LAMPUNG, BIN.COM – Dari lembaga informasi negara mendatangi Dinas,PUPR perkim dan tanaman pangan holtikultura namun hanya ditemui kabid seola olah kepala Dinas nya menghindari untuk dimintai keterangan dari lembaga informasi independen negara, 12/09/2024.
Dalam pertanggung jawaban belanja modal jalan,irigasi dan jaringan pada dinas PUPR,perkim dan dinas Tanaman pangan holtikultura pada pemerintah daerah TA 2024 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.30.615.520.000
Sedangkan pemerintah kab.pesawaran menganggarkan dan merealisasikan belanja modal jalan irigasi dan jaringan(JIJ) per 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp.164.135.543.809.dan Rp.95.432.433.322 (58.14%).
Dari hasil pemeriksaan atas perencanaan pelaksanaan dan pertangguang jawaban kegiatan belanja modal 15 paket menunjukan dari data PHO dan sp2d. Telah selesai Rp.29.189.118.700 Dari 11 paket Pekerjaan sisa 4 paket pekerjaan belum selesai dilakukan pembayaran lunas.
Sementara itu informasi negara memberikan tanggapannya “bahwa dugaan didinas PU bermain anggaran negara yang pantastis mungkin juga didinas dinas lain nya dipesawaran karna kami pantau kegiatan opd opd pesawaran mati suri dan anggaran kabupaten pesawaran nya pun devisit luar biasa sampai ratusan milyar. Ini adalah kegagalan bupati sekarang dendi romadhona. Seperti kungker ke negara luar Rusia sudah tahu anggaran devisit malah ia kungker ke Rusia dengan menghaburkan uang negara apa yang didapat dari rusia. Ngak ada toh pesawaran diduga korupsi nya secara sistematis sekali,” ujarnya
“Untuk KPK,Harus masuk jangan tidur dan dinina bobokan BPK harus tegas juga jangan juga sama dengan KPK ,harus ada laporan dulu baru bergerak gimana negara kita loh jinawi kalau para pejabatnya korup,” imbuhnya
Dari lembaga informasi negara melanjutkan untuk berkoordinasi dengan pihak institusi kajari yang akan nanti segera di buatkan laporan agar segera ditindak lanjuti permasalahan tersebut.
Muhlis.