Jakarta | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, baik di tingkat nasional maupun kawasan Asia Tenggara. Menurut Nezar, posisi Indonesia menjadi penting dalam perkembangan ekonomi digital regional karena kontribusi negara ini diproyeksikan mencapai 40 persen dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Proyeksi tersebut menegaskan besarnya peran yang dapat dimainkan Indonesia dalam mendorong laju ekonomi digital kawasan pada tahun-tahun mendatang.
Nezar memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia dapat mencapai USD 365 miliar pada 2030. Angka itu menggambarkan skala potensi ekonomi digital nasional yang ia sampaikan, sekaligus menunjukkan besarnya peluang pertumbuhan yang diperkirakan tersedia hingga akhir dekade ini. Dalam pandangan Nezar, potensi tersebut juga berhubungan dengan peran Indonesia di tingkat regional, sebab kontribusi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 40 persen dari total pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara.
Untuk kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, Nezar menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital diperkirakan mencapai USD 1 triliun pada 2030. Dengan demikian, proyeksi yang ia paparkan menempatkan ekonomi digital Indonesia senilai USD 365 miliar di dalam gambaran pasar kawasan yang diperkirakan bernilai USD 1 triliun pada tahun yang sama. Seluruh angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan Nezar, termasuk potensi Indonesia untuk menyumbang 40 persen pertumbuhan ekonomi digital regional. Pernyataan Nezar menggambarkan harapan atas perkembangan ekonomi digital Indonesia dan besarnya bobot kontribusinya dalam pertumbuhan kawasan Asia Tenggara hingga 2030.
Dalam acara Road to Awards 2026 “Best AI Ecosystem” pada Jumat, 30 Oktober 2026, Nezar menekankan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia perlu ditopang oleh persiapan yang terarah. Pemerintah, menurutnya, sedang menyiapkan infrastruktur sekaligus membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang kuat. Kedua langkah tersebut saling berkaitan: infrastruktur memungkinkan teknologi digunakan secara luas, sedangkan kolaborasi membantu menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Dengan fondasi yang memadai, inovasi dapat berkembang dan memberi manfaat ekonomi yang lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi pada wilayah atau sektor tertentu.
Infrastruktur digital mencakup konektivitas yang andal, pusat data, komputasi, serta akses terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan. Ketersediaan fasilitas saja tidak cukup; pemanfaatannya juga perlu terjangkau, aman, dan dapat menjangkau berbagai daerah. Karena itu, kerja bersama lintas sektor menjadi penting untuk memperluas akses, meningkatkan kapasitas, serta mendorong penggunaan AI yang relevan dengan kebutuhan Indonesia. Kolaborasi juga dapat mempertemukan gagasan dan sumber daya, sehingga inovasi tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi berpeluang tumbuh menjadi layanan atau usaha yang bernilai. Ekosistem yang terbuka dan saling mendukung pada akhirnya dapat memperkuat daya saing ekonomi digital nasional.
Talenta merupakan penopang lain yang tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur dan kemitraan. Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang mampu membangun, mengevaluasi, dan menerapkan teknologi AI, sekaligus memahami dampaknya terhadap pekerjaan, privasi, keamanan, dan keadilan. Pengembangan keterampilan perlu berlangsung melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman langsung di dunia kerja. Di saat yang sama, perangkat regulasi dibutuhkan untuk memitigasi risiko yang muncul ketika AI diadopsi dalam skala luas. Aturan yang jelas dapat memberi kepastian bagi inovasi, menetapkan tanggung jawab, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan maupun dampak yang merugikan. Pesan Nezar dalam forum tersebut menempatkan pembangunan ekosistem sebagai upaya yang menyeluruh: memperkuat infrastruktur, memperluas kolaborasi, menyiapkan talenta, dan membangun tata kelola yang seimbang. Dengan pendekatan itu, pertumbuhan ekonomi digital dapat berjalan seiring dengan penggunaan AI yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam membahas pemanfaatan kecerdasan buatan di layanan keuangan, Nezar menekankan pentingnya membatasi peran teknologi tersebut. AI dapat membantu mengolah data, mengenali pola, dan mendukung pekerjaan lembaga keuangan. Namun, menurut pandangannya, sistem AI tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir dalam sektor ini. Keputusan yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan, pengelolaan dana, atau stabilitas lembaga perlu tetap berada dalam kendali manusia yang bertanggung jawab. Prinsip ini bukan berarti menolak teknologi, melainkan memastikan penggunaannya berjalan dengan pengawasan dan batas yang jelas.
Risiko utama yang disoroti berkaitan dengan kemungkinan AI membuat keputusan yang keliru. Kesalahan dapat muncul karena data yang digunakan tidak lengkap atau bias, model gagal memahami konteks, maupun perubahan kondisi yang tidak tercakup dalam proses pelatihan. Dalam layanan keuangan, keputusan yang salah bisa berdampak langsung pada nasabah dan institusi. Jika sistem otomatis menentukan kelayakan kredit, misalnya, kekeliruan dapat membuat sebagian orang dirugikan atau menghambat akses mereka. Dampak tersebut menjadi lebih luas apabila keputusan serupa diterapkan secara masif oleh banyak lembaga.
Menurut Nezar, ketika kesalahan pengambilan keputusan oleh AI meluas dan saling memengaruhi, akibatnya berpotensi memicu kekacauan sistemis. Gangguan pada satu bagian dapat merambat ke bagian lain, terutama jika banyak pelaku pasar bergantung pada sistem atau model yang serupa. Karena itu, penggunaan AI dalam layanan keuangan memerlukan tata kelola yang kuat, pengujian berkala, transparansi yang memadai, serta mekanisme untuk meninjau dan memperbaiki keputusan. Manusia perlu memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses ketika hasil sistem meragukan atau berisiko merugikan. Pembagian tanggung jawab juga harus jelas agar institusi tidak mengalihkan akuntabilitas kepada teknologi.
Batasan tersebut berfokus pada fungsi AI sebagai pembuat keputusan, bukan larangan untuk memanfaatkan AI di sektor keuangan. Teknologi ini tetap dapat digunakan sebagai alat bantu analisis atau pendukung operasional, selama keputusan penting diperiksa dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki kompetensi serta tanggung jawab. Pendekatan berhati-hati memungkinkan inovasi berkembang tanpa mengabaikan perlindungan nasabah dan ketahanan sistem. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat memperoleh manfaat dari kemampuan AI, sekaligus mengurangi risiko bahwa kesalahan otomatis berubah menjadi masalah yang meluas.
Pemanfaatan kecerdasan buatan di bidang kesehatan menawarkan peluang untuk mendukung pengolahan informasi, tetapi penggunaannya tetap memiliki risiko, terutama ketika diarahkan untuk mendiagnosis penyakit. Hasil yang diberikan sistem AI tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai keputusan medis yang pasti. Diagnosis menyangkut penilaian terhadap kondisi seseorang dan karena itu membutuhkan kehati-hatian, bukan sekadar keluaran teknologi. Ketika AI digunakan tanpa pemahaman yang tepat atas batas kemampuannya, pengguna dapat menaruh kepercayaan berlebihan pada hasil yang dihasilkan. Hal ini membuat persoalan batas pemanfaatan AI menjadi penting, khususnya dalam konteks yang menyentuh kesehatan dan keselamatan manusia.
Nezar menegaskan bahwa diagnosis tetap memerlukan tenaga kesehatan. Pernyataan ini menempatkan AI sebagai teknologi yang tidak menggantikan peran profesional dalam menetapkan diagnosis. Sistem dapat menyajikan informasi, namun penilaian terhadap penyakit tetap berada pada tenaga kesehatan. Dengan demikian, keluaran AI tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti pemeriksaan dan pertimbangan manusia yang memiliki tanggung jawab dalam proses diagnosis. Penegasan tersebut juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi perlu dibedakan dari kewenangan mengambil keputusan medis. Kemampuan sistem dalam memproses data tidak otomatis menjadikannya pihak yang dapat menentukan diagnosis, sehingga peran tenaga kesehatan tetap menjadi unsur utama.
Peringatan mengenai risiko ini berkaitan pula dengan perkembangan agentic AI, yaitu sistem yang dapat diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Menurut Nezar, pemberian otoritas semacam itu perlu dicermati karena kesalahan keputusan dapat membawa akibat fatal. Risikonya tidak berhenti pada keluaran yang keliru, tetapi dapat meluas dan berpotensi menimbulkan kekacauan sistemis.
Baca juga: Potensi Ekonomi Besar dari MotoGP Mandalika | Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Ekonomi Kuat, Dunia Usaha Aman, Pertahanan Mandiri Jadi Kunci Kedaulatan Nasional | Perluasan Pasar Batik di Jawa Timur: Potensi dan Peluang
