Kota Bandung | Sejumlah mahasiswa Universitas Pasundan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Kamis, 12 November 2026. Aksi tersebut menjadi ruang bagi para mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mengenai kepastian hukum bagi rekan mereka yang ditangkap. Kegiatan berlangsung di depan gedung lembaga legislatif tingkat provinsi itu, dengan mahasiswa Unpas sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi.
Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Pergantian penyampai orasi membuat lebih dari satu mahasiswa menyampaikan pandangan dalam rangkaian aksi di lokasi. Informasi mengenai kegiatan ini mencakup keberadaan mahasiswa di depan gedung DPRD, waktu pelaksanaan pada Kamis, 12 November 2026, serta penyampaian orasi secara bergiliran. Tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan mengenai bentuk atau rincian kegiatan.
Lokasi demonstrasi berada di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Penyebutan lokasi tersebut menempatkan aksi di ruang publik yang menjadi tempat lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan. Adapun waktu pelaksanaannya telah disebutkan secara spesifik, yakni Kamis, 12 November 2026. Dalam konteks itu, pihak yang terlibat dan tercatat adalah sejumlah mahasiswa Universitas Pasundan yang menyampaikan aspirasi melalui orasi.
Pokok tuntutan yang tercermin dalam aksi ini adalah desakan agar terdapat kepastian hukum bagi rekan mahasiswa yang ditangkap. Para peserta menyampaikan aspirasi tersebut melalui orasi yang dilakukan secara bergantian di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dengan demikian, informasi utama mengenai demonstrasi ini meliputi pihak penyelenggara yang disebut, lokasi dan tanggal kegiatan, serta cara penyampaian aspirasi. Uraian ini tidak mencantumkan jumlah peserta maupun rincian aksi lain yang tidak tersedia.
Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) mendesak aparat membebaskan rekan mereka yang ditangkap dalam demonstrasi di Simpang Lima, Kota Bandung, pada 20 Oktober 2026. Tuntutan tersebut menjadi pokok sikap mahasiswa setelah sejumlah peserta aksi dibawa oleh aparat. Mereka meminta agar rekan-rekan yang ditahan dapat segera kembali, terutama apabila tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan penahanan. Desakan ini disampaikan sebagai respons atas penangkapan yang terjadi di tengah berlangsungnya demonstrasi.
Bagi mahasiswa, pembebasan rekan yang ditangkap perlu berjalan seiring dengan penjelasan yang terbuka mengenai alasan dan proses penangkapan. Mereka menilai keadaan tersebut tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan, karena orang yang ditangkap berhak mengetahui status serta dasar hukum yang dikenakan kepadanya. Karena itu, tuntutan mereka tidak hanya menyasar hasil akhir berupa pembebasan, tetapi juga meminta aparat segera menindaklanjuti perkara sesuai prosedur dan memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pihak terkait.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi rekan mereka. Kepastian tersebut, menurut tuntutan mereka, mencakup kejelasan mengenai status hukum, dugaan yang menjadi dasar pemeriksaan, serta tahapan penanganan perkara. Jika proses hukum tetap dilakukan, aparat diharapkan menyampaikannya secara transparan dan memastikan hak-hak setiap orang yang ditangkap tetap dihormati. Sebaliknya, apabila penahanan tidak memiliki landasan yang memadai, mahasiswa meminta agar rekan mereka dibebaskan tanpa penundaan.
Desakan itu menunjukkan bahwa mahasiswa menghendaki tindak lanjut yang cepat dan terukur atas penangkapan di Simpang Lima. Mereka meminta agar aparat tidak membiarkan situasi menggantung, sementara rekan mereka dan keluarga menunggu kejelasan. Dengan demikian, pembebasan dan kepastian hukum dipandang sebagai dua hal yang saling berkaitan: tindakan terhadap para peserta aksi harus dijelaskan secara sah, dan keputusan mengenai penahanan perlu segera disampaikan. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk memastikan penanganan peristiwa demonstrasi berlangsung sesuai ketentuan hukum serta menghormati hak setiap pihak.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat merespons tuntutan yang mereka sampaikan. Permintaan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh kepastian mengenai persoalan rekan mereka yang ditangkap. Mereka mengharapkan aspirasi yang dibawa ke ruang publik tidak berhenti sebagai penyampaian pendapat, tetapi mendapat perhatian dan jawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Desakan kepada DPRD Jabar juga mencerminkan kebutuhan mahasiswa akan kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Sebagai lembaga perwakilan di tingkat daerah, DPRD dipandang dapat menerima aspirasi masyarakat dan menyuarakannya kepada instansi terkait. Namun, permintaan agar lembaga itu merespons tidak dengan sendirinya berarti DPRD telah memberikan tanggapan atau mengambil langkah tertentu. Kepastian mengenai respons tetap menunggu keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan.
Mahasiswa menginginkan agar persoalan yang mereka angkat memperoleh penjelasan yang terbuka dan dapat dipahami. Jawaban yang jelas dinilai penting supaya mereka mengetahui bagaimana tuntutan itu akan ditangani, siapa pihak yang berwenang menindaklanjutinya, serta ke mana proses tersebut diarahkan. Tanpa informasi yang memadai, pertanyaan mengenai perkembangan kasus dan keadaan rekan yang ditangkap dapat terus menyisakan ketidakpastian bagi mahasiswa maupun pihak lain yang mengikuti perkara ini.
Karena itu, permintaan kepada DPRD Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi, melainkan juga dorongan agar ada komunikasi dan penjelasan dari pihak terkait. Mahasiswa berharap tuntutan dalam aksi dapat diteruskan atau memperoleh perhatian melalui mekanisme yang sesuai. Pada saat yang sama, informasi mengenai respons lembaga dan tindak lanjut dari instansi berwenang perlu dipastikan melalui pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai ada keterangan resmi, posisi mahasiswa tetap berupa permintaan agar tuntutan mereka dijawab, bukan klaim bahwa jawaban tersebut telah diberikan.
Presiden BEM Unpas, Muamarbaasir, menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya akan tetap berada di lokasi aksi hingga rekan mereka yang ditangkap dibebaskan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mahasiswa belum berencana meninggalkan tempat itu sebelum tuntutan utama mereka memperoleh jawaban, yakni pembebasan rekan yang mereka sebut sebagai saudara sendiri.
Sikap bertahan itu juga memperlihatkan bahwa tuntutan pembebasan menjadi hal yang mereka utamakan dalam aksi. Muamarbaasir menyatakan komitmen tersebut atas nama dirinya dan teman-temannya, sehingga keputusan untuk tetap berada di sana tidak hanya disampaikan sebagai sikap pribadi. Para peserta aksi, menurut pernyataan itu, akan terus menunggu respons terhadap tuntutan yang telah mereka sampaikan.
Dalam situasi tersebut, kejelasan mengenai nasib rekan yang ditangkap menjadi perhatian utama bagi BEM Unpas dan mahasiswa yang hadir. Mereka menginginkan agar tuntutan itu ditanggapi, sementara Muamarbaasir menegaskan bahwa keberadaan mereka di lokasi akan dipertahankan sampai ada perkembangan yang sesuai dengan harapan. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa mereka belum menganggap persoalan selesai selama rekan mereka belum dibebaskan.
Muamarbaasir juga menyampaikan bahwa aksi serupa tidak tertutup kemungkinan kembali dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons, mahasiswa akan kembali menggelar aksi sebagai bentuk tindak lanjut. Dengan demikian, keberlanjutan aksi akan bergantung pada tanggapan terhadap tuntutan pembebasan tersebut, sedangkan komitmen untuk bertahan di lokasi tetap menjadi sikap yang disampaikan oleh Presiden BEM Unpas bersama rekan-rekannya.
Baca juga: Dua Anggota KKB Ditangkap di Yahukimo, Satu Meninggal Dunia Saat Penindakan | Tiga Warga Palembang Ditangkap dalam Kasus Pembunuhan dengan Modus Tuduhan Pencurian Motor | Dua Anggota KKB Ditangkap di Yahukimo, Polisi Ungkap Keterlibatan dalam Sejumlah Pembunuhan 13 kunjungan
