BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengkaji kemungkinan penerapan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada layanan transportasi umum selain angkutan udara. Kajian tersebut dilakukan untuk menilai kebutuhan pengaturan tarif sekaligus menjaga agar layanan transportasi tetap terjangkau, berkelanjutan, dan memenuhi aspek keselamatan penumpang.
Salah satu sektor yang disebut secara langsung dalam rencana pengkajian itu adalah layanan penyeberangan. Pemerintah akan melihat berbagai faktor sebelum menentukan apakah mekanisme batas tarif perlu diterapkan, termasuk struktur biaya operasional, kemampuan masyarakat, kondisi penyelenggara jasa, serta standar pelayanan dan keselamatan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penetapan tarif tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengguna, tetapi juga keberlangsungan operasional perusahaan angkutan.
Dudy menyampaikan rencana tersebut kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (2/10). Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai tarif transportasi masih berlangsung di lingkungan kementerian dan belum menghasilkan ketentuan yang mengikat bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Pemerintah masih perlu mengumpulkan data dan melakukan pembahasan dengan berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan. Proses itu dapat mencakup evaluasi terhadap pola perjalanan penumpang, biaya pemeliharaan armada, harga bahan bakar, serta karakteristik masing-masing moda transportasi. Setiap sektor juga berpotensi memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda sehingga kebijakan tidak serta-merta diberlakukan secara seragam.
Karena masih berada pada tahap pengkajian, tarif batas atas dan tarif batas bawah tersebut belum menjadi aturan yang berlaku. Kemenhub diharapkan menyampaikan perkembangan kajian setelah seluruh aspek teknis dan dampaknya terhadap masyarakat maupun operator dianalisis secara lebih menyeluruh.
Rencana pembatasan tarif transportasi umum disiapkan untuk menjaga agar persaingan usaha tidak berkembang menjadi tekanan yang mendorong penyelenggara mengurangi standar keselamatan. Dalam industri transportasi, tarif yang terlalu rendah dapat membuat operator berupaya menekan berbagai biaya, termasuk biaya perawatan kendaraan, pemeriksaan kelayakan, pelatihan pengemudi, serta pemenuhan ketentuan operasional. Jika kondisi tersebut berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, kualitas layanan dan perlindungan penumpang berpotensi ikut menurun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa aspek bisnis tidak boleh mengorbankan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi. Kebijakan tarif, karena itu, perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memastikan layanan tetap terjangkau sekaligus mampu memenuhi persyaratan keamanan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan kepentingan pengguna jasa, keberlangsungan badan usaha, dan kewajiban operator untuk menyediakan layanan yang layak.
Dudy juga menyadari bahwa instrumen pembatasan tarif semacam ini mungkin tidak diterapkan di sejumlah negara. Perbedaan sistem transportasi, struktur pasar, kemampuan pengawasan, dan karakteristik perjalanan membuat setiap negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan serupa pada sektor transportasi lain tidak dapat dilakukan secara langsung. Diperlukan kajian terlebih dahulu agar aturan yang disusun sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan risiko di masing-masing layanan.
Untuk mendalami kemungkinan tersebut, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan telah ditugaskan menjajaki regulasi tarif. Kajian ini diharapkan mencakup dampak terhadap keselamatan, daya beli masyarakat, persaingan antarpenyelenggara, serta keberlanjutan operasional. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah batas tarif diperlukan, bagaimana mekanismenya, dan sektor mana yang paling tepat menjadi prioritas.
Dengan pendekatan berbasis kajian, pengaturan tarif tidak semata-mata dipahami sebagai intervensi terhadap kegiatan usaha. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan kompetisi berlangsung sehat dan tidak menggeser keselamatan penumpang sebagai tanggung jawab utama. Setiap keputusan akhir perlu mempertimbangkan bukti, melibatkan pemangku kepentingan, serta disertai pengawasan yang konsisten agar standar keselamatan benar-benar diterapkan.
Perkembangan terpisah muncul dalam rencana revisi formulasi tarif batas atas tiket pesawat domestik. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah memperoleh dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI). Dukungan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang diharapkan dapat menciptakan struktur tarif lebih transparan, mempertimbangkan kemampuan masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan operasional maskapai dan kualitas layanan penerbangan.
Rencana perubahan formulasi itu telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Perhubungan juga telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan tersebut. Saat ini, kementerian sedang menyelesaikan penyusunan aturan yang akan menjadi dasar penerapan tarif batas atas baru untuk penerbangan domestik. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan biaya operasional, kondisi industri penerbangan, kebutuhan penumpang, serta perlindungan konsumen.
Dalam tahap regulasi, Kementerian Perhubungan melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pengaturan tarif angkutan udara, sehingga evaluasi diperlukan agar ketentuannya tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan dinamika penerbangan saat ini. Setelah peninjauan terhadap Permenhub tersebut selesai, kementerian berencana mengevaluasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Hasil kedua proses itu akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, termasuk penetapan formula serta besaran tarif yang lebih relevan. Pemerintah menargetkan revisi tarif dapat diterbitkan dalam waktu dekat setelah seluruh tahapan administratif dan penyelarasan antarinstansi diselesaikan.
Dudy menegaskan bahwa perumusan kebijakan tarif transportasi umum tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pertimbangan teknis. Pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, termasuk kemampuan ekonomi, kebutuhan mobilitas, serta dinamika psikologis yang muncul ketika terjadi perubahan harga tiket. Aspek tersebut penting karena tarif memiliki dampak langsung terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dan terhadap penerimaan publik atas kebijakan yang ditetapkan.
Menurut Dudy, reaksi masyarakat terhadap harga tiket juga perlu dipahami sebelum pemerintah menentukan batas tarif. Kenaikan atau penyesuaian tarif tidak hanya berkaitan dengan perhitungan biaya operasional, tingkat keselamatan, dan keberlanjutan layanan, tetapi juga dengan persepsi penumpang mengenai kewajaran harga. Apabila perubahan tersebut dianggap terlalu berat, kebijakan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan menimbulkan respons yang perlu diantisipasi. Karena itu, pembahasan tarif harus mempertimbangkan hubungan kebutuhan penyelenggara layanan dan kemampuan penumpang.
Setiap kebijakan tarif, lanjut Dudy, harus melalui pertimbangan yang matang dan tidak ditentukan secara tergesa-gesa. Pemerintah tidak cukup hanya memilih segera menerbitkan aturan atau tidak menerbitkannya. Pilihan tersebut perlu didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi lapangan, dampak sosial, serta reaksi masyarakat yang mungkin muncul setelah kebijakan diberlakukan. Dengan pendekatan itu, penetapan batas tarif diharapkan tetap memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan transportasi umum, sekaligus menjaga agar layanan tetap dapat dijangkau oleh penumpang. Sikap pemerintah menunjukkan bahwa keputusan mengenai tarif harus disusun secara hati-hati, dengan memperhitungkan aspek teknis dan keadaan masyarakat secara bersamaan.
