Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rencana perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo menghadiri acara penyerahan denda serta penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membenahi penyebutan lembaga yang selama ini dikenal sebagai BNN. “BNN mungkin akan kita ubah namanya menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” ujar Prabowo. Ia menyampaikan rencana itu sebagai bagian dari pembenahan nama lembaga, tanpa menjelaskan alasan lain di luar perubahan penyebutan tersebut.
Rencana tersebut menandai perhatian pemerintah terhadap penanganan persoalan narkotika melalui kelembagaan nasional. BNN selama ini menjadi institusi yang menjalankan berbagai tugas terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Apabila perubahan nama itu direalisasikan, penyebutan resmi lembaga akan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika.
Prabowo tidak memerinci waktu pelaksanaan maupun tahapan administratif perubahan nama tersebut. Ia juga tidak menyampaikan keterangan tambahan mengenai perubahan struktur, kewenangan, atau susunan organisasi lembaga. Untuk saat ini, BNN tetap menjadi nama yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas kelembagaan, sementara rencana perubahan nama yang disampaikan Presiden menjadi informasi awal mengenai arah pembenahan tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti ancaman narkoba sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan peredaran zat terlarang, tetapi juga dengan terbentuknya jaringan dan lingkungan yang mendukung aktivitas tersebut. Ia menyampaikan bahwa di Indonesia telah ditemukan puluhan jaringan narkoba. Pernyataan itu menggambarkan bahwa ancaman narkoba memiliki pola yang terorganisasi dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Prabowo juga menyinggung keberadaan kampung narkoba di Indonesia. Dalam penyampaiannya, ia menggambarkan fenomena tersebut sebagai adanya kampung-kampung yang berkaitan dengan aktivitas narkoba. Penyebutan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak semata-mata berlangsung secara tersembunyi melalui transaksi perorangan, melainkan dapat berkembang menjadi masalah yang terlihat dalam suatu lingkungan.
Meski demikian, informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut juga memuat langkah pemberantasan yang telah dilakukan. Prabowo menyebut puluhan jaringan narkoba dan puluhan kampung narkoba telah berhasil diberantas. Keterangan itu menunjukkan adanya upaya penindakan terhadap jaringan maupun lingkungan yang teridentifikasi berkaitan dengan peredaran narkoba. Namun, penyebutan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah pasti, lokasi, atau cakupan wilayah setiap jaringan dan kampung yang dimaksud.
Sorotan terhadap jaringan dan kampung narkoba memperlihatkan bahwa pemberantasan membutuhkan pendekatan yang luas. Penindakan terhadap jaringan perlu berjalan bersama pencegahan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat agar lingkungan yang rentan tidak kembali dimanfaatkan. Dalam konteks pidato itu, isu utama yang ditekankan adalah keberadaan ancaman narkoba dan langkah pemberantasannya, bukan penetapan jumlah keseluruhan kampung narkoba di Indonesia. Karena itu, informasi mengenai puluhan jaringan dan puluhan kampung yang telah diberantas perlu dipahami sesuai dengan keterangan tersebut, tanpa memperluasnya menjadi klaim mengenai jumlah atau wilayah lain yang tidak disebutkan.
Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi aparat ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, penindakan tidak selalu berlangsung dalam situasi yang aman karena petugas dapat diserang saat memasuki wilayah yang hendak ditertibkan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan narkoba memiliki dimensi keamanan yang serius, terutama ketika jaringan atau lingkungan yang terlibat memberikan perlawanan terhadap tindakan aparat.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa petugas kepolisian telah meninggal dunia ketika berupaya menertibkan narkoba. Penyebutan ini menegaskan beratnya tugas yang diemban aparat di lapangan. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba bukan hanya berkaitan dengan pemeriksaan, penangkapan, atau pengamanan, melainkan juga menghadapkan petugas pada ancaman langsung terhadap keselamatan mereka.
Risiko tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Aparat perlu menjalankan tugas dengan kewaspadaan tinggi, sementara negara harus memastikan adanya dukungan yang memadai bagi mereka yang berada di garis depan. Tantangan keamanan, menurut Prabowo, perlu dipahami sebagai bagian penting dari kebijakan penertiban agar langkah yang diambil dapat berjalan secara konsisten dan melindungi masyarakat.
Prabowo menyebut persoalan ini bukan tantangan yang hanya dihadapi oleh satu negara. Ancaman serupa juga menjadi perhatian di berbagai negara, sehingga penanganannya memerlukan keseriusan dan kerja yang lebih keras. Ia menyatakan akan berupaya bekerja lebih keras dalam menghadapi masalah tersebut. Sikap itu memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba dipandang sebagai agenda berkelanjutan yang menuntut ketegasan, perlindungan bagi petugas, serta komitmen kuat dari seluruh unsur yang terlibat.
Perubahan di lingkungan penegakan hukum tersebut berlangsung dalam konteks pergantian sejumlah jabatan penting pada pekan sebelumnya. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pelantikannya menandai perpindahan dari lembaga yang berfokus pada penanggulangan narkotika ke institusi yang memiliki mandat lebih luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pelantikan itu dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Namanya menjadi satu-satunya calon yang diserahkan Prabowo kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026, tertanggal 30 September 2026. Dengan pengesahan tersebut, proses pengangkatan Suyudi berlanjut ke tahap pelantikan pada hari berikutnya. Rangkaian prosedur itu menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan dalam penetapan pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Pergantian tersebut menempatkan Listyo pada posisi baru di lingkungan pemerintahan, sementara jabatan Kapolri diteruskan oleh Suyudi. Informasi mengenai perubahan jabatan ini melengkapi pemberitaan tentang rencana perubahan nama BNN dan perhatian pemerintah terhadap ancaman kampung narkoba. Namun, urutan pelantikan dan penunjukan jabatan tersebut disampaikan sebagai konteks tersendiri, tanpa menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat dengan kebijakan atau penilaian lain yang dibahas sebelumnya.
