Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Prabowo, lembaga yang selama ini menangani persoalan narkotika tersebut akan diarahkan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Rencana itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyebutan dan memperkuat kelembagaan dalam menghadapi persoalan narkotika di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda serta penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kegiatan itu berlangsung di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung perlunya pembenahan terhadap lembaga yang bertanggung jawab menangani ancaman narkotika, termasuk kemungkinan memperbaiki atau mengganti nama BNN.
Prabowo menjelaskan bahwa perubahan tersebut masih berupa rencana, tetapi mencerminkan perhatian pemerintah terhadap penguatan penanggulangan narkotika. Nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika dinilai dapat menggambarkan mandat lembaga secara lebih langsung, yakni menangani persoalan narkotika secara nasional. Pernyataan Presiden itu sekaligus menegaskan bahwa pemerintah memandang isu narkotika sebagai persoalan serius yang memerlukan koordinasi, penindakan, dan pencegahan secara berkelanjutan.
Rencana perubahan nama BNN tidak serta-merta menunjukkan perubahan terhadap seluruh struktur atau tugas lembaga. Langkah lanjutan, termasuk pembahasan kelembagaan dan dasar hukum, masih diperlukan apabila pemerintah benar-benar merealisasikannya. Hingga pernyataan itu disampaikan, Prabowo menekankan adanya rencana untuk memperbaiki atau mengganti nama institusi yang menangani persoalan narkotika, bukan mengumumkan perubahan resmi yang telah berlaku.
Dalam pidatonya pada agenda yang sama, Prabowo menyoroti persoalan jaringan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa peredaran narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelaku individual, tetapi juga melibatkan jaringan yang perlu ditangani secara terarah dan berkelanjutan. Keberadaan jaringan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja bersama, ketegasan aparat, serta perhatian pemerintah terhadap berbagai titik yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ilegal.
Prabowo juga menyebut telah ada keberhasilan dalam memberantas puluhan jaringan narkoba. Pernyataan itu menggambarkan adanya langkah penindakan yang telah dilakukan untuk memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemberantasan, karena jaringan narkoba memiliki kemampuan untuk terus berkembang apabila tidak dihadapi melalui tindakan yang konsisten dan terkoordinasi.
Selain jaringan, Prabowo menyoroti keberadaan puluhan kampung narkoba yang telah berhasil diberantas. Penyebutan mengenai kampung-kampung tersebut menegaskan bahwa persoalan narkoba juga berkaitan dengan lingkungan tertentu yang memiliki hubungan dengan peredaran narkoba. Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena menunjukkan bahwa ancaman narkoba dapat hadir dalam ruang kehidupan masyarakat, bukan semata-mata sebagai persoalan yang berlangsung secara tersembunyi di luar lingkungan warga.
Menurut sorotan yang disampaikan dalam pidato tersebut, kenyataan adanya kampung-kampung yang berkaitan dengan peredaran narkoba di Indonesia perlu dihadapi secara serius. Keberhasilan memberantas puluhan jaringan dan puluhan kampung narkoba menunjukkan adanya hasil dari upaya penegakan hukum yang telah berjalan. Namun, isu ini tetap menjadi perhatian karena pemberantasan narkoba perlu dijaga keberlangsungannya agar jaringan baru tidak kembali tumbuh dan persoalan serupa tidak meluas ke lingkungan lainnya.
Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi aparat ketika menjalankan tugas pemberantasan narkoba. Menurut dia, petugas tidak selalu dapat memasuki suatu lokasi dengan aman saat hendak menertibkan peredaran narkotika. Di sejumlah tempat, aparat justru menghadapi perlawanan dan serangan dari pihak-pihak yang berusaha mempertahankan aktivitas tersebut. Pernyataan ini menggambarkan bahwa penindakan narkoba memiliki tingkat bahaya yang serius, terutama bagi petugas yang berada di garis depan.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa anggota kepolisian telah meninggal dalam upaya memberantas narkoba. Penyebutan tersebut menegaskan bahwa perjuangan aparat tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. Setiap operasi untuk memasuki lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas narkoba dapat membawa risiko bagi petugas, sehingga diperlukan kesiapan, kehati-hatian, dan dukungan yang memadai dalam pelaksanaannya.
Dalam pandangan Prabowo, persoalan narkoba bukan tantangan yang hanya dihadapi oleh satu negara. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang memiliki dampak luas serta membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena itu, upaya penanggulangannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan memperkuat koordinasi dan keteguhan dalam menghadapi jaringan yang melawan penertiban.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi persoalan tersebut. Komitmen itu disampaikan sejalan dengan pengakuan bahwa pemberantasan narkoba menuntut keberanian dan konsistensi. Risiko serangan terhadap petugas serta adanya anggota kepolisian yang gugur menjadi pengingat bahwa penanganan masalah ini membutuhkan perhatian serius. Pemerintah diharapkan terus memastikan agar aparat memperoleh perlindungan dan dukungan saat menjalankan tugas, tanpa mengurangi ketegasan terhadap aktivitas narkoba.
Pergantian pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pelantikannya menandai perpindahan kepemimpinan dari lembaga yang berfokus pada penanggulangan narkotika ke institusi kepolisian. Ia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin Polri.
Pelantikan Suyudi dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Proses tersebut menjadi dasar bagi pengangkatan dan pelantikan Suyudi untuk menduduki jabatan tertinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Suyudi menjadi satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat itu bertanggal 30 September 2026, sehari sebelum pelantikan berlangsung.
Dalam rangkaian pergantian jabatan yang sama, Listyo Sigit Prabowo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Perubahan posisi tersebut menempatkan mantan Kapolri itu dalam jabatan baru di lingkungan pemerintahan pusat. Dengan demikian, pelantikan pada 1 Oktober 2026 mencakup pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri sekaligus penugasan baru bagi Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP. Rangkaian tersebut mengikuti pengesahan DPR terhadap calon tunggal Kapolri dan penyampaian surat presiden yang memuat nama Suyudi sebagai kandidat untuk menggantikan Listyo.
