api Melanda TPA Galuga, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki | TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8 | Wujudkan Desa Tangguh Bencana , Koramil Kraksaan Ambil Bagian Dalam Proses Dan Pembentukannya
