Selasa (6/10/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan tindakan tegas kepada pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial yang terindikasi melakukan judi online. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan internal terhadap pegawai yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Kemensos mencatat sebanyak 1.900 pegawai terindikasi bermain judi online.
Gus Ipul memetakan sanksi disiplin bagi pegawai yang terindikasi terlibat berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing. Sanksi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Pembagian ini menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan setelah proses pemeriksaan dilakukan.
Penerapan sanksi tidak dilakukan secara seragam, melainkan mengikuti hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pegawai. Pemeriksaan tersebut menjadi acuan untuk menilai tingkat pelanggaran dan menetapkan kategori sanksi yang sesuai. Dengan demikian, pegawai yang terindikasi bermain judi online akan diproses berdasarkan temuan pemeriksaan, kemudian dikenai tindakan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya.
Kebijakan ini menegaskan tindakan tegas Kementerian Sosial terhadap pegawai dan ASN di lingkungannya yang terindikasi melakukan judi online. Tiga tingkat sanksi, yaitu ringan, sedang, dan berat, disiapkan untuk diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan individual. Catatan mengenai 1.900 pegawai yang terindikasi bermain judi online menjadi dasar dalam penanganan perkara tersebut di lingkungan Kemensos.
Kementerian Sosial memetakan dugaan pelanggaran judi online yang melibatkan 1.900 pegawai aparatur sipil negara (ASN) ke dalam tiga tingkat. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan berlangsung proporsional, berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan. Setiap kategori menunjukkan dugaan perbedaan tingkat pelanggaran, sehingga bentuk sanksi yang diberikan tidak disamaratakan kepada seluruh pegawai.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen masuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Selanjutnya, 561 pegawai atau 29,53 persen diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang. Sementara itu, 620 pegawai atau 32,63 persen lainnya dikategorikan melakukan pelanggaran disiplin berat. Pembagian ini menjadi dasar awal bagi Kemensos untuk melanjutkan tahapan pendalaman terhadap masing-masing kasus.
Pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Namun, penetapan hukuman tidak hanya didasarkan pada hasil pemetaan awal. Setiap laporan perlu melalui proses klarifikasi dan pendalaman untuk memastikan kronologi, keterlibatan pegawai, serta tingkat pelanggaran yang sebenarnya. Dengan demikian, keputusan akhir dapat diberikan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Variasi hukuman ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, lain intensitas perjudian, jumlah uang yang digunakan, serta waktu ketika tindakan tersebut dilakukan. Perbuatan yang berlangsung saat jam kerja dapat dinilai berbeda dari tindakan yang dilakukan di luar waktu kerja, bergantung pada hasil pemeriksaan. Gus Ipul menjelaskan bahwa perbedaan hukuman ringan, sedang, dan berat diperlukan karena setiap kasus memiliki tingkat pelanggaran dan dampak yang tidak sama. Pendekatan tersebut juga dimaksudkan agar sanksi tetap adil, terukur, dan sebanding dengan perbuatan yang terbukti.
Jenis hukuman bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat judi online dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya. Ketentuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena masing-masing memiliki dasar hubungan kerja dan mekanisme pembinaan disiplin yang berbeda. Pemilihan sanksi juga mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta hasil pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan.
Bagi PPPK, hukuman ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila pelanggaran masuk kategori sedang, sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tersebut dapat diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan, sesuai tingkat kesalahan dan keputusan pejabat yang berwenang. Sementara itu, hukuman berat bagi PPPK adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Untuk PNS, kategori hukuman ringan juga meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada tingkat sedang, sanksi dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Bentuk hukuman ini berdampak langsung pada perkembangan karier dan hak kepegawaian PNS.
Adapun hukuman berat bagi PNS mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan dugaan judi online tidak hanya berfokus pada jenis pelanggaran, tetapi juga status kepegawaian dan konsekuensi administratif yang berlaku.
Hasil klarifikasi Kementerian Sosial menunjukkan bahwa satu pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos telah dijatuhi hukuman disiplin berat karena terindikasi terlibat judi online. Keputusan tersebut diambil setelah proses pemeriksaan dan pendalaman informasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi menjadi bagian dari langkah Kemensos untuk memastikan setiap pegawai menjalankan kewajiban kedinasan secara bertanggung jawab serta menjaga integritas sebagai aparatur negara.
Sanksi yang diberikan berupa pembebasan dari jabatan dan penempatan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan. Hukuman itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026. Pemberian hukuman disiplin tersebut menunjukkan bahwa status sebagai aparatur sipil negara, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), melekat dengan tanggung jawab untuk menaati peraturan, kode etik, dan sumpah jabatan.
Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan agar perkara ini menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengingatkan setiap pegawai untuk mematuhi kode etik dan menjalankan tugas sebagai PNS maupun PPPK dengan benar. Menurutnya, perilaku pribadi yang melanggar ketentuan dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi, sehingga kepatuhan dan keteladanan harus dijaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kemensos akan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos tidak akan ragu mengambil tindakan tegas yang terukur terhadap pegawai yang melanggar sumpah jabatan, ketentuan, atau kode etik. Langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan disiplin yang berlaku, termasuk terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan judi online.
