Kabupaten Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan kebocoran informasi dan materi penyelidikan dalam perkara pengurusan hak guna bangunan (HGB) serta penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dugaan tersebut menjadi perhatian karena informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan seharusnya ditangani secara cermat dan sesuai ketentuan. KPK menyampaikan bahwa persoalan ini sedang diperiksa melalui mekanisme internal lembaga, sehingga belum dapat disimpulkan sebelum rangkaian pemeriksaan selesai.
Pemeriksaan internal tersebut melibatkan dua unit dengan lingkup kewenangan berbeda. Dewan Pengawas (Dewas) memeriksa aspek kode etik dan perilaku, termasuk dugaan apakah terdapat tindakan yang tidak sejalan dengan standar etik insan KPK. Sementara itu, Inspektorat menelusuri aspek disiplin pegawai. Pembagian tugas ini memungkinkan masing-masing dugaan ditelaah berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku, tanpa mencampuradukkan pemeriksaan etik dengan pemeriksaan disiplin.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan mengenai perkembangan proses tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 10 November 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan masih berjalan di lingkungan internal KPK. Pernyataan itu menunjukkan bahwa lembaga belum menutup penelusuran terhadap dugaan kebocoran informasi maupun materi penyelidikan perkara HGB dan penerimaan lain di ATR/BPN. KPK masih mengumpulkan dan menelaah keterangan melalui jalur pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Selama proses berlangsung, hasil pemeriksaan Dewas dan Inspektorat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai lingkup masing-masing. Pemeriksaan Dewas berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik serta perilaku, sedangkan Inspektorat menilai kemungkinan pelanggaran disiplin pegawai. Dengan demikian, penanganan dugaan tersebut tidak serta-merta berarti adanya kesimpulan bahwa kebocoran benar terjadi atau pihak tertentu telah terbukti bertanggung jawab. KPK menyatakan prosesnya masih berjalan, dan perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan internal. Sikap ini juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perkara sekaligus memastikan setiap dugaan ditangani secara akuntabel, berdasarkan pemeriksaan, dan sesuai prosedur yang berlaku di lembaga antikorupsi tersebut.
Penelusuran mengenai dugaan kebocoran informasi perkara berjalan bersamaan dengan penanganan kasus pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perkara pengurusan HGB tersebut sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, pemeriksaan dugaan kebocoran tidak menggantikan ataupun menghentikan proses penyidikan perkara utama. Keduanya merupakan proses yang berlangsung dalam lingkup penanganan kasus yang sama, tetapi memiliki fokus pemeriksaan berbeda. KPK perlu menelusuri informasi yang beredar sekaligus melanjutkan pengumpulan keterangan dan bukti terkait dugaan pengurusan HGB.
Budi menyampaikan bahwa kedua proses tersebut sedang berlangsung. Pernyataan itu menunjukkan bahwa KPK masih menangani perkara pengurusan HGB sekaligus menelaah dugaan adanya informasi perkara yang bocor. Namun, dugaan kebocoran tersebut belum dapat dinyatakan terbukti hanya berdasarkan adanya pemeriksaan. Kebenaran informasi, sumbernya, serta kemungkinan keterkaitannya dengan proses penanganan perkara tetap memerlukan penelusuran lebih lanjut. Karena itu, perkembangan pemeriksaan perlu menunggu hasil kerja penyidik dan keterangan resmi dari KPK. Sampai ada penjelasan lanjutan, dugaan tersebut sebaiknya dipahami sebagai hal yang sedang diperiksa, bukan sebagai kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana informasi itu tersebar.
Berjalannya dua penanganan secara paralel juga berarti bahwa perkembangan kasus HGB dan hasil penelusuran dugaan kebocoran dapat disampaikan pada waktu yang berbeda. KPK belum memberikan kesimpulan akhir mengenai pemeriksaan dugaan kebocoran, sementara proses perkara pengurusan HGB tetap berjalan. Budi menyatakan bahwa perkembangan selanjutnya masih ditunggu. Pernyataan tersebut menegaskan perlunya memberi ruang bagi proses pemeriksaan dan tidak menarik kesimpulan sebelum lembaga antirasuah menyampaikan hasilnya. Publik dapat mengikuti informasi resmi mengenai kedua proses itu, termasuk apabila KPK kemudian menjelaskan langkah pemeriksaan berikutnya. Untuk saat ini, hal yang dapat dipastikan adalah penanganan perkara HGB yang terungkap lewat OTT dan penelusuran atas dugaan kebocoran sama-sama sedang berlangsung. Status dugaan tersebut tetap terbuka hingga ada hasil yang dapat disampaikan secara resmi.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sebelumnya mengungkap dugaan adanya pembocoran dokumen dan materi penyelidikan terkait perkara hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN. Menurut keterangan Boyamin, informasi yang diduga bocor berkaitan dengan proses penanganan perkara oleh KPK. Ia menyampaikan dugaan tersebut kepada publik dan menyebut adanya pegawai lembaga antirasuah yang diduga memberikan informasi penyelidikan kepada pihak yang berkepentingan. Pernyataan itu merupakan klaim Boyamin, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan resmi mengenai keterlibatan pihak tertentu. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kerahasiaan dokumen dan materi yang digunakan dalam proses penyelidikan, serta perlu diperiksa melalui mekanisme yang berwenang.
Pada awalnya, Boyamin menyebut dua pegawai KPK dengan inisial TS dan MS. TS disebut sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan, sementara MS disebut bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Boyamin menduga keduanya menyampaikan informasi penyelidikan kepada Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara terkait. Ia juga menyatakan bahwa dugaan tersebut telah dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pelaporan itu, menurut Boyamin, dimaksudkan agar informasi yang ia sampaikan dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Dewas. Namun, penyebutan inisial, jabatan, maupun dugaan komunikasi tersebut tetap merupakan keterangan dari Boyamin; verifikasi dan penilaian atas kebenarannya berada pada pihak yang melakukan pemeriksaan.
Dalam perkembangan keterangannya, Boyamin kemudian turut menyebut inisial AS. Ia menggambarkan AS sebagai pegawai yang pernah bekerja di lembaga lain, sebelum mengundurkan diri dari institusi asal dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK. Informasi mengenai riwayat pekerjaan tersebut disampaikan Boyamin dalam konteks dugaan kebocoran yang ia ungkapkan, bukan sebagai bukti bahwa AS telah melakukan pelanggaran. Karena itu, identitas, peran, dan keterkaitan setiap pegawai yang disebut masih perlu diuji melalui klarifikasi serta pemeriksaan resmi. Sampai ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, uraian mengenai TS, MS, dan AS harus dipahami sebagai dugaan yang disampaikan Boyamin, bukan penetapan kesalahan. KPK dan Dewas memiliki kewenangan untuk menilai laporan dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
Perkara dugaan suap dalam pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut menjadi titik awal penyidikan yang menyoroti proses pengurusan dokumen pertanahan serta dugaan pemberian imbalan kepada sejumlah pihak. KPK mengamankan 19 orang dalam operasi itu untuk diperiksa lebih lanjut.
Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pemerintah, perusahaan, dan pihak swasta. Dari lingkungan Kementerian ATR/BPN, tersangka yang disebut adalah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, serta Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Keduanya diduga terkait dengan proses administrasi dan penerbitan sertifikat yang menjadi perhatian penyidik.
Nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama Summarecon. Sementara itu, lima tersangka dari pihak swasta ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Penetapan status tersangka tersebut menempatkan penyidik pada tahap untuk mengurai peran masing-masing orang, termasuk hubungan mereka dengan pengurusan HGB dan dugaan aliran suap.
Baca juga: Ancaman Kebocoran GTA 6 Disebut Mencakup Cerita Penuh hingga Kredit Penutup 564 kunjungan
