Jakarta | Tantangan ekonomi digital Indonesia kini memasuki tahap yang berbeda. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa persoalan utama tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan menciptakan inovasi. Perhatian perlu diarahkan pada bagaimana potensi teknologi dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.
Perubahan fokus ini menempatkan nilai guna sebagai ukuran penting dalam menilai perkembangan ekonomi digital. Inovasi tidak cukup berhenti pada penciptaan gagasan, layanan, atau teknologi baru. Potensi tersebut perlu diterapkan secara relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kemajuan digital dipandang bukan hanya dari sisi kebaruan, melainkan juga dari kemampuannya menghadirkan pemanfaatan yang dapat dirasakan secara nyata.
Dalam konteks tersebut, pemanfaatan inovasi diharapkan mampu mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi perlu diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak pihak. Integrasi menjadi penting karena keberadaan inovasi saja belum otomatis memastikan terciptanya dampak yang berarti. Diperlukan pemanfaatan yang tepat, selaras dengan kebutuhan, dan terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.
Pernyataan Menteri Teuku Riefky menunjukkan bahwa agenda ekonomi digital Indonesia bergeser dari sekadar mendorong lahirnya inovasi menuju upaya memastikan inovasi tersebut berfungsi secara efektif. Arah ini menuntut perhatian terhadap penerapan teknologi, keterhubungan antarpihak, serta kemampuan mengubah potensi digital menjadi manfaat yang konkret. Ukuran keberhasilan akhirnya tidak hanya terletak pada seberapa banyak inovasi diciptakan, tetapi juga pada sejauh mana teknologi tersebut berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomian.
Ekosistem digital Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa fragmentasi data. Data yang dikelola oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, dan komunitas sering kali berada dalam sistem yang berbeda, dengan format serta mekanisme akses yang tidak seragam. Akibatnya, informasi yang seharusnya dapat saling melengkapi belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengembangan layanan, maupun perumusan kebijakan berbasis bukti.
Persoalan tersebut diperkuat oleh belum adanya standar yang diterapkan secara konsisten. Perbedaan definisi, struktur data, protokol, dan tata kelola dapat menyulitkan proses pertukaran informasi. Dalam kondisi seperti ini, pelaku inovasi perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menyesuaikan sistem, membersihkan data, atau membangun koneksi teknis sebelum solusi mereka dapat digunakan. Hambatan serupa juga muncul ketika aspek keamanan, perlindungan privasi, dan kewenangan pengelolaan data belum dipahami secara sama oleh seluruh pihak.
Riefky menekankan kebutuhan untuk menghubungkan berbagai potensi yang ada dalam ekosistem digital. Pesan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan rintisan, teknologi baru, atau proyek inovasi yang berhasil dikembangkan. Setiap unsur, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, penyedia teknologi, hingga masyarakat, perlu memiliki jalur kolaborasi yang jelas agar kapasitas masing-masing dapat saling memperkuat.
Tanpa keterhubungan itu, perkembangan inovasi dapat bergerak lebih cepat daripada penerapannya di lapangan. Solusi mungkin telah tersedia, tetapi tidak mudah diintegrasikan ke dalam layanan publik, proses bisnis, atau kebutuhan masyarakat karena sistem pendukungnya belum siap. Penguatan ekosistem perlu diarahkan pada interoperabilitas, penyelarasan standar, dan mekanisme berbagi data yang bertanggung jawab. Dengan demikian, inovasi tidak berhenti pada tahap pengembangan atau uji coba, melainkan dapat diterapkan secara lebih luas, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian digital Indonesia.
Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan ekonomi digital Indonesia. Menurut Riefky, kemajuan teknologi tidak cukup diukur dari seberapa luas jaringan tersedia atau seberapa banyak perangkat yang digunakan. Nilai ekonomi baru akan tercipta apabila terdapat talenta yang mampu memahami, mengoperasikan, dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Penekanan ini menempatkan manusia sebagai penggerak utama di balik pemanfaatan infrastruktur digital.
Infrastruktur digital akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas, layanan daring, komputasi, dan pengelolaan data. Pada saat yang sama, teknologi juga akan mengalami perubahan secara berkelanjutan. Perkembangan tersebut dapat menghadirkan peluang baru, tetapi manfaatnya tidak otomatis dirasakan oleh seluruh sektor. Kemampuan talenta dalam mengikuti perubahan, memecahkan persoalan, dan menerapkan teknologi secara produktif menjadi penentu agar investasi digital dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Talenta digital yang dibutuhkan bukan hanya mereka yang menguasai aspek teknis. Dunia kerja juga memerlukan kemampuan untuk menghubungkan teknologi dengan proses bisnis, kebutuhan publik, serta tantangan di berbagai bidang. Keterampilan analitis, pemahaman terhadap data, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan berkolaborasi menjadi bagian dari kapasitas yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara tepat. Dengan kemampuan tersebut, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan layanan yang lebih baik, dan membuka peluang usaha.
Karena itu, penguatan talenta perlu berjalan berdampingan dengan pembangunan infrastruktur digital. Infrastruktur menyediakan akses dan kapasitas, sedangkan sumber daya manusia menentukan bagaimana kapasitas tersebut digunakan. Keduanya juga berkaitan erat dengan agenda integrasi data, yang membutuhkan tenaga kerja mampu menjaga kualitas, keamanan, dan pemanfaatan data secara bertanggung jawab. Pendekatan yang menggabungkan peningkatan kompetensi, perluasan infrastruktur, dan integrasi data akan membantu Indonesia memaksimalkan potensi ekonomi digital di tengah perubahan teknologi yang terus berlangsung.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi digital sebagai salah satu fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia. Perubahan digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan berbagai sektor untuk beradaptasi terhadap pola kerja, kebutuhan pasar, dan perkembangan zaman. Dalam kerangka tersebut, ekonomi kreatif memiliki posisi strategis karena bertumpu pada gagasan, inovasi, keterampilan, serta kemampuan menghasilkan nilai tambah.
Pengembangan sektor ekonomi kreatif diarahkan melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf. Dokumen ini menjadi pedoman agar pertumbuhan ekonomi kreatif berlangsung secara lebih terarah dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Rindekraf menempatkan sektor tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perkembangan ekonomi digital.
Menurut Riefky, strategi yang tercakup dalam Rindekraf meliputi beberapa aspek utama. Pendidikan menjadi salah satu dasar penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan sektor kreatif. Selain itu, pendanaan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif. Strategi tersebut juga mencakup pengembangan infrastruktur serta pemasaran, sehingga pelaku sektor kreatif memiliki dukungan yang memadai untuk mengembangkan karya dan menjangkau pasar.
Rindekraf tidak dirancang sebagai kebijakan yang bersifat tetap tanpa penyesuaian. Kebijakan ini diperkuat setiap tiga tahun agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Peninjauan tersebut memungkinkan arah pengembangan ekonomi kreatif terus diselaraskan dengan perubahan lingkungan digital dan kebutuhan sektor. Dengan demikian, Rindekraf berfungsi sebagai pedoman yang dapat mengikuti dinamika ekonomi kreatif, sekaligus mendukung agenda transformasi digital dan peningkatan daya saing nasional.
Baca juga: Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nilai Tambah Pariwisata | Momentum Ekonomi Melalui PON Pantai Ancol 2026 | Tantangan Investasi di Indonesia: Hukum dan Regulasi yang Membingungkan
