Jakarta | Penyerahan tugas dan tanggung jawab kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Momentum tersebut menandai peralihan kepemimpinan lembaga yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Dengan penyerahan itu, Maruli mulai menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala BNPPDT, sementara Tito mengakhiri pelaksanaan tugas yang sebelumnya diembannya dalam kapasitas sebagai Menteri Dalam Negeri.
Peralihan tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus kepala BNPPDT. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis, 15 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026. Pengangkatan untuk dua jabatan itu menjadi dasar formal bagi Maruli untuk mengambil alih tanggung jawab kepala BNPPDT. Serah terima yang digelar empat hari kemudian menjadi langkah administratif dan kelembagaan untuk meneruskan pelaksanaan tugas di badan tersebut.
Sebelum Maruli dilantik, Tito menjalankan tugas sebagai kepala BNPP secara ex officio dalam kedudukannya sebagai Mendagri. Dengan demikian, penyerahan pada 19 Oktober memperjelas perubahan dari pelaksanaan tugas oleh pejabat yang merangkap secara jabatan menjadi kepemimpinan yang diberikan langsung kepada Maruli melalui keputusan presiden. Rangkaian pelantikan dan serah terima memastikan tanggung jawab pengelolaan lembaga beralih secara resmi, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pihak yang memimpin BNPPDT setelah perubahan tersebut. Agenda pembangunan perbatasan yang menjadi perhatian lembaga itu kini berada di bawah koordinasi Maruli, dengan kesinambungan tugas sebagai salah satu unsur penting dalam proses pergantian kepemimpinan. Serah terima juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan tanggung jawab yang melekat pada jabatan serta menjaga kelancaran kerja kelembagaan setelah pergantian kepala.Tito menjelaskan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010. Pembentukannya dimaksudkan untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki tugas terkait pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Dengan koordinasi tersebut, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan searah, tidak terpisah-pisah, dan lebih mampu menjawab kebutuhan wilayah yang berada di garis terluar Indonesia.
Mandat pembangunan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur atau kehadiran fasilitas pemerintahan. Pembangunan terpadu perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk akses terhadap pelayanan dan peluang ekonomi. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi warga perbatasan, sekaligus memperkuat keterhubungan mereka dengan pusat-pusat kegiatan di wilayahnya.
Pengembangan sentra ekonomi baru juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan. Potensi kawasan perbatasan perlu didukung agar dapat tumbuh menjadi pusat kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga penting untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta dukungan yang diperlukan. Upaya tersebut diharapkan membuat pembangunan kawasan lebih terpadu dan memberikan dampak yang nyata, bukan sekadar menghadirkan proyek secara terpisah.
Selain mengoordinasikan pembangunan, BNPP bertanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penanganan persoalan batas negara. PLBN berperan sebagai fasilitas pelayanan dan pengawasan pada pintu lintas resmi, sehingga pengelolaannya perlu melibatkan pihak-pihak terkait. Pada saat yang sama, kepastian batas wilayah menjadi unsur penting dalam tata kelola perbatasan. Sejumlah segmen perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor-Leste masih memerlukan penanganan. Hal itu menegaskan bahwa agenda BNPP mencakup dimensi pembangunan masyarakat sekaligus pengelolaan wilayah dan perbatasan negara secara berkelanjutan.
Perhatian BNPPDT terhadap pembangunan kawasan perbatasan juga mencakup daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan dasar. Wilayah seperti Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo dinilai perlu memperoleh perhatian agar pemerataan pembangunan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini lebih sulit mengakses fasilitas publik. Kondisi geografis dan jarak dari pusat layanan dapat membuat pemenuhan kebutuhan dasar berlangsung lebih lambat dibandingkan di wilayah yang mudah dijangkau.
Tito menekankan bahwa upaya menjangkau kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Pembangunan di daerah terpencil memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan pembagian peran yang jelas serta program yang saling mendukung. Kebutuhan masyarakat dapat mencakup berbagai bidang, sehingga penanganannya perlu melibatkan instansi yang memiliki kewenangan terkait. Kerja bersama juga membantu memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya pemerintah diarahkan pada persoalan nyata di lapangan.
Koordinasi yang kuat diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berlanjut menjadi layanan dan infrastruktur yang benar-benar dirasakan warga. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kesenjangan akses dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Perhatian terhadap pulau-pulau terpencil menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di seluruh wilayah memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berkembang.
Tito juga mengaitkan peningkatan kesejahteraan dengan penguatan nasionalisme dan ketahanan wilayah. Menurut pandangannya, pemerataan bukan hanya persoalan membagi hasil pembangunan, melainkan juga cara memperkuat hubungan masyarakat dengan negara. Ketika kebutuhan warga diperhatikan dan pelayanan hadir secara nyata, rasa memiliki terhadap bangsa dan wilayah dapat tumbuh. Kehadiran pemerintah yang konsisten di kawasan perbatasan dan terpencil turut memperkuat ketahanan, sekaligus mengurangi ruang bagi potensi infiltrasi pihak luar. Karena itu, pembangunan yang terkoordinasi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga keutuhan wilayah.
Tito berharap pengalaman Maruli selama bertugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dapat menjadi bekal penting dalam menjalankan tanggung jawab barunya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT). Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk memahami kebutuhan wilayah perbatasan, sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan secara terarah. Dalam pergantian kepemimpinan ini, kesinambungan program menjadi perhatian agar berbagai upaya yang sudah berjalan tidak terhenti. Tito juga menekankan perlunya koordinasi antarlembaga, mengingat pengelolaan kawasan perbatasan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kerja bersama diharapkan membuat program lebih terpadu dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sebagai bagian dari serah terima kepemimpinan, Tito menyampaikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP diserahkan kepada Maruli. Maruli menyatakan siap melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas BNPPDT sesuai mandat Presiden. Ia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian dalam menjalankan agenda tersebut. Karena kebutuhan setiap kawasan berbeda, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan kondisi setempat dan mendorong koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak. Dengan begitu, kesinambungan kebijakan dapat berjalan seiring dengan penyempurnaan langkah kerja dan peningkatan kinerja lembaga.
Maruli menjelaskan bahwa rencana kerja telah disusun pada 2026 untuk diimplementasikan pada 2027. Persiapan lebih awal itu diharapkan memberi ruang bagi lembaga untuk memperkuat perencanaan, menyelaraskan program, dan menyiapkan pelaksanaan secara lebih terukur. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja BNPPDT dalam mengemban mandatnya, bukan sekadar pergantian nama atau struktur organisasi. Maruli juga menyampaikan harapan agar pengembangan BNPP menjadi BNPPDT dapat memperluas pelaksanaan tugas ke depannya. Perluasan peran itu diharapkan mendukung penanganan kebutuhan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal secara lebih menyeluruh, dengan tetap mengutamakan koordinasi dan hasil yang berdampak bagi masyarakat. Keberlanjutan program, kesiapan pelaksanaan, serta kerja lintas lembaga akan menjadi unsur penting untuk mencapai sasaran tersebut.
Baca juga: Mendorong Konektivitas Papua untuk Pembangunan Berkelanjutan
