Jakarta | Indonesia disebut telah menghentikan impor solar setelah menerapkan program B50. Kebijakan ini menggunakan bahan bakar diesel yang dicampur dengan minyak kelapa sawit hingga mencapai 50 persen. Dengan penerapan tersebut, solar yang beredar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bahan bakar diesel berbasis minyak fosil dari luar negeri. Program B50 menjadi dasar perubahan komposisi pasokan solar nasional, dengan memanfaatkan bahan baku sawit sebagai bagian penting dalam campuran bahan bakar.
Kebutuhan solar nasional tercatat mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, separuh kebutuhan dipenuhi menggunakan crude palm oil (CPO) berbasis sawit. Artinya, penerapan B50 menempatkan minyak sawit sebagai sumber yang digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan campuran solar di dalam negeri. Penggunaan CPO hingga porsi 50 persen menjadi unsur utama dalam kebijakan ini, karena secara langsung berkaitan dengan komposisi bahan bakar diesel yang dipakai secara nasional.
Dengan kebutuhan solar yang sebagian dipenuhi melalui campuran CPO tersebut, Indonesia tidak lagi memerlukan impor solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perubahan itu menandai berakhirnya ketergantungan pasokan solar nasional terhadap impor setelah program B50 diberlakukan. Pokok kebijakan ini terletak pada penyesuaian bahan bakar diesel melalui campuran minyak sawit, bukan pada perubahan jumlah kebutuhan solar nasional. Kebutuhan tetap berada di kisaran 39 juta kiloliter, sementara separuhnya dipasok melalui pemanfaatan CPO berbasis sawit dalam skema B50. Karena itu, penghentian impor solar disebut sebagai hasil langsung dari penerapan program yang mengombinasikan diesel dengan minyak kelapa sawit hingga 50 persen.
Di tengah pelaksanaan Program B50 yang diarahkan untuk menghentikan impor solar, masih terdapat perusahaan tambang yang berupaya mengajukan izin impor bahan bakar tersebut untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan yang kembali mengajukan permohonan impor solar. Pengajuan itu menjadi perhatian karena kebijakan pemerintah sedang mendorong pemenuhan kebutuhan energi dari sumber dan pasokan dalam negeri.
PT Kaltim Prima Coal merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan tersebut juga dikenal sebagai bagian dari Grup Bakrie, salah satu kelompok usaha besar di Indonesia. Penyebutan KPC oleh Bahlil menempatkan persoalan izin impor solar dalam konteks yang lebih luas, yakni konsistensi pelaku usaha dalam mengikuti arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan energi dan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor. Bagi sektor pertambangan, ketersediaan solar menjadi kebutuhan penting untuk menjalankan alat berat, kegiatan pengangkutan, serta operasional produksi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) 2026 yang berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga merupakan salah satu petinggi Bakrie Group. Dalam kesempatan itu, Bahlil menyinggung pengajuan KPC dengan nada sindiran yang berkaitan dengan posisi perusahaan tersebut dalam kelompok usaha Bakrie. Namun, inti pernyataannya tetap merujuk pada adanya permohonan impor solar, bukan pada perubahan status kepemilikan atau kegiatan operasional KPC. Sorotan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mengawasi pengajuan impor secara lebih ketat seiring penerapan Program B50.
Keberhasilan Program B50 dalam menghentikan impor solar tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa persoalan energi nasional mencakup berbagai jenis BBM, bukan hanya solar. Karena itu, kebijakan pencampuran biodiesel perlu dipahami sebagai salah satu langkah untuk mengurangi impor pada komoditas tertentu, sementara kebutuhan energi secara keseluruhan masih memerlukan perhatian besar.
Saat ini, produksi minyak mentah domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Di sisi lain, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan produksi dan kebutuhan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor kurang lebih satu juta barel BBM setiap hari. Angka ini menunjukkan bahwa penghentian impor solar melalui B50 belum menghapus kebutuhan mendatangkan produk BBM lain dari luar negeri, terutama untuk memenuhi permintaan transportasi dan kegiatan industri.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut perlu dijawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Upaya pertama dapat dilakukan melalui peningkatan lifting minyak fosil, termasuk perbaikan pengelolaan lapangan yang sudah berproduksi dan percepatan pengembangan cadangan potensial. Kenaikan produksi domestik akan membantu memperkecil selisih pasokan dan konsumsi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan serta ketahanan energi nasional.
Selain minyak fosil, pemerintah juga perlu memperluas pengembangan energi alternatif berbasis nabati. Pemanfaatan bahan bakar nabati dapat dilakukan melalui program biodiesel, peningkatan kapasitas produksi bahan baku, dan penguatan rantai pasok dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan. Diversifikasi ini penting agar strategi energi Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sumber. Dengan demikian, B50 menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian energi, bukan solusi tunggal atas seluruh kebutuhan BBM nasional.
Tantangan utama pada bahan bakar minyak jenis gasoline atau bensin terletak pada kesenjangan kebutuhan dan kemampuan produksi domestik. Konsumsi bensin di dalam negeri disebut mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi nasional baru berada pada kisaran 18–19 juta kiloliter per tahun. Selisih tersebut masih harus dipenuhi melalui impor, sehingga kebutuhan bensin turut memengaruhi ketahanan energi dan neraca perdagangan Indonesia.
Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah didorong menyiapkan pengembangan bensin dengan campuran etanol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan untuk meningkatkan kadar campuran tersebut secara bertahap hingga mencapai target E50, yaitu bensin yang mengandung 50 persen etanol. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas sumber energi domestik sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang tersedia di dalam negeri.
Gagasan pengembangan bensin beretanol tersebut mengambil pelajaran dari penerapan program B50 pada bahan bakar solar. Program B50 dirancang untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis nabati pada sektor diesel. Pengalaman dalam menyiapkan pasokan, teknologi pencampuran, serta infrastruktur pendukung untuk B50 dapat menjadi rujukan ketika pemerintah mengembangkan campuran etanol pada gasoline. Pelaksanaannya tetap memerlukan kesiapan industri, kepastian mutu, dan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.
Bahan baku yang disiapkan untuk mendukung kebijakan itu lain tebu, singkong, dan jagung. Komoditas tersebut dapat diolah menjadi etanol sebagai bahan campuran bensin, dengan tetap memperhatikan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan. Pengembangan rantai pasok nabati juga disebut berpotensi membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan kegiatan budidaya, pengolahan, distribusi, serta investasi di daerah penghasil bahan baku.
Baca juga: Inovasi BGN dalam Pengadaan Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis | Dispopar Kota Probolinggo Disorot Usai CSR Rp50 Juta Dilaporkan ke Kejati, Dugaan Pengondisian dengan Aliansi LSM Mengemuka | Surat Pernyataan Tak Bertaji? Aktivitas Diduga Prostitusi Embong Miring Kembali Disorot
