Jakarta | Proyek pusat data milik BDX Data Centers di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, untuk sementara dihentikan. Penghentian ini menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga memperlihatkan tantangan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola investasi strategis.
Proyek yang terhenti tersebut merupakan tahap kedua pengembangan BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur. Pembangunan pusat data dipandang memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas infrastruktur digital, terutama ketika kebutuhan terhadap penyimpanan data, layanan komputasi awan, dan konektivitas terus meningkat. Namun, pelaksanaan tahap lanjutan itu belum dapat berjalan sepenuhnya karena masih terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaksana proyek.
Sebelumnya, rencana pengembangan tersebut telah masuk dalam koordinasi investasi melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Status itu menunjukkan bahwa proyek BDX telah dibahas dalam kerangka fasilitasi investasi pemerintah pusat. Meski demikian, koordinasi tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan ketentuan di tingkat daerah maupun persyaratan teknis dan administratif lain yang berlaku.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa proyek tersebut dibatalkan atau dihentikan oleh pemerintah provinsi. Pernyataan itu menegaskan adanya perbedaan proses koordinasi investasi di tingkat pusat dan keputusan pelaksanaan di daerah. Dengan demikian, kasus BDX menjadi contoh bahwa persetujuan atau fasilitasi dari pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah sejak tahap awal.
Penghentian sementara ini belum tentu menandai berakhirnya investasi BDX di Jatiluhur. Proyek masih berpeluang dilanjutkan setelah persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan koordinasi antarlembaga diperjelas. Peristiwa tersebut sekaligus mendorong evaluasi terhadap mekanisme sinkronisasi kebijakan, agar proses investasi tidak menghadapi keputusan yang berbeda pada tingkat pemerintahan yang berlainan.
Faisol Riza menilai ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat masuknya investasi. Menurut pandangan tersebut, persoalan tidak hanya muncul pada rencana baru, tetapi juga dapat menimpa proyek yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan belum selalu berjalan dalam arah yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang terlibat.
Dalam konteks proyek data center BDX, penyelesaian berbagai persyaratan investasi semestinya ditempuh melalui komunikasi dan penyelarasan kebijakan. Perbedaan ketentuan atau prosedur perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan jalan keluar yang sesuai dengan aturan. Faisol berpandangan bahwa persoalan administratif dan persyaratan investasi tidak semestinya berujung pada penghentian proyek, terutama apabila proyek tersebut berpotensi memberikan kontribusi bagi kegiatan ekonomi.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis atau berkaitan dengan investasi. Menurut Faisol, hal itu turut menyangkut tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki dan dipermudah. Koordinasi antarlembaga, kejelasan kewenangan, serta kesesuaian prosedur menjadi bagian penting agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan tata kelola yang lebih selaras, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung tanpa menambah hambatan bagi dunia usaha.
Perhatian juga diarahkan pada kesenjangan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Masih terdapat keluhan bahwa sebagian proses dianggap mempersulit pelaku usaha atau tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Perbedaan seperti itu perlu diselesaikan melalui penyelarasan, bukan dengan mengabaikan koordinasi yang telah dilakukan. Pandangan Faisol menempatkan pembenahan hubungan kebijakan pusat dan daerah sebagai hal penting agar potensi investasi dapat diproses secara tertib, konsisten, dan tetap memberikan ruang bagi kontribusi ekonomi.
Faisol berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi sekaligus memperkuat industri nasional. Potensi tersebut didukung oleh besarnya pasar domestik, ketersediaan sumber daya, posisi strategis, serta peluang pengembangan industri berbasis hilirisasi. Namun, keunggulan itu tidak akan cukup apabila tidak disertai tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian kebijakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Investor membutuhkan aturan yang jelas, proses perizinan yang efisien, serta jaminan bahwa keputusan pemerintah dapat diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menilai, koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting untuk menciptakan iklim usaha yang kredibel. Perbedaan arah kebijakan, tumpang tindih kewenangan, atau perubahan keputusan tanpa komunikasi yang memadai dapat meningkatkan risiko bagi investor dan menghambat realisasi proyek strategis.
Kasus penghentian proyek data center BDX menjadi contoh penting mengenai perlunya koordinasi yang lebih kuat pemerintah pusat dan daerah. Setiap tingkatan pemerintahan perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional, termasuk dalam penataan ruang, perizinan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Keselarasan ini tidak berarti mengabaikan kewenangan daerah atau mengurangi pengawasan. Sebaliknya, investor tetap harus memenuhi seluruh persyaratan hukum dan teknis yang berlaku sebelum kegiatan dijalankan.
Dengan mekanisme koordinasi yang jelas, potensi perbedaan kebijakan dapat diidentifikasi sejak awal dan diselesaikan melalui dialog berbasis data. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang transparan mengenai tahapan perizinan, kewajiban investor, serta konsekuensi apabila persyaratan tidak dipenuhi. Kepastian semacam itu akan membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang: pemerintah mampu menjaga kepentingan publik dan target pembangunan, sementara investor memperoleh lingkungan usaha yang dapat diprediksi untuk mengembangkan modal serta teknologi di Indonesia.
Faisol menilai persoalan koordinasi dalam investasi pusat data perlu mendapat perhatian serius karena sektor ini memiliki dampak ekonomi yang jauh melampaui pembangunan fasilitas fisik. Ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dapat memengaruhi kepastian usaha, kecepatan perizinan, serta kemampuan Indonesia menarik investasi teknologi bernilai tinggi. Dalam konteks tersebut, setiap rencana pembangunan pusat data perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi digital nasional, bukan semata-mata sebagai proyek properti atau infrastruktur komersial.
Nilai ekonomi satu pusat data tergolong besar karena fasilitas tersebut menjadi fondasi bagi berbagai layanan digital, termasuk komputasi awan, perdagangan elektronik, layanan keuangan, dan pengolahan data perusahaan. Berdasarkan pernyataan sumber, investasi satu data center bahkan dapat memberikan peningkatan nilai investasi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Dampaknya juga berpotensi meluas melalui penciptaan lapangan kerja, penggunaan jasa konstruksi dan pemeliharaan, serta tumbuhnya kebutuhan terhadap penyedia perangkat, keamanan siber, dan layanan teknologi informasi. Karena itu, koordinasi kebijakan yang lemah dapat menimbulkan biaya ekonomi dan mengurangi peluang Indonesia memperoleh manfaat strategis dari investasi tersebut.
Kebutuhan infrastruktur digital terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan dan ekspansi industri digital global. Perusahaan memerlukan kapasitas komputasi dan penyimpanan data yang lebih besar untuk mendukung aplikasi berbasis AI, analisis data, serta berbagai layanan yang beroperasi secara waktu nyata. Pada saat yang sama, perubahan rantai pasok industri global dan persaingan dagang Amerika Serikat dan China membuka ruang bagi berkembangnya industri pendukung teknologi digital di negara lain, termasuk Indonesia. Peluang ini membutuhkan kesiapan ekosistem yang memadai. Sektor pusat data terutama bergantung pada infrastruktur berskala besar, dengan pasokan listrik yang stabil dan air yang cukup sebagai kebutuhan utama untuk menjalankan serta mendinginkan fasilitas.
Baca juga: Tantangan Investasi di Indonesia: Hukum dan Regulasi yang Membingungkan | Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | Tantangan Program Makan Bergizi: Tanggapan Mahfud MD Mengenai Sudaryono
