Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana , Jakarta, dengan melibatkan unsur terkait melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas percepatan pemadaman pada wilayah yang masih terdampak kebakaran sekaligus upaya mencegah api meluas ke area lain. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga pada penguatan koordinasi antarlembaga agar setiap potensi kebakaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, masyarakat, serta aktivitas di kawasan yang berada di sekitar lokasi kebakaran.
Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh sumber daya yang tersedia dikerahkan secara optimal untuk menghadapi karhutla. Ia juga menekankan perlunya memperkuat berbagai upaya penanganan, baik melalui pengerahan personel maupun pemanfaatan sarana pendukung yang relevan. Arahan itu disampaikan untuk memastikan respons pemerintah tetap efektif dan berkelanjutan, terutama ketika kondisi di lapangan membutuhkan tindakan cepat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan informasi mengenai rapat tersebut pada hari yang sama. Menurutnya, pembahasan yang dipimpin Presiden menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla sebagai persoalan yang memerlukan kerja bersama dan respons terukur. Dengan penguatan koordinasi serta pengerahan kekuatan gabungan, pemerintah berupaya mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Dari enam provinsi yang saat ini menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian di lapangan masih perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai dua provinsi dengan prioritas penanganan utama. Penetapan fokus ini dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman pada area yang masih terbakar, sekaligus memastikan pengerahan sumber daya dapat diarahkan secara efektif. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan sesuai kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, proses pemadaman terus menjadi perhatian karena masih terdapat lahan yang belum sepenuhnya tertangani. Tim di lapangan diarahkan untuk mempercepat pengendalian api dan menyelesaikan pekerjaan pemadaman pada wilayah yang masih dalam proses. Perkembangan kondisi tersebut akan menjadi dasar bagi penyesuaian langkah penanganan berikutnya.
Laporan BNPB juga menegaskan pentingnya pemantauan secara berkala terhadap enam provinsi terdampak. Meskipun perhatian utama saat ini diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, proses penanganan tetap perlu dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kondisi terbaru. Dengan koordinasi yang lebih terarah, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian pemadaman sekitar 639 hektare lahan serta menjaga agar respons terhadap karhutla berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan kekuatan gabungan dalam skala besar. Lebih dari 60.177 personel dikerahkan untuk memperkuat operasi di lapangan, mulai dari pemantauan, penanganan titik api, hingga proses pemadaman dan pendinginan area terdampak. Dukungan tersebut diarahkan agar respons terhadap kebakaran dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan mampu menjangkau wilayah yang memerlukan penanganan segera.
Menurut keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian itu menunjukkan bahwa operasi lapangan terus berjalan secara aktif untuk mengendalikan penyebaran api sejak tahap awal. Kecepatan respons menjadi faktor penting karena kebakaran yang terlambat ditangani berpotensi meluas, terutama ketika kondisi cuaca, angin, dan tingkat kekeringan mendukung penyebaran api.
Pelaksanaan operasi darat juga berjalan bersamaan dengan dukungan operasi udara. Water bombing dilakukan di sejumlah wilayah sebagai langkah untuk mempercepat pemadaman pada area yang sulit dijangkau atau membutuhkan penanganan tambahan. Penyiraman dari udara membantu menekan kobaran api dan mengurangi risiko penyebaran ke area di sekitarnya, sekaligus mendukung upaya personel yang bekerja di lapangan.
Kombinasi pengerahan personel dalam jumlah besar dan operasi udara tersebut mencerminkan pendekatan terpadu dalam menghadapi karhutla. Setiap unsur bekerja berdasarkan kebutuhan penanganan dan perkembangan kondisi di lapangan, sehingga sumber daya dapat diarahkan secara lebih efektif. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pengendalian kebakaran diharapkan tetap mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi serta mencegah munculnya perluasan area terbakar pada hari-hari berikutnya.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perkembangan yang lebih baik di sejumlah wilayah. Perbaikan paling terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, seiring penguatan penanganan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI, Polri, serta lembaga terkait. Penurunan titik panas dan berkurangnya luasan lahan yang terdampak menjadi indikator penting, meskipun pemantauan tetap dilakukan secara intensif karena potensi kebakaran masih dapat meningkat di kawasan yang kering dan mudah terbakar.
Pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong turunnya hujan di area prioritas, membantu membasahi lahan gambut, serta mencegah meluasnya titik api. Pelaksanaan operasi disesuaikan dengan data cuaca dan perkembangan lapangan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu yang mencakup pemadaman, patroli, pencegahan, dan pemantauan melalui dukungan teknologi.
Penguatan operasi dipandang semakin penting karena perkiraan awal musim hujan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, masa peralihan menuju musim hujan tetap memerlukan kewaspadaan. Hujan yang belum merata dapat membuat sebagian wilayah masih menghadapi kondisi rentan, terutama apabila angin, suhu, dan kelembapan mendukung munculnya kebakaran baru. Pemerintah terus mendorong koordinasi lapangan agar setiap indikasi karhutla dapat segera ditangani.
Rapat penanganan diikuti secara langsung dan virtual oleh sejumlah pejabat pemerintah serta aparat. Hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan calon Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko. Peserta virtual meliputi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal Tony Harjono. Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah turut mengikuti rapat bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Operasi Penanganan Karhutla Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
