JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong. Menurut Yusril, penyelidikan pidana dapat dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk mendukung langkah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak boleh diabaikan apabila ditemukan informasi atau fakta yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Namun, proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yusril menyebut kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum sesuai tugas masing-masing. Aparat dapat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, atau tindakan lain apabila terdapat dasar yang memadai. Kewenangan tersebut juga dapat dijalankan secara terkoordinasi sesuai karakter dugaan pelanggaran dan lembaga yang berwenang menanganinya.
Terlebih, apabila dugaan di Lapas Cibinong berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perkara tersebut dapat ditindaklanjuti oleh institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Yusril menekankan bahwa proses hukum harus berangkat dari bukti permulaan yang cukup, bukan semata-mata dari tuduhan atau informasi yang belum terverifikasi.
Sikap tersebut membuka ruang bagi aparat untuk memeriksa dugaan pelanggaran secara objektif dan transparan. Hasil penyelidikan nantinya akan menentukan apakah terdapat unsur pidana serta siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil sesuai hukum.
Yusril menyatakan tidak mempermasalahkan apabila persoalan yang terjadi di Lapas Cibinong dibawa ke proses pidana oleh aparat penegak hukum. Menurut dia, penanganan melalui jalur hukum dapat ditempuh apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan persoalan tersebut ke ranah pidana harus didasarkan pada hasil penelusuran dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata pada adanya persoalan administratif atau evaluasi internal.
Ruang untuk mengambil langkah hukum itu terbuka bagi sejumlah lembaga penegak hukum. Yusril menyebut Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga lembaga tersebut dapat menindaklanjuti persoalan apabila terdapat indikasi yang memenuhi dasar penanganan pidana. Namun, proses hukum baru perlu ditempuh setelah ditemukan dugaan tindak pidana, sehingga setiap tindakan tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap persoalan di Lapas Cibinong. Pada saat yang sama, Yusril tidak secara langsung menyimpulkan adanya tindak pidana. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, termasuk Polri, kejaksaan, dan KPK. Sikap ini menempatkan proses pembuktian sebagai dasar utama sebelum suatu persoalan dinyatakan masuk ke ranah pidana.
Yusril juga menyampaikan penghargaan terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membenahi persoalan di lapas tersebut. Upaya perbaikan itu mencakup tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah. Langkah tersebut dipandang penting untuk memastikan pembenahan berjalan secara serius dan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab setiap pihak. Dengan adanya evaluasi internal serta kemungkinan penanganan oleh lembaga penegak hukum, persoalan Lapas Cibinong dapat ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Laporan tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam melihat persoalan yang muncul, sekaligus menentukan langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Dengan demikian, perhatian terhadap situasi di lapas tidak semata-mata didasarkan pada pemberitaan atau dugaan yang beredar, melainkan juga pada hasil pemeriksaan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelayanan publik.
Sebelumnya, Yusril menegaskan bahwa dirinya berada dalam posisi netral dalam menyikapi persoalan tersebut. Sikap itu berarti ia tidak langsung menyimpulkan adanya pelanggaran maupun membenarkan pihak tertentu sebelum menerima dan mempelajari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaiannya kemudian didasarkan pada laporan Ombudsman yang telah diterima, termasuk temuan yang disampaikan melalui mekanisme resmi. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya proses verifikasi dalam merespons persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Setelah adanya laporan dan temuan tersebut, Yusril tetap membuka kemungkinan dilakukannya investigasi lebih lanjut terhadap kondisi di Lapas Cibinong. Penyelidikan pidana dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar yang cukup untuk menduga adanya perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Namun, keputusan untuk menempuh langkah itu perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut juga perlu membedakan persoalan administratif, dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan, dan perbuatan yang berpotensi masuk ke ranah pidana.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa laporan Ombudsman tidak diabaikan, tetapi dijadikan dasar untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi lapas. Pada saat yang sama, keterbukaan terhadap investigasi menegaskan bahwa setiap dugaan akan dinilai melalui proses yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah lanjutan diharapkan mampu menjelaskan keadaan secara menyeluruh serta memastikan adanya penanganan sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Sikap Yusril menunjukkan bahwa temuan mengenai dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong perlu ditempatkan dalam proses pemeriksaan yang terbuka dan berbasis fakta. Ia mendorong agar setiap informasi yang beredar diverifikasi secara cermat, termasuk dengan memeriksa kondisi lapangan, meminta keterangan dari pihak terkait, serta mencocokkan temuan dengan dokumen dan kesaksian yang tersedia. Langkah tersebut penting agar penilaian terhadap persoalan di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata didasarkan pada laporan awal atau pemberitaan yang belum melalui pengujian menyeluruh.
Dalam konteks itu, Yusril juga mengajak wartawan untuk datang langsung ke Cibinong dan melihat keadaan di Lapas Cibinong. Kehadiran media di lokasi diharapkan dapat membantu publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai situasi sebenarnya. Pengamatan langsung tetap perlu dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menghormati ketentuan keamanan, privasi, dan prosedur yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Informasi dari lapangan kemudian dapat dibandingkan dengan temuan Ombudsman serta penjelasan dari pengelola dan pihak lain yang berkepentingan.
Yusril membuka ruang bagi Ombudsman untuk memberikan klarifikasi apabila temuan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dan verifikasi membuktikan bahwa dugaan tersebut benar, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diminta tidak luput dari penindakan sesuai aturan yang berlaku. Penegakan tersebut perlu didasarkan pada bukti dan mekanisme hukum yang semestinya, sehingga tidak berhenti pada polemik atau saling bantah di ruang publik. Dengan demikian, pemeriksaan dapat berjalan secara objektif tanpa mendahului hasil investigasi maupun menetapkan adanya putusan hukum sebelum prosesnya selesai.
