JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyiapkan aksi nasional pendidikan yang akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober, mulai pukul 13.00 WIB. Rencana ini menjadi bagian dari agenda mahasiswa untuk menyampaikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan nasional.
Pelaksanaan aksi di kawasan Gedung DPR RI menempatkan isu pendidikan sebagai pokok utama kegiatan. BEM SI membawa agenda yang secara khusus berfokus pada kondisi dan arah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sikap serta tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan nasional kepada lembaga perwakilan rakyat.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan, aksi nasional pendidikan itu diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pandangan secara terbuka mengenai persoalan pendidikan. Senin, 5 Oktober, dipilih sebagai waktu pelaksanaan, dengan kegiatan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Lokasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, menjadi titik penyampaian agenda mahasiswa yang menaruh perhatian pada isu pendidikan dan kebijakan nasional di bidang tersebut.
Dalam aksi nasional di depan DPR, BEM SI akan membawa sejumlah persoalan pendidikan yang dinilai berkaitan langsung dengan akses masyarakat, tata kelola, dan keberlangsungan lembaga pendidikan. Salah satu sorotan utama ialah pembahasan regulasi pendidikan. BEM SI mendorong agar setiap penyusunan maupun perubahan aturan dilakukan secara terbuka, melibatkan kelompok yang terdampak, serta mempertimbangkan kondisi peserta didik, pendidik, dan penyelenggara pendidikan di berbagai daerah. Agenda tersebut mencerminkan perhatian terhadap kepastian hukum dan arah pengelolaan pendidikan nasional.
Tuntutan lain yang akan disampaikan adalah pendidikan gratis. BEM SI menempatkan isu ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses belajar dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Dalam pandangan mereka, pembahasan pendidikan gratis perlu mencakup jenjang dan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk peserta didik dari keluarga kurang mampu. Aspirasi ini akan dibawa sebagai tuntutan kepada pemerintah dan DPR untuk membahas skema pembiayaan pendidikan secara lebih serius, bukan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga menjadi agenda penting dalam aksi tersebut. BEM SI menyoroti perlunya perhatian terhadap pendapatan, status kerja, perlindungan, serta kondisi profesional para pendidik. Menurut agenda yang akan disuarakan, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penghargaan dan jaminan kesejahteraan bagi pihak yang menjalankan proses pembelajaran secara langsung.
Selain itu, keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) akan menjadi sorotan. BEM SI memandang PTS memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan tinggi, terutama di wilayah yang kapasitas perguruan tinggi negerinya terbatas. Karena itu, keberlanjutan PTS akan dikaitkan dengan pembiayaan, tata kelola, daya jangkau biaya kuliah, dan kemampuan institusi mempertahankan layanan akademik. Keempat isu tersebut akan disampaikan sebagai rangkaian tuntutan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan harapan agenda pendidikan nasional dibahas secara inklusif dan berkelanjutan.
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi nasional yang akan digelar di depan DPR. Tuntutan ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar disampaikan melalui janji atau kebijakan yang belum dirasakan secara merata.
BEM SI mendorong agar akses pendidikan gratis diberlakukan secara nasional. Cakupannya tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di wilayah tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dengan demikian, kondisi geografis, jarak, maupun perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Tuntutan tersebut juga mencakup semua jenjang pendidikan. Pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi perlu mendapat perhatian dalam upaya menghadirkan akses yang terjangkau bagi masyarakat. BEM SI menilai pemenuhan hak pendidikan harus berlangsung secara menyeluruh, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan untuk belajar tanpa terbebani persoalan biaya.
Posisi BEM SI menekankan bahwa pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai janji. Pelaksanaannya harus dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Artinya, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan perlu diwujudkan dalam bentuk akses dan layanan yang benar-benar terbuka bagi masyarakat di setiap wilayah.
Melalui tuntutan ini, BEM SI menempatkan pemerataan pendidikan sebagai bagian penting dari agenda aksi nasional. Organisasi mahasiswa tersebut meminta agar hak memperoleh pendidikan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijamin melalui pelaksanaan yang mencakup seluruh jenjang dan wilayah Indonesia. Dengan pendekatan itu, pendidikan gratis diharapkan menjadi kebijakan yang nyata dan dapat diakses masyarakat secara luas.
Seruan untuk menghadiri aksi nasional pendidikan disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu, 4 Oktober. Dalam unggahan tersebut, organisasi mahasiswa itu mengajak seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengambil bagian dalam aksi yang akan digelar di depan gedung DPR. Ajakan tersebut menjadi penegasan bahwa isu pendidikan dinilai memerlukan perhatian luas dan keterlibatan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa.
BEM SI mendorong mahasiswa untuk hadir sebagai bagian dari gerakan bersama dalam menyampaikan empat tuntutan utama yang telah disiapkan. Kehadiran peserta diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan lembaga legislatif, sekaligus menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Melalui aksi itu, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat dan menjamin akses pendidikan yang adil.
Salah satu perhatian yang turut dikaitkan dengan tuntutan tersebut adalah kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. BEM SI menilai perbaikan pendidikan perlu berjalan seiring dengan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi mereka yang menjalankan tugas pendidikan. Karena itu, organisasi tersebut kembali menyerukan partisipasi aktif mahasiswa dalam aksi nasional pendidikan. Masyarakat kampus diharapkan mengikuti informasi resmi dari BEM SI dan mempersiapkan kehadiran secara tertib, sehingga penyampaian aspirasi berlangsung terarah serta tetap mencerminkan tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal persoalan pendidikan.
