SURABAYA ( JATIM ), BIN.COM – Dengan hitungan bulan menuju https://barometerindonesianews.comPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kembali mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses demokrasi ini. Permintaan tersebut disampaikannya dalam acara sosialisasi pengawasan netralitas ASN dan perangkat desa di Surabaya, Minggu (10/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Bima menekankan bahwa netralitas ASN telah menjadi amanat regulasi, termasuk dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tertanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu. Menurutnya, posisi netral ASN berperan penting dalam menjamin sistem birokrasi yang bersih dan adil.
“Birokrasi yang Netral, Demi Keadilan Layanan Masyarakat”
Bima menyampaikan bahwa menjaga netralitas ASN merupakan upaya menciptakan birokrasi yang bersih, independen, dan layak dipercaya oleh masyarakat. Ia mengutip arahan dari Presiden dan Mendagri bahwa birokrasi seharusnya hadir sebagai pelayan dan pelindung masyarakat tanpa konflik atau keberpihakan.
“Birokrasi harus netral. Seperti ditegaskan Presiden, bagaimana mungkin birokrasi bisa melayani masyarakat dengan baik jika birokrasi itu sendiri berkonflik,” ujar Bima. Sikap netral ASN, lanjutnya, akan menjaga birokrasi tetap profesional sehingga dapat melayani kebutuhan publik dengan adil, tanpa pengaruh kepentingan politik tertentu.
Netralitas ASN sebagai Pilar Demokrasi
Di hadapan peserta forum sosialisasi, Bima menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu. Ia mengingatkan bahwa ASN tidak boleh memihak atau terpengaruh oleh kepentingan politik apa pun selain urusan bangsa dan negara.
Pilkada serentak 2024 yang menjadi bagian penting sejarah demokrasi Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara damai dan demokratis. Dalam hal ini, Bima mengapresiasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menggelar forum sosialisasi untuk mengedukasi ASN dan perangkat desa.
Memperkuat Demokrasi Melalui Netralitas
Bima juga menyampaikan pesan Mendagri agar ASN turut andil dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di daerah. Pilkada yang demokratis diharapkan menjadi contoh bagi pelaksanaan berikutnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur yang hadir.
Menutup pernyataannya, Bima mengenang peran historis Jawa Timur yang sarat dengan narasi heroik. Ia optimis bahwa, dengan menjaga netralitas ASN, Pilkada serentak 2024 akan menjadi landasan demokrasi yang sehat dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Jawa Timur.
Puspen Kemendagri