Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa tiga perwira tinggi Polri telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor kementerian tersebut, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Informasi mengenai penahanan itu menjadi pokok pernyataan Yusril kepada awak media.
Tiga nama yang disebut sebagai tersangka ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyebutan nama tersebut merujuk pada keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers. Perkara yang dimaksud mencakup beberapa dugaan tindak pidana terkait penggunaan perangkat dan data elektronik. Namun, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang bersalah.
Dalam pemberitaan perkara pidana, penting membedakan dugaan, penetapan tersangka, dan putusan pengadilan. Penahanan merupakan tindakan dalam proses penegakan hukum, sedangkan pembuktian atas unsur tindak pidana harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Karena itu, keterangan mengenai perkara ini perlu dipahami sebagai informasi awal yang disampaikan pejabat, bukan sebagai kesimpulan akhir tentang tanggung jawab para pihak.
Konferensi pers tersebut menjadi sumber utama informasi yang disebutkan mengenai penahanan ketiga perwira. Rincian lain, seperti waktu dan tempat dugaan perbuatan, dasar hukum penahanan, bukti yang dikumpulkan, serta tanggapan masing-masing tersangka atau kuasa hukumnya, tidak tercantum dalam keterangan yang dirangkum di sini. Informasi semacam itu perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi lanjutan agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. Perkembangan penyidikan juga dapat memberi kejelasan tentang ruang lingkup dugaan penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta kemungkinan penghapusan data. Sampai proses hukum berjalan dan pengadilan memutus perkara, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi setiap orang yang disebut dalam kasus tersebut.
Di tengah penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, seorang perwira lain berinisial SU masih berstatus saksi. Keterangan tersebut membedakan posisi SU dari tiga perwira yang telah ditahan. Dengan demikian, status hukum yang disebutkan untuk SU saat ini adalah saksi, bukan tersangka. Informasi ini disampaikan Yusril dalam penjelasan mengenai perkembangan perkara.
Menurut Yusril, Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup dalam pemeriksaan terhadap ketiga perwira yang ditahan. Berdasarkan temuan tersebut, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Penjelasan itu merujuk pada dasar penetapan status tersangka bagi tiga orang tersebut, bukan pada status SU. Yusril menyampaikan bahwa SU masih berada pada kedudukan sebagai saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang sama.
Perbedaan status ini penting untuk dicatat secara tepat ketika mengikuti perkembangan kasus. Tiga perwira yang ditahan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah Bareskrim Polri, menurut Yusril, memperoleh bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, SU disebut masih berstatus saksi. Keterangan mengenai status tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan adanya penetapan tersangka terhadap SU. Karena itu, informasi yang tersedia hanya menyebutkan posisi hukum masing-masing sebagaimana disampaikan: tiga perwira sebagai tersangka dan SU sebagai saksi.
Dalam pemberitaan perkara, pemisahan status saksi dan tersangka membantu menjaga kejelasan informasi tentang siapa yang telah dikenai penetapan tersangka. Uraian Yusril juga mengaitkan penetapan terhadap tiga perwira dengan bukti permulaan yang dinilai cukup oleh Bareskrim Polri. Untuk SU, keterangan yang ada tetap terbatas pada status saksi. Tidak ada dasar dari keterangan tersebut untuk mengubah atau menambahkan status hukumnya. Oleh sebab itu, perkembangan kasus dapat disampaikan dengan menyebutkan secara terpisah status tiga perwira yang ditahan dan SU, tanpa memperluas informasi di luar keterangan yang telah diberikan.
Yusril menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan terhadap tiga perwira tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjelaskan dasar prosedural yang digunakan dalam penanganan perkara, termasuk tahapan hukum yang dijalankan oleh pihak berwenang. Pernyataan itu berfokus pada penerapan aturan acara pidana, bukan pada kesimpulan mengenai pembuktian perkara atau keterlibatan masing-masing pihak.
Menurut Yusril, proses penetapan status tersangka dan tindakan penahanan merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam KUHAP baru. Dalam pelaksanaannya, aparat terkait tetap wajib mengikuti prosedur yang berlaku serta memperhatikan ketentuan mengenai hak orang yang sedang menjalani proses hukum. Penjelasan tersebut menempatkan tindakan penyidik dalam kerangka aturan formal, sementara proses perkara tetap berjalan melalui tahapan yang telah ditentukan. Penetapan tersangka sendiri merupakan status dalam proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya menggantikan pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan yang disampaikan.
Yusril juga menegaskan bahwa hak-hak para tersangka tetap dipenuhi sesuai prosedur hukum. Pemenuhan hak itu mencakup jaminan agar mereka memperoleh perlakuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan, serta kesempatan menggunakan hak yang tersedia selama proses penyidikan dan penahanan. Penegasan tersebut tidak mengubah kewajiban aparat untuk menjalankan tahapan hukum secara tertib, dan tidak pula mengurangi hak para tersangka untuk mengikuti proses sesuai ketentuan. Informasi mengenai penerapan KUHAP baru dan pemenuhan hak ini menjadi bagian dari penjelasan pemerintah mengenai penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Pernyataan Yusril tidak perlu dimaknai sebagai penilaian atas sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan; penilaian terhadap proses dan perkara berada dalam ruang mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pokok keterangan yang disampaikan adalah bahwa penetapan tersangka serta penahanan dilakukan dengan merujuk pada KUHAP baru, sementara hak-hak pihak yang dikenai proses tetap dijaga berdasarkan prosedur hukum.Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjerat tiga perwira tinggi Polri, para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Pasal 258 dan Pasal 332 dalam KUHP nasional yang baru menjadi bagian dari pasal yang dikenakan, selain Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan terhadap informasi atau komunikasi yang dilakukan tanpa hak. Namun, pencantuman pasal dalam proses penyidikan maupun penanganan perkara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa para tersangka telah melakukan tindak pidana. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur hukum akan bergantung pada alat bukti, proses persidangan, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Yusril menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyadapan tanpa hak terhadap orang lain dapat membawa ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Keterangan mengenai batas maksimum ini memberi gambaran tentang rentang sanksi yang mungkin dipertimbangkan apabila perbuatan yang disangkakan terbukti memenuhi unsur pasal yang berlaku. Angka tersebut merupakan ancaman hukuman tertinggi sebagaimana disebutkan, bukan kepastian bahwa seseorang akan dijatuhi pidana selama 10 tahun. Besar hukuman pada akhirnya ditentukan melalui mekanisme peradilan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap, peran masing-masing pihak, ketentuan yang terbukti, serta keadaan yang relevan dalam perkara.
Karena itu, informasi tentang ancaman maksimum perlu dibedakan dari hasil akhir penegakan hukum. Status sebagai tersangka menunjukkan bahwa penyidik sedang memproses dugaan keterlibatan seseorang, sedangkan penetapan kesalahan dan penjatuhan hukuman merupakan kewenangan hakim setelah pemeriksaan di pengadilan. Dalam perkara ini, publik dapat mencermati perkembangan penyidikan dan proses hukum tanpa menyamakan tuduhan dengan vonis.
Baca juga: Pemilik Penampungan Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Ditahan Polisi Usai Kebakaran | Sehari Setelah Dilantik, Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira Polri 44 kunjungan
