Jakarta | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai perbincangan di media sosial tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen atas pembalut. DJP menyampaikan bahwa perlakuan pajak terhadap produk tersebut mengikuti ketentuan umum PPN yang berlaku di Indonesia, bukan ditetapkan secara khusus hanya karena pembalut menjadi sorotan publik.
Pada prinsipnya, barang konsumsi yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan barang kena pajak. Karena itu, pembalut termasuk dalam kategori barang kena pajak dan dapat dikenai PPN apabila penyerahannya memenuhi persyaratan perpajakan. Pengenaan pajak berlaku dalam konteks transaksi yang diatur oleh ketentuan PPN, sehingga status suatu barang perlu dipahami bersama aturan mengenai penyerahan dan pihak yang melaksanakan transaksi tersebut.
DJP juga menjelaskan bahwa pembebasan PPN tidak berlaku otomatis bagi semua barang yang dianggap penting atau banyak digunakan masyarakat. Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada jenis barang tertentu yang secara jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, acuan untuk menentukan apakah suatu produk memperoleh pembebasan adalah daftar dan ketentuan resmi, bukan semata-mata penilaian umum mengenai kebutuhan konsumen.
Hingga penjelasan tersebut disampaikan, pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Oleh sebab itu, sepanjang penyerahan pembalut memenuhi ketentuan perpajakan, produk tersebut dikenai PPN sesuai aturan yang berlaku. Keterangan ini menempatkan isu yang beredar di media sosial dalam kerangka hukum pajak, sekaligus menjelaskan alasan pembalut tidak dikecualikan dari pengenaan pajak berdasarkan daftar fasilitas yang tersedia saat ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan penjelasan tersebut pada Kamis, 29 Oktober 2026. Keterangan DJP menjadi rujukan untuk memahami status pembalut dalam ketentuan PPN: barang tersebut pada dasarnya merupakan barang kena pajak, sedangkan pengecualian hanya dapat diterapkan apabila diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, informasi mengenai pajak atas produk sebaiknya merujuk pada ketentuan resmi dan penjelasan otoritas perpajakan, bukan hanya unggahan atau tafsir yang beredar di ruang digital.
Inge menegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut tidak dirancang sebagai pajak khusus yang ditujukan kepada perempuan maupun aktivitas menstruasi. Pembalut dikenai PPN dalam kerangka umum perpajakan atas konsumsi barang, sebagaimana perlakuan pajak terhadap barang konsumsi lain yang ketentuannya mengikuti peraturan yang berlaku. Karena itu, pembahasan mengenai PPN pembalut perlu ditempatkan dalam konteks sistem pajak barang dan jasa, bukan sebagai pungutan yang secara khusus menyasar kelompok tertentu.
Penjelasan tersebut tidak mengurangi pemahaman pemerintah mengenai fungsi produk menstruasi dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Pembalut merupakan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung kebersihan selama menstruasi, sehingga pembahasan tentang perlakuan pajaknya juga berkaitan dengan perhatian masyarakat terhadap akses dan biaya kebutuhan tersebut. Memahami fungsi pentingnya produk ini menjadi bagian dari konteks yang relevan ketika kebijakan perpajakan dibicarakan, tanpa mengubah penjelasan bahwa PPN yang berlaku berada dalam sistem umum atas konsumsi barang.
Apabila muncul usulan untuk mengubah atau meninjau perlakuan pajak atas pembalut, usulan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum menjadi dasar kebijakan. Kajian perlu memperhatikan kesesuaian dengan aturan perpajakan, kemungkinan dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskal bagi penerimaan dan pengelolaan anggaran. Pertimbangan tersebut penting agar setiap opsi dapat dinilai secara seimbang, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun tata kelola perpajakan. Keterangan yang disampaikan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan perubahan ataupun memastikan perlakuan yang ada akan dipertahankan. Status kebijakan hanya dapat dijelaskan berdasarkan keputusan dan ketentuan resmi yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman publik mengenai PPN pembalut sebaiknya bertumpu pada kerangka hukum yang ada serta informasi resmi mengenai setiap perkembangan berikutnya, bukan pada anggapan bahwa pajak tersebut dibuat khusus untuk perempuan atau menstruasi.
Di luar penjelasan mengenai status PPN pembalut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyiapkan perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Dalam skema ini, lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP menargetkan pelibatan 30 lembaga, termasuk bank dan perusahaan teknologi finansial atau fintech, agar pemungutan pajak transaksi lintas negara dapat berjalan lebih luas dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberi batas waktu hingga November 2026 bagi platform-platform terkait untuk bergabung dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Saat memberikan keterangan pada 15 Oktober 2026, Bimo menyampaikan bahwa lima platform bank dan satu platform fintech telah bergabung. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum cakupan sistem diperluas kepada lembaga lain yang mendukung pembayaran digital.
Untuk mendorong kesiapan penyelenggara, DJP berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Koordinasi ini mencakup berbagai pihak dalam ekosistem pembayaran, mulai dari issuer atau penerbit instrumen pembayaran, perbankan, hingga perusahaan fintech. Jaringan pembayaran internasional seperti Mastercard dan Visa juga termasuk dalam pihak yang didorong untuk menyiapkan sistem dan proses yang diperlukan. Keterlibatan lintas lembaga diharapkan membantu memastikan pemungutan dapat diterapkan dengan tertib.
Pada tahap awal, enam entitas tercatat sebagai pemungut resmi dalam skema tersebut. Mereka adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Fintek Karya Nusantara yang mengoperasikan LinkAja. Daftar ini menunjukkan bahwa persiapan tidak hanya mencakup bank konvensional, tetapi juga layanan pembayaran berbasis teknologi. Dengan tenggat November 2026, DJP masih mendorong lembaga keuangan lain untuk bergabung ke SPP-TDLN dan memenuhi kesiapan operasionalnya.
Estimasi awal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap enam platform yang terkait dengan pemungutan pajak digital mencatat sekitar 5,5 juta transaksi selama periode 25 September hingga 11 Oktober 2026. Nilai transaksi yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp10 triliun. Dengan menggunakan tarif PPN sebesar 11 persen, potensi penerimaan dari transaksi tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp1,1 triliun. Angka-angka ini menjadi gambaran awal mengenai aktivitas dan potensi pajak digital yang mulai dihimpun melalui sistem baru, bukan hasil penghitungan akhir yang telah ditetapkan.
Bimo menyampaikan bahwa estimasi tersebut masih dapat berubah karena proses pemungutan dan pengolahan data terus berlangsung. Sistem saat ini berada dalam tahap stabilisasi, sementara integrasi serta pencatatan transaksi dari platform terkait masih perlu dipantau. Karena itu, DJP akan berhati-hati sebelum menyusun pemetaan potensi secara menyeluruh, terutama sebelum seluruh platform resmi bergabung dan operasionalnya berjalan konsisten. Pemeriksaan data transaksi pembayaran digital juga diperlukan agar dasar penghitungan lebih andal. Setelah cakupan dan kualitas data memadai, otoritas pajak dapat menilai potensi penerimaan dengan lebih akurat, tanpa menganggap estimasi awal sebagai proyeksi final.
SPP-TDLN mulai beroperasi pada 25 September 2026 berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2026. Sistem ini mendukung pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kehadirannya bukan pajak baru ataupun kenaikan tarif, melainkan instrumen administrasi yang memanfaatkan data transaksi pembayaran digital. Tujuannya menjangkau transaksi yang belum terakomodasi melalui mekanisme PMSE sekaligus mencegah pemajakan ganda. Sebelum beroperasi, sistem telah melewati pengujian sandboxing dan masa stabilisasi untuk memastikan proses pengumpulan serta pemanfaatan data berjalan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Tantangan Kepercayaan dan Kepatuhan dalam Industri Aset Digital | Perkembangan Klasemen Asian Games 2026: Indonesia Terdegradasi Satu Posisi | Pengaruh Kemudahan Penggunaan Terhadap Transaksi Digital di Indonesia
