JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI didorong untuk mengubah orientasi komunikasi publik, dari sekadar menyampaikan informasi pemerintah menjadi penghubung yang mampu mempertemukan kebutuhan negara dan suara warga. Perubahan ini penting karena masyarakat kini tidak hanya menunggu pengumuman resmi, tetapi juga mengharapkan penjelasan yang mudah dipahami, relevan dengan persoalan sehari-hari, serta disampaikan melalui saluran yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Dalam konteks tersebut, Bakom perlu membangun peran sebagai citizen-centric hub yang profesional, responsif, dan terbuka terhadap perkembangan komunikasi.
Orientasi yang berpusat pada warga menempatkan kebutuhan, tingkat pemahaman, pengalaman, dan aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses komunikasi. Pesan pemerintah tidak cukup disebarkan secara satu arah tanpa mengukur apakah informasi tersebut diterima dan dipahami secara tepat. Bakom perlu mendorong mekanisme dialog, mendengarkan umpan balik, memetakan keresahan publik, serta menerjemahkan masukan tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan dan layanan. Dengan demikian, komunikasi berfungsi bukan hanya untuk menjelaskan keputusan, melainkan juga membangun kepercayaan melalui interaksi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konsultan komunikasi senior dari Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, menilai perubahan tersebut telah menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan komunikasi pemerintah saat ini. Arus informasi yang cepat, keberagaman karakter audiens, dan meningkatnya tuntutan transparansi membuat lembaga pemerintah harus bekerja lebih adaptif. Menurut pandangan itu, profesionalisme Bakom akan terlihat dari kemampuannya merancang komunikasi berdasarkan data, merespons isu secara cepat, dan menjaga keselarasan pesan di berbagai platform. Transformasi tersebut sekaligus menuntut kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta komitmen untuk menjadikan warga sebagai mitra dalam komunikasi publik.
Kebutuhan terhadap sistem komunikasi yang cepat dan terkoordinasi menjadi semakin penting bagi Bakom, terutama ketika menghadapi situasi krisis. Dalam kondisi seperti bencana, gangguan layanan publik, atau isu yang berkembang pesat di masyarakat, keterlambatan informasi dapat menimbulkan kebingungan, memperbesar kekhawatiran, dan membuka ruang bagi beredarnya kabar yang tidak terverifikasi. Karena itu, Bakom perlu memiliki mekanisme respons yang memungkinkan informasi resmi disiapkan, diperiksa, dan disebarluaskan secara cepat dengan tetap menjaga akurasi serta akuntabilitas.
Salah satu usulan yang dapat dikembangkan ialah prosedur operasional standar (SOP) diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. Integrasi ini akan membentuk jalur komunikasi langsung Bakom dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas informasi publik. Melalui sistem tersebut, pembaruan situasi, klarifikasi, serta materi komunikasi dapat dipertukarkan secara segera. Setiap lembaga tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, tetapi proses koordinasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penyampaian manual atau pertukaran pesan yang berulang.
Retno menyatakan bahwa SOP diseminasi krisis perlu terhubung secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah, tanpa menunggu instruksi berlapis. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Minggu, 4 Oktober 2026. Gagasan tersebut menekankan perlunya memangkas rantai birokrasi yang panjang ketika masyarakat membutuhkan informasi dalam waktu singkat. SOP dapat menetapkan kriteria krisis, pejabat penghubung, format pesan, tingkat kewenangan, dan batas waktu respons. Dengan pedoman yang jelas, Bakom dapat segera meneruskan informasi yang telah dikonfirmasi kepada warga, sementara kementerian dan pemerintah daerah memperoleh saluran untuk menyelaraskan pesan. Mekanisme ini bukan berarti mengabaikan pengawasan, melainkan menempatkan verifikasi dan otorisasi pada tahapan yang terukur agar kecepatan komunikasi berjalan seiring dengan ketepatan informasi.
Menurut Retno, tantangan komunikasi pemerintah tidak berhenti pada memastikan informasi tersampaikan kepada masyarakat. Pesan yang telah disebarkan belum dapat disebut berhasil apabila warga hanya menerima informasi tanpa memahami maksud, alasan, dan dampak kebijakan yang disampaikan. Komunikasi publik perlu dilihat sebagai proses yang membangun pemahaman bersama, bukan sekadar kegiatan menyampaikan pengumuman dari pemerintah kepada warga.
Ukuran yang lebih penting terletak pada sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan tumbuh ketika warga memperoleh penjelasan yang jelas, relevan, serta disampaikan dengan mempertimbangkan situasi yang mereka hadapi. Apabila pesan pemerintah terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, substansi kebijakan berisiko tidak diterima secara utuh. Karena itu, penyusunan pesan membutuhkan perhatian terhadap konteks sosial dan pengalaman warga, sehingga informasi tidak berhenti sebagai bahasa administratif yang sulit dipahami.
Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan penerimaan masyarakat. Kebijakan yang disampaikan secara jelas dan peka terhadap respons warga memiliki peluang lebih besar untuk dipahami tanpa memicu kesalahpahaman di tingkat akar rumput. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana pesan ditafsirkan, pertanyaan apa yang mungkin muncul, serta kekhawatiran yang dapat memengaruhi penerimaan publik. Hal ini menuntut komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada ketepatan isi, tetapi juga pada cara penyampaian dan relevansinya bagi masyarakat.
Pandangan Retno menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif membutuhkan kepekaan terhadap tanggapan warga. Pemerintah perlu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang diajak memahami, bukan sekadar penerima informasi. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi dapat dinilai dari terbentuknya pemahaman dan kepercayaan, serta dari kemampuan pesan kebijakan untuk diterima secara jelas dalam konteks kehidupan warga.
Penguatan peran praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional dinilai dapat menjadi fondasi penting bagi komunikasi pemerintah yang lebih efektif. Menurut Retno, keberadaan PR tidak semata-mata berkaitan dengan penyebaran informasi, melainkan dengan kemampuan membangun pemahaman institusi negara dan masyarakat. Dalam posisi tersebut, praktisi humas perlu memastikan setiap kebijakan disampaikan secara akurat, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan warga. Komunikasi yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kanal resmi atau pernyataan formal, karena masyarakat memiliki tingkat pemahaman, pengalaman, dan kebutuhan informasi yang beragam.
PR berfungsi sebagai penghubung yang menerjemahkan bahasa pemerintahan ke dalam bahasa publik. Regulasi teknis, kebijakan ekonomi, maupun data yang kompleks sering kali sulit dipahami apabila disampaikan dalam istilah birokratis atau angka tanpa konteks. Karena itu, praktisi humas harus mampu mengolah informasi tersebut menjadi narasi yang membumi, mudah dipahami masyarakat awam, dan tetap mempertahankan substansi hukum serta ketepatan faktualnya. Proses penerjemahan ini bukan berarti menyederhanakan secara berlebihan atau mengubah maksud kebijakan, melainkan memberikan penjelasan mengenai tujuan, dampak, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
Pendekatan tersebut membuat komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian pesan secara satu arah. Informasi dapat menjangkau warga melalui pilihan bahasa, contoh, dan saluran yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Pada saat yang sama, PR profesional juga dapat membantu pemerintah membaca respons publik, mengenali kebingungan yang muncul, serta memperbaiki cara penyampaian kebijakan. Dalam makna yang disampaikan Retno, praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan: mereka menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi yang dapat dipercaya, dipahami, dan membuka ruang hubungan yang lebih responsif.
