BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dana abadi kebencanaan dengan nilai total mencapai Rp8,3 triliun. Dana tersebut disiapkan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan bencana, sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan dana secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu memastikan ketersediaan pembiayaan ketika risiko bencana meningkat dan kebutuhan pemulihan memerlukan dukungan fiskal yang memadai.
BPDLH merupakan lembaga berbentuk badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dengan status tersebut, BPDLH memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana lingkungan berdasarkan prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada manfaat publik. Posisi kelembagaan ini memungkinkan pengelolaan dana dilakukan secara lebih fleksibel, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Mandat BPDLH tidak terbatas pada pembiayaan penanganan bencana. Lembaga ini juga mengelola berbagai sumber dana untuk mendukung perlindungan, pengelolaan, dan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembiayaan dapat diarahkan pada program pencegahan kerusakan lingkungan, pengurangan risiko, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemulihan ekosistem yang terdampak bencana maupun aktivitas pembangunan.
Dalam konteks dana abadi kebencanaan, pendekatan tersebut menempatkan pembiayaan sebagai bagian dari strategi ketahanan jangka panjang, bukan semata-mata respons setelah bencana terjadi. Dana yang dikelola dapat menjadi landasan untuk memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendukung pemulihan yang lebih cepat serta terencana. Nilai Rp8,3 triliun menunjukkan besarnya skala sumber daya yang perlu dikelola secara hati-hati agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa pokok Dana Abadi Kebencanaan senilai Rp8,3 triliun harus tetap dipertahankan. Dana tersebut tidak boleh tergerus karena menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan bencana dalam jangka panjang. Dengan mempertahankan nilai pokok, manfaat dana dapat terus dirasakan lintas generasi dan tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran tahunan.
Atas dasar itu, BPDLH mendapat amanat untuk menginvestasikan dana abadi pada berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan, prinsip kehati-hatian, serta tata kelola yang berlaku. Penempatan dana dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan potensi imbal hasil. Strategi tersebut memungkinkan dana tetap dikelola secara produktif tanpa mengurangi nilai pokok yang menjadi fondasi pembiayaan program kebencanaan.
Investasi dana abadi ditujukan untuk menghasilkan imbal hasil kelolaan. Pendapatan dari hasil investasi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan terkait penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara itu, dana pokok tetap dipertahankan sehingga pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan, terukur, dan bertanggung jawab.
Joko menjelaskan, hasil pengelolaan dana abadi tersebut digunakan BPDLH bersama pemerintah untuk membentuk berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan bencana atau disaster resilience. Program itu dapat diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi risiko, peningkatan kesiapan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pemulihan setelah bencana. Dengan mekanisme ini, dana abadi tidak sekadar disimpan, melainkan dikelola untuk menghasilkan manfaat nyata bagi pengurangan risiko bencana. Pendekatan tersebut juga memperkuat kesinambungan pendanaan, karena program dapat memperoleh dukungan dari imbal hasil investasi tanpa harus mengandalkan penggunaan pokok dana.
Pengelolaan Dana Abadi Kebencanaan senilai Rp8,3 triliun dirancang untuk memastikan pembiayaan ketahanan bencana dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pokok dana tersebut tidak diarahkan untuk langsung dibelanjakan, melainkan ditempatkan dan dikelola agar menghasilkan imbal hasil. Dengan pendekatan ini, keberadaan dana abadi dapat memberikan dukungan pembiayaan tanpa mengurangi nilai pokok yang harus tetap dijaga.
Joko menjelaskan bahwa dana yang disalurkan untuk mendukung program ketahanan bencana merupakan hasil dari pengelolaan atau investasi dana abadi, bukan bagian dari pokok dana. Penjelasan itu disampaikan dalam media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pemisahan pokok dan hasil kelolaan menjadi prinsip penting karena menentukan keberlanjutan manfaat dana tersebut dalam jangka panjang.
Melalui mekanisme tersebut, imbal hasil dapat dimanfaatkan untuk membiayai program disaster resilience sesuai kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, pokok dana tetap dipertahankan agar terus dikelola dan menghasilkan manfaat pada periode berikutnya. Hubungan hasil investasi dan pembiayaan program menjadi dasar pengelolaan dana abadi: semakin baik dana dikelola secara prudent, semakin kuat pula kapasitas pembiayaan yang dapat diberikan tanpa mengorbankan modal awal.
Kerangka ini juga menegaskan bahwa dana abadi bukan sekadar sumber anggaran yang digunakan hingga habis. Dana tersebut berfungsi sebagai aset pembiayaan berkelanjutan, dengan hasil pengelolaan menjadi sumber dukungan bagi penguatan ketahanan bencana. Karena itu, pemanfaatannya perlu tetap memperhatikan kinerja investasi, perlindungan terhadap pokok dana, serta kesinambungan hasil kelolaan. Dengan menjaga pokok tetap utuh, pemerintah dapat mempertahankan kemampuan dana abadi untuk mendukung pembiayaan ketahanan bencana secara konsisten dari waktu ke waktu.
Salah satu program konkret yang didukung oleh hasil investasi dana abadi kebencanaan adalah implementasi asuransi barang milik negara (ABMN). Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pengelolaan aset negara terhadap risiko bencana. Melalui skema perlindungan tersebut, pemerintah memiliki instrumen untuk mengurangi dampak finansial apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keberlangsungan fungsi aset dan layanan publik.
ABMN resmi digulirkan sejak 2025. Kehadiran program ini menandai penerapan hasil pengelolaan dana abadi dalam bentuk kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi perlindungan kepentingan negara. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa dana abadi kebencanaan tidak hanya dikelola untuk menghasilkan nilai investasi, tetapi diarahkan agar hasilnya dapat mendukung kebutuhan strategis dalam menghadapi potensi kerugian akibat bencana.
Pada tahap awal pelaksanaannya, ABMN telah memberikan perlindungan terhadap aset-aset vital yang berada di tiga kementerian kunci. Cakupan awal ini menjadi langkah penting untuk menguji pelaksanaan skema, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta membangun dasar bagi pengembangan perlindungan aset negara secara lebih luas. Dengan demikian, penerapan ABMN dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi kerentanan, dan menjaga kesinambungan pelayanan pemerintah ketika bencana terjadi.
Dukungan hasil investasi terhadap program ini menunjukkan hubungan pengelolaan dana jangka panjang dan kebutuhan perlindungan negara dalam jangka pendek maupun menengah. Implementasi ABMN juga mempertegas pentingnya perencanaan pembiayaan risiko yang terukur, sehingga penanganan dampak bencana tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran setelah kejadian. Dalam konteks tersebut, program asuransi BMN menjadi salah satu contoh pemanfaatan hasil investasi BPDLH untuk memperkuat ketahanan bencana dan mendukung perlindungan aset negara.
