JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan transisi menuju energi hijau dan pengembangan ekosistem digital sebagai dua penggerak utama perekonomian nasional. Strategi ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan mampu menjawab perubahan kebutuhan industri. Energi bersih menyediakan fondasi bagi kegiatan ekonomi rendah emisi, sementara teknologi digital memperkuat produktivitas, konektivitas, serta efisiensi dalam berbagai sektor.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan di Jakarta pada Senin (5/10/2026) bahwa pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine atau dua mesin pertumbuhan. Menurutnya, kedua agenda tersebut perlu dirancang secara terpadu agar kebijakan energi, industri, investasi, dan transformasi teknologi dapat saling memperkuat, bukan berjalan dalam arah yang terpisah.
Penerapan strategi itu membutuhkan pasokan energi bersih yang cukup, andal, dan terjangkau. Ketersediaan tersebut penting untuk mendukung kebutuhan pusat data, manufaktur, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang semakin bergantung pada layanan digital. Pada saat yang sama, infrastruktur digital yang kuat, termasuk jaringan telekomunikasi, pusat data, dan sistem pembayaran, menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk berinovasi dan memperluas pasar.
Sinergi energi hijau dan infrastruktur digital juga diharapkan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif di tingkat global. Kepastian pasokan, biaya operasional yang efisien, serta akses teknologi dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor yang mencari lokasi produksi dan layanan berkelanjutan. Dengan koordinasi lintas kementerian, penguatan regulasi, dan dukungan pembiayaan, dua mesin tersebut berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesempatan ekonomi, serta pencapaian target pertumbuhan jangka panjang.
Agenda energi nasional memiliki hubungan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan sebesar 6 persen pada 2027, investasi nasional ditargetkan meningkat sekitar 8–9 persen. Sasaran tersebut menuntut realisasi penanaman modal sekitar Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa perekonomian memerlukan infrastruktur dasar yang mampu mendukung ekspansi industri, memperkuat produktivitas, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam jangka panjang.
Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu fondasi utama untuk mencapai target tersebut. Konsumsi listrik nasional diperkirakan mencapai 700–800 terawatt-hour (TWh) pada 2030, seiring pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, digitalisasi, dan peningkatan penggunaan perangkat elektronik. Karena itu, ketersediaan pasokan energi hijau tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing ekonomi. Energi terbarukan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan, sekaligus mendukung komitmen pembangunan yang lebih rendah karbon.
Arah kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan hingga 100 gigawatt (GW) peak. Pencapaian sasaran tersebut membutuhkan investasi besar, perencanaan terpadu, dan koordinasi pemerintah, badan usaha, serta pengembang teknologi. Di sisi jaringan, pemerintah menyiapkan pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur ini ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan, menyalurkan listrik dari wilayah sumber energi ke pusat permintaan, serta mendukung kebutuhan industri dan pusat data yang memerlukan listrik stabil.
Pembangunan kelistrikan juga diarahkan agar manfaat pertumbuhan tersebar lebih merata melalui program listrik desa. Hingga 2025, program tersebut telah mencapai 1.505 titik dan ditargetkan meluas ke 4.390 lokasi pada 2026. Perluasan ini mendukung sasaran rasio elektrifikasi di atas 99 persen, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Keseluruhan agenda tersebut turut diarahkan untuk mencapai indeks ketahanan energi sebesar 7,13, sebagai ukuran penting bagi keberlanjutan dan keamanan pasokan nasional.
Cadangan mineral strategis Indonesia membuka peluang besar untuk memperluas basis ekonomi nasional. Komoditas seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara tidak lagi dipandang semata sebagai bahan mentah untuk diekspor, melainkan sebagai fondasi pengembangan industri bernilai tambah. Pemerintah mendorong hilirisasi yang dipadukan dengan pemanfaatan energi bersih agar proses pengolahan berlangsung lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi dalam negeri.
Salah satu contoh utama ialah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pengolahan nikel sebagai bahan baku baterai hingga produksi komponen, kendaraan, dan infrastruktur pengisian daya. Integrasi rantai industri tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas hingga 67 kali lipat dibandingkan penjualan bahan mentah. Peluang ini semakin kuat karena permintaan global kendaraan listrik diproyeksikan mencapai US$5,91 triliun pada 2045. Dengan kapasitas sumber daya dan pasar domestik yang besar, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi sekaligus bagian penting dari jaringan industri kendaraan listrik dunia.
Posisi tawar Indonesia juga diperkuat oleh kepemilikan mineral kritis yang dibutuhkan untuk teknologi transisi energi. Selain itu, pasir silika dapat menjadi bahan baku panel surya, sehingga mendukung pembangunan rantai pasok energi terbarukan dari hulu hingga hilir. Menurut Haryo Limanseto, momentum tersebut telah menarik minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Kerja sama itu mencakup pengembangan teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis global di Indonesia. Kemitraan internasional, apabila disertai tata kelola yang transparan dan penguatan kemampuan industri nasional, dapat mempercepat hilirisasi sekaligus memperluas akses Indonesia terhadap investasi, teknologi, dan pasar global.
Pemerintah menempatkan dukungan pembiayaan dan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama untuk menjalankan agenda energi hijau serta digitalisasi. Transformasi tersebut membutuhkan investasi besar, baik untuk membangun pembangkit energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, maupun infrastruktur digital yang mampu mendukung efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan beragam instrumen pembiayaan agar proyek strategis dapat berkembang secara berkelanjutan.
Instrumen yang disiapkan mencakup green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Asia Zero Emission Community (AZEC). Green bonds dapat menghimpun dana bagi proyek yang memberikan manfaat lingkungan, sedangkan blended finance menggabungkan pembiayaan publik dan swasta untuk menurunkan risiko investasi. Melalui JETP dan AZEC, Indonesia juga berpeluang memperluas kerja sama internasional, memperoleh dukungan teknis, serta mengakses sumber pendanaan untuk mempercepat pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Sinergi berbagai skema tersebut diharapkan membuat pembiayaan transisi energi lebih inklusif dan terukur.
Dukungan finansial perlu berjalan seiring dengan penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ekonomi hijau. Pemerintah akan memperluas program magang bagi lulusan perguruan tinggi agar mereka memperoleh pengalaman praktis dalam bidang energi terbarukan, teknologi digital, analisis data, dan pengelolaan proyek berkelanjutan. Di saat yang sama, program vokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan industri hijau, termasuk keterampilan untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi rendah karbon.
Haryo memandang penggabungan potensi energi hijau dan digitalisasi sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah optimistis, perpaduan pembiayaan inovatif dan ketersediaan sumber daya manusia unggul dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Langkah tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja baru yang berkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, dan memastikan manfaat transisi energi dirasakan secara luas oleh masyarakat.
