Pada 6 Oktober 2026, Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi disiplin kepada 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Pemberian sanksi tersebut dilakukan setelah kementerian melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap indikasi keterlibatan para pegawai dalam aktivitas tersebut. Hukuman diberikan secara berjenjang, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pegawai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk sanksi disiplin bagi pegawai yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam judi online setelah melalui proses pendalaman dan klarifikasi.
Menurut Gus Ipul, tingkat hukuman ditentukan berdasarkan beberapa hal yang berkaitan dengan keterlibatan pegawai. Pertimbangan itu meliputi intensitas keterlibatan dalam judi online, jumlah uang yang digunakan untuk aktivitas tersebut, serta apakah kegiatan itu dilakukan saat jam kerja. Ketiga hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah pegawai dikenai sanksi ringan, sedang, atau berat.
Dengan mekanisme berjenjang itu, sanksi yang diberikan disesuaikan dengan hasil pendalaman terhadap tingkat keterlibatan setiap pegawai. Kemensos terlebih dahulu melakukan klarifikasi sebelum menetapkan hukuman, sehingga keputusan disiplin mengacu pada informasi mengenai intensitas aktivitas, nominal uang yang digunakan, dan waktu pelaksanaannya. Penetapan sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online di lingkungan Kementerian Sosial.
Gus Ipul memaparkan bahwa terdapat 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Data tersebut menggambarkan sebaran dugaan pelanggaran berdasarkan tingkat disiplin, sehingga memberikan gambaran mengenai kategori perkara yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen masuk dalam dugaan pelanggaran disiplin ringan. Kelompok ini menjadi bagian terbesar berdasarkan klasifikasi yang disampaikan, meskipun perbedaannya tidak jauh dari kelompok dugaan pelanggaran berat. Penetapan kategori ringan menunjukkan tingkat dugaan pelanggaran sebagaimana hasil pemaparan data, bukan dengan sendirinya menunjukkan bentuk hukuman yang telah dijatuhkan kepada setiap pegawai.
Sementara itu, 561 pegawai atau 29,53 persen dikategorikan dalam dugaan pelanggaran disiplin sedang. Jumlah ini merupakan proporsi paling kecil di tiga kelompok yang disebutkan. Kategori tersebut tetap perlu diproses secara administratif melalui tahapan yang dapat mencakup verifikasi informasi, pemeriksaan, serta penilaian terhadap fakta dan ketentuan kepegawaian yang relevan.
Adapun 620 pegawai atau 32,63 persen masuk dalam dugaan pelanggaran disiplin berat. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga puluh persen pegawai yang terindikasi berada dalam kelompok dugaan pelanggaran dengan tingkat paling serius. Namun, seluruh angka itu harus dipahami secara tepat sebagai data pegawai yang terindikasi dan pembagian tingkat dugaan pelanggaran. Data tersebut bukan pernyataan bahwa semua pegawai telah menerima putusan akhir atau hukuman yang sama. Setiap perkara tetap memerlukan proses penanganan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan dan penetapan keputusan oleh pihak yang berwenang. Karena itu, rincian 719 pegawai dalam kategori ringan, 561 dalam kategori sedang, dan 620 dalam kategori berat merupakan gambaran awal mengenai klasifikasi dugaan, bukan kesimpulan final atas status kepegawaian masing-masing individu.
Jenis hukuman bagi pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya. Perbedaan ini berlaku karena PPPK dan PNS memiliki dasar hubungan kerja serta ketentuan disiplin yang tidak sepenuhnya sama. Tingkat sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keseriusan, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hukuman ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila pelanggaran masuk kategori sedang, PPPK dapat dikenai pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tersebut dapat diberlakukan selama enam, sembilan, atau 12 bulan, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan keputusan yang ditetapkan dalam proses penjatuhan hukuman.
Sementara itu, hukuman berat bagi PPPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, tetapi tidak atas permintaan sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghentian hubungan kerja dapat dilakukan sebagai konsekuensi pelanggaran serius, meskipun status pemberhentian tetap dicatat sebagai pemberhentian dengan hormat.
Untuk pegawai negeri sipil (PNS), hukuman ringan memiliki bentuk yang sama, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Adapun hukuman berat bagi PNS mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan penempatan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Perbedaan bentuk sanksi tersebut menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran disesuaikan dengan status kepegawaian dan bobot pelanggaran yang terbukti.
Hasil klarifikasi terhadap satu orang pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi terlibat dalam judi online telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan pemeriksaan dan proses penegakan disiplin yang dilakukan, pegawai tersebut dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dan penempatan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan. Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026.
Penetapan sanksi tersebut menjadi bagian dari langkah Kemensos dalam merespons dugaan pelanggaran yang melibatkan pegawai di lingkungan kementerian. Proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan informasi dan indikasi yang ada ditangani sesuai ketentuan kepegawaian. Hukuman yang diberikan kepada PNS tersebut mencerminkan penerapan aturan disiplin terhadap pegawai yang dinilai tidak memenuhi kewajiban sebagai aparatur negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penindakan itu harus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Setiap pegawai diminta tidak mengabaikan tugas, sumpah jabatan, dan kode etik yang melekat dalam pelaksanaan pekerjaan. Penegasan tersebut berlaku bagi seluruh unsur organisasi agar tanggung jawab kedinasan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemensos juga akan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah dan menangani pelanggaran di lingkungan kerja. Pengawasan itu diarahkan untuk memastikan setiap pegawai mematuhi sumpah jabatan, ketentuan kepegawaian, serta kode etik. Apabila masih terdapat pegawai yang melanggar, Kemensos menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai tingkat pelanggaran serta mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran kementerian tetap berada dalam koridor aturan.
