Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa politik bukanlah cita-cita yang sejak awal ingin dikejarnya. Ia menyampaikan pengakuan tersebut di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dalam acara rapat kerja nasional HIPPI di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan bahwa keterlibatannya di dunia politik tidak berangkat dari rencana yang disusun sejak lama. Ia menyebut perjalanan tersebut sebagai sebuah “kecelakaan”, karena pada mulanya dirinya tidak pernah membayangkan akan menjalani karier politik maupun menduduki jabatan pemerintahan. Pernyataan itu menggambarkan bahwa keputusan yang membawanya ke ruang politik berkembang dari berbagai keadaan dan pengalaman, bukan semata-mata dari ambisi pribadi.
Pengakuan tersebut disampaikan ketika Bahlil berbicara kepada kalangan pengusaha mengenai pentingnya menjaga fokus dalam membangun usaha. Menurutnya, pengalaman berkiprah di berbagai bidang tidak seharusnya menghilangkan perhatian terhadap tujuan utama yang sedang dijalankan. Ia pun meminta para anggota HIPPI untuk memprioritaskan pengembangan perusahaan, memperkuat kapasitas bisnis, dan membesarkan usaha secara berkelanjutan.
Pesan Bahlil menjadi bagian dari refleksi atas perjalanan dirinya, dari lingkungan pengusaha hingga berada dalam pemerintahan. Posisi yang kini diembannya menempatkan Bahlil pada tanggung jawab strategis terkait hilirisasi, transisi energi, serta pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dunia politik bukanlah tujuan awal dalam perjalanan hidupnya. Karena itu, ia mendorong pengusaha agar tidak mudah mengalihkan perhatian dari kegiatan bisnis yang menjadi bidang utama mereka.
Ketika mulai memasuki dunia usaha, Bahlil Lahadalia tidak menjadikan politik sebagai tujuan utama. Ia memiliki ambisi untuk membangun karier sebagai pengusaha dan, pada akhirnya, menjadi seorang konglomerat. Orientasi tersebut membuat perhatian Bahlil pada awal perjalanan profesionalnya tertuju pada pengembangan usaha, bukan pada upaya memperoleh jabatan politik atau pemerintahan. Dunia bisnis dipandang sebagai ruang untuk membangun kemandirian sekaligus memperbesar kiprahnya di kalangan pengusaha.
Dalam proses tersebut, Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi ini menjadi bagian penting dari perjalanan profesionalnya sebagai pengusaha muda. Keterlibatannya kemudian berkembang hingga ia dipercaya memimpin HIPMI sebagai Ketua Umum. Posisi tersebut menandai pengakuan terhadap perannya di lingkungan pengusaha, sekaligus menjadi salah satu tahap penting sebelum arah kariernya berubah menuju pemerintahan.
Perubahan itu terjadi ketika Bahlil ditunjuk menjadi menteri pada periode pemerintahan sebelumnya. Penunjukan tersebut berlangsung tanpa dirinya menempuh jalur partai politik. Dengan demikian, perjalanan Bahlil menuju kursi menteri berawal dari pengalaman dan kiprahnya di dunia usaha serta organisasi pengusaha, bukan dari karier kepartaian. Ia dilantik sebagai menteri setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Peralihan ini memperlihatkan perubahan arah karier yang cukup jelas: dari ambisi membesarkan usaha dan menjadi konglomerat, menuju tanggung jawab dalam pemerintahan. Politik dan jabatan publik kemudian hadir sebagai perkembangan dari perjalanan tersebut, bukan sebagai cita-cita awal yang sejak semula ia tetapkan.
Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi mengenai urutan jabatan yang pernah diembannya setelah muncul anggapan di tengah publik bahwa dirinya lebih dahulu menjadi Ketua Umum Partai Golkar sebelum menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan kronologi yang sebenarnya.
Menurut Bahlil, dirinya terlebih dahulu dipercaya menduduki posisi Menteri ESDM. Setelah menjalankan tugas tersebut, ia kemudian maju dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dan terpilih memimpin partai tersebut. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi mengenai tahapan kariernya di pemerintahan dan organisasi politik.
Dengan demikian, jabatan Menteri ESDM berada lebih dahulu dalam rangkaian perjalanan yang ia jelaskan, sedangkan posisi Ketua Umum Partai Golkar diperoleh setelahnya. Bahlil meminta publik melihat informasi tersebut secara kronologis agar tidak muncul kesan bahwa kepemimpinan di Partai Golkar menjadi jabatan yang mendahului perannya sebagai Menteri ESDM.
Klarifikasi itu juga berkaitan dengan pernyataannya mengenai pandangan pribadi terhadap politik. Bahlil menyebut bahwa politik bukanlah cita-cita yang sejak awal ingin dikejar. Ia memandang politik sebagai hobi bagi dirinya, sebagaimana keterangan yang disampaikannya, tanpa menjadikan pernyataan tersebut sebagai penjelasan yang lebih luas mengenai arah atau tujuan politiknya.
Bahlil menyampaikan kritik terhadap sebagian pengusaha pribumi yang dinilainya terlalu cepat masuk ke dunia politik setelah memiliki modal usaha yang relatif terbatas. Menurut pandangannya, keberhasilan awal dalam membangun bisnis tidak otomatis menjadi alasan untuk segera beralih atau terlibat dalam politik. Pengusaha perlu memahami bahwa membesarkan usaha membutuhkan proses, kemampuan, ketekunan, serta pengelolaan yang dilakukan secara benar dan konsisten.
Ia mendorong para pengusaha untuk terlebih dahulu memperkuat kapasitas dan mengembangkan bisnisnya hingga memiliki fondasi yang kokoh. Usaha sebaiknya dijalankan dengan tata kelola yang baik, kerja yang berkelanjutan, dan orientasi pada pertumbuhan, bukan sekadar dijadikan pijakan untuk mendapatkan posisi politik. Dengan membangun perusahaan secara serius, pengusaha dapat menunjukkan kapasitas melalui kinerja nyata sebelum memutuskan untuk terjun ke ranah politik.
Pesan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup peluang pengusaha berkiprah dalam politik. Bahlil menekankan bahwa keputusan itu sebaiknya tidak diambil secara terburu-buru, terutama ketika usaha yang dimiliki belum berkembang secara memadai. Politik dan bisnis sama-sama menuntut komitmen, tetapi keduanya perlu dijalankan dengan pertimbangan yang matang serta sikap yang konsisten.
Ia juga mengingatkan bahwa bisnis dan politik sebaiknya tidak dijalankan dengan membawa perasaan. Dalam berbisnis, keputusan perlu berlandaskan kemampuan mengelola usaha, tujuan yang jelas, dan komitmen untuk terus membangun. Hal yang sama berlaku dalam politik, yang memerlukan kesungguhan terhadap pilihan dan tanggung jawab yang telah diambil. Memisahkan perasaan dari komitmen membantu seseorang tetap bersikap rasional, baik ketika mengembangkan usaha maupun ketika menentukan arah keterlibatan politiknya.
