JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Guru besar Universitas Pertamina, Iman Kartolaksono Reksowardojo, mendorong agar penerapan bahan bakar dengan kandungan etanol tinggi segera dipercepat. Menurut pandangannya, langkah tersebut memiliki arti strategis bagi agenda energi nasional karena dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Percepatan penggunaan bioetanol perlu ditempatkan sebagai agenda kebijakan yang serius, sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat pilihan sumber energi di dalam negeri.
Pemanfaatan bahan bakar beretanol tinggi dinilai dapat mendukung pengurangan kebutuhan terhadap bensin impor. Dengan memperluas penerapannya, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang dapat dikembangkan di dalam negeri. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar, tetapi juga dengan arah pengelolaan energi nasional agar ketergantungan pada pasokan dari luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Dalam pandangan Iman, pengembangan bioetanol juga membawa manfaat yang lebih luas apabila telah diterapkan secara menyeluruh. Perluasan penerapan bahan bakar ini berpotensi membuka kesempatan kerja pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangannya. Dengan demikian, kebijakan bioetanol dapat berperan dalam menyerap tenaga kerja, terutama ketika kebutuhan terhadap proses produksi dan kegiatan pendukungnya meningkat di berbagai wilayah.
Selain menciptakan peluang kerja, pengembangan tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Penerapan yang lebih luas dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan bioetanol di tingkat lokal. Manfaat itu menjadi salah satu alasan penting bagi percepatan kebijakan, selain tujuan strategis untuk mengurangi impor bensin. Karena itu, dorongan terhadap penggunaan bahan bakar dengan kandungan etanol tinggi mencakup kepentingan energi sekaligus peluang penguatan ekonomi nasional dan daerah.
Kendala utama yang disampaikan Iman dalam pengembangan bioetanol nasional adalah keterbatasan pasokan bahan baku etanol dari dalam negeri. Ketersediaan bahan baku menjadi aspek penting karena keberlanjutan pengembangan bioetanol tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan pengujian, tetapi juga pada kemampuan menyediakan komoditas yang dibutuhkan secara memadai. Jika pasokan domestik masih terbatas, pengembangan bioetanol akan menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pemanfaatannya.
Sejumlah komoditas diproyeksikan menjadi sumber bahan baku bioetanol, yaitu tebu, singkong, dan jagung. Ketiganya memiliki peran penting dalam rencana pengembangan bioetanol nasional. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh ketersediaan yang lebih kuat agar komoditas-komoditas tersebut dapat menunjang kebutuhan bahan baku etanol. Dengan demikian, pembahasan mengenai bioetanol tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sektor komoditas yang menjadi sumber bahan bakunya.
Pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung juga berkaitan dengan dampak ekonomi yang lebih luas. Iman menekankan hubungan pemanfaatan komoditas lokal, penyerapan tenaga kerja, dan penggerakan ekonomi daerah. Ketika komoditas lokal menjadi bagian dari pengembangan bioetanol, keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai sumber bahan baku, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan ketersediaan bahan baku dalam negeri menjadi tantangan penting sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan bioetanol nasional.
Iman menegaskan bahwa percepatan pemanfaatan bioetanol perlu disertai pengujian komparasi dengan bensin komersial yang saat ini beredar di pasar. Perbandingan tersebut penting agar pembahasan mengenai penggunaan bioetanol tidak hanya didasarkan pada potensi bahan baku atau kebijakan, tetapi juga pada kinerja nyata ketika bahan bakar digunakan. Pengujian harus dirancang secara objektif dengan menggunakan parameter yang sama, sehingga karakteristik masing-masing bahan bakar dapat dinilai secara adil.
Salah satu aspek utama yang perlu dibuktikan ialah efisiensi. Uji tersebut perlu mengukur kemampuan bioetanol dan bensin komersial dalam mendukung kinerja kendaraan, termasuk konsumsi bahan bakar dalam kondisi penggunaan yang setara. Selain efisiensi, tingkat emisi yang dihasilkan juga harus menjadi bagian penting dari evaluasi. Data mengenai emisi diperlukan untuk mengetahui dampak lingkungan dari setiap pilihan bahan bakar secara terukur, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau klaim umum mengenai energi yang lebih bersih.
Menurut gagasan yang disampaikan Iman, sudah waktunya dilakukan pengujian untuk mengetahui bahan bakar yang lebih efisien. Karena itu, pengujian tidak cukup dilakukan secara terbatas atau hanya melalui satu parameter. Uji intensif dan menyeluruh perlu mencakup kondisi operasional yang relevan, pengukuran konsumsi, performa, serta emisi secara konsisten. Hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi sebelum penggunaan bioetanol berkadar lebih tinggi diperluas. Langkah ini juga membantu memastikan bahwa keputusan penerapan bahan bakar tersebut didukung bukti teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama hasil pengujian belum tersedia, keunggulan salah satu jenis bahan bakar belum dapat disimpulkan. Evaluasi komprehensif diperlukan untuk memisahkan harapan kebijakan dari kinerja yang benar-benar terukur di lapangan.
Dorongan percepatan bioetanol menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pengembangan bahan bakar nabati dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada bensin impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan komoditas pertanian dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan campuran bioetanol 10 persen atau E10 pada 2027. Kebijakan itu diarahkan berlanjut menuju E20 pada rentang 2028 hingga 2029, dengan pengembangan jangka panjang sampai E50.
Peta jalan tersebut memanfaatkan potensi tebu, singkong, dan jagung sebagai sumber bahan baku lokal. Saat ini, Pertamina baru memasarkan Pertamax Green dengan kandungan bioetanol 5 persen atau E5. Pemerintah berencana memperluas penggunaan E10 sebelum meningkatkan campuran menjadi E20. Tahapan bertahap diperlukan untuk menekan impor bensin, menguji kesiapan teknologi dan distribusi, serta mematangkan industri bioetanol nasional. Pelaksanaan mandatori juga perlu didukung pengujian efisiensi, kualitas bahan bakar, dan dampak emisi agar penerapannya berlangsung terukur.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pengembangan tersebut akan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah bertugas menjamin ketersediaan serta kepastian lahan, termasuk memastikan legalitas kawasan yang digunakan untuk pengembangan komoditas. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 1 hingga 2 juta hektare untuk tiga komoditas strategis, disertai rencana pembangunan pabrik secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pencampuran bahan bakar, tetapi juga membangun rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta pada Senin, 21 September. Agenda tersebut disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi melalui biofuel berbasis komoditas pertanian. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target E10, E20, hingga E50 dapat berjalan secara konsisten.
