Bogor | GD, koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta, dicopot dari jabatannya setelah video dugaan kekerasan terhadap RAN, Kepala SPPG Purwakarta, beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut memicu perhatian publik karena memperlihatkan tindakan yang diduga berupa pencambukan terhadap seorang pegawai. Pencopotan GD dilakukan setelah video itu menjadi sorotan, sementara dugaan tindakan dalam rekaman perlu ditangani melalui pemeriksaan yang memastikan fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Peristiwa itu disebut berlangsung di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada Rabu sore, 14 Oktober 2026. Dalam video yang beredar, RAN tampak berada dalam posisi tiarap di lantai. Seseorang yang diduga sebagai pelaku terlihat menggunakan benda menyerupai selang untuk memukul atau mencambuk korban. Rekaman tersebut kemudian tersebar di berbagai platform media sosial dan mendorong munculnya beragam tanggapan dari masyarakat.
Identitas kedua orang yang terlibat turut menjadi perhatian. GD dan RAN diketahui merupakan pegawai yang bertugas di lingkungan SPPG Purwakarta serta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Meski video memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan, penetapan kronologi secara utuh, motif, dan konteks kejadian tetap memerlukan klarifikasi dari pihak terkait. Informasi yang tersedia dari rekaman juga belum dengan sendirinya menjelaskan apa yang terjadi sebelum maupun sesudah insiden tersebut.
Pencopotan GD menandai adanya langkah awal dari organisasi menyusul beredarnya video. Namun, keputusan administratif itu berbeda dari kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran maupun tindak pidana. Penanganan yang transparan dan pemeriksaan terhadap keterangan para pihak diperlukan agar peristiwa di KPPG Bogor dapat dijelaskan secara berimbang. Kondisi RAN, respons resmi lembaga, serta tindak lanjut pemeriksaan juga menjadi informasi penting yang perlu disampaikan kepada publik seiring perkembangan kasus.
Peristiwa ini sekaligus menyoroti pentingnya menjaga keselamatan dan martabat pegawai di lingkungan kerja. Setiap dugaan kekerasan perlu ditanggapi secara serius, tetapi pemberitaan dan diskusi publik tetap perlu membedakan dugaan yang terlihat dalam video dan fakta yang telah diverifikasi. Dengan demikian, informasi mengenai pencopotan koordinator wilayah dan insiden tersebut dapat dipahami tanpa mendahului proses klarifikasi.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa tindakan yang menjadi sorotan tersebut berawal dari perselisihan dua pihak, yakni GD dan RAN. Keterangan itu menjelaskan pemicu umum kejadian, tetapi tidak menguraikan secara terperinci apa yang diperselisihkan oleh keduanya. Ketut tidak merinci pokok perselisihan tersebut, sehingga informasi yang tersedia belum menjelaskan hal-hal yang mendasari perbedaan di GD dan RAN.
Ketut juga menyebut kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan saling memaafkan. Keterangan mengenai perdamaian itu disampaikan sebagai perkembangan dalam hubungan GD dan RAN setelah perselisihan terjadi. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai waktu, proses, ataupun bentuk kesepakatan tersebut dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, kesepakatan damai hanya dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa keduanya telah sepakat untuk saling memaafkan.
Meski kedua pihak telah berdamai, BGN tetap meminta agar proses hukum berjalan. Ketut menyatakan langkah tersebut diperlukan karena kejadian itu dinilai telah mencoreng nama baik institusi. Dengan demikian, perdamaian GD dan RAN tidak serta-merta menghentikan sikap BGN terkait penanganan perkara. Institusi tetap meminta proses hukum dilanjutkan, sementara kedua pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan mereka melalui kesepakatan untuk berdamai.
Keterangan Ketut tidak menyebut apakah perselisihan itu berkaitan dengan urusan pribadi maupun pekerjaan. Tidak ada pula penjelasan mengenai pokok masalah yang memicu peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, hubungan perselisihan dan konteks tertentu tidak dapat dipastikan berdasarkan informasi yang disampaikan. Uraian yang dapat dicatat sebatas bahwa insiden bermula dari perselisihan, kedua pihak kemudian sepakat berdamai dan saling memaafkan, serta BGN tetap meminta proses hukum berjalan karena dampaknya terhadap nama baik institusi. Penjelasan mengenai pemicu secara lebih spesifik belum disampaikan oleh Ketut.
Penanganan terhadap GD berlanjut setelah dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor menjadi perhatian. Kepala KPPG Bogor, Haidir, menyatakan bahwa GD telah dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Korwil SPPG) Purwakarta. Pencopotan tersebut merupakan langkah institusional yang diambil sembari proses pemeriksaan atas dugaan peristiwa itu diteruskan. Haidir juga menyebut GD akan menjalani sidang etik di kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, tindak lanjut tidak berhenti pada perubahan jabatan, tetapi mencakup proses formal untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman, menjelaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui sidang etik kepegawaian. Proses itu disebut sebagai tindak lanjut dari investigasi atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Mekanisme etik memberi ruang bagi institusi untuk memeriksa informasi yang telah dihimpun, menilai tindakan yang dipersoalkan, serta menentukan langkah kepegawaian sesuai aturan internal. Sidang tersebut akan berlangsung di kantor pusat BGN, sebagaimana disampaikan Haidir. Hingga proses itu dilaksanakan dan menghasilkan keputusan, belum ada keterangan mengenai hasil akhir pemeriksaan ataupun konsekuensi kepegawaian yang secara resmi dijatuhkan kepada GD.
Ketut juga menyampaikan bahwa investigasi telah dilakukan dan pelaku dipastikan akan menerima sanksi. Namun, jenis sanksi belum dapat diumumkan karena penentuannya merupakan kewenangan pimpinan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa keputusan akhir masih menunggu tahapan dan otoritas internal yang berwenang. Karena itu, informasi mengenai bentuk hukuman perlu dibedakan dari kepastian bahwa sanksi akan diberikan: sampai keterangan tersebut disampaikan, rincian sanksi belum tersedia untuk publik. BGN menyebut investigasi dan sidang etik sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap dugaan kekerasan. Proses selanjutnya akan menentukan hasil pemeriksaan serta tindakan yang sesuai, sementara perkembangan resmi diharapkan memberikan kejelasan mengenai akuntabilitas dan penanganan perkara di lingkungan KPPG Bogor.
Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Tysa Novenny, menyatakan bahwa lembaga tersebut menaruh perhatian serius terhadap dugaan kekerasan yang melibatkan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta di Bogor. BGN tidak menganggap peristiwa itu sebagai persoalan sepele karena setiap tindakan yang berpotensi membahayakan atau merendahkan orang lain perlu ditangani secara cermat. Perhatian tersebut menjadi dasar bagi lembaga untuk memastikan respons yang diambil sesuai dengan fakta, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik. Dalam menangani perkara ini, BGN berupaya menjaga proses tetap objektif dan menghormati semua pihak yang berkaitan.
BGN telah menelusuri kronologi kejadian dan memeriksa fakta-fakta yang tersedia untuk memperoleh gambaran utuh mengenai apa yang berlangsung. Pemeriksaan diperlukan untuk memahami konteks, menguji keterangan, serta menentukan langkah kelembagaan yang tepat berdasarkan ketentuan. Tysa menegaskan bahwa proses penelusuran tidak mengubah prinsip dasar lembaga: segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan. Perbedaan pendapat, tekanan pekerjaan, maupun persoalan komunikasi tidak semestinya menjadi alasan untuk melakukan tindakan kasar. Setiap dugaan harus ditangani dengan serius, proporsional, dan mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap tersebut, menurut BGN, juga menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus didukung lingkungan kerja yang aman dan profesional. Para personel program diharapkan menjaga perilaku, menghormati rekan kerja, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab. BGN mengimbau seluruh personel agar menaati aturan kepegawaian dan memahami bahwa setiap persoalan di tempat kerja perlu diselesaikan melalui mekanisme resmi yang tersedia.
Baca juga: Dugaan Keracunan Makanan di Bandung Barat: Penangguhan Dapur SPPG Selama 20 Hari | Dugaan Suap di Bogor: Tersangka Baru di Lingkaran Golkar | Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku
