Jakarta | Sarwendah menempuh jalur hukum dengan melaporkan 46 akun media sosial kepada kepolisian. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dinilai muncul melalui unggahan maupun aktivitas sejumlah akun. Langkah ini menjadi respons atas konten yang dianggap menyerang dirinya, sekaligus menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui klarifikasi di ruang publik. Perkara yang dilaporkan masih berupa dugaan, sehingga penilaian atas unsur pidana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berada dalam proses penanganan aparat berwenang.
Kuasa hukum Sarwendah, Pablo Benua, menyatakan pelaporan dilakukan untuk menanggapi serangan serta penggiringan opini yang dinilai merugikan kliennya. Menurut Pablo, sejumlah informasi dan narasi yang beredar di media sosial telah berdampak pada harkat dan martabat Sarwendah. Karena itu, laporan terhadap puluhan akun tersebut ditempuh sebagai upaya meminta penanganan hukum, bukan sekadar membalas pernyataan yang beredar. Ia menyampaikan keterangan itu saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Pelaporan 46 akun menunjukkan luasnya perhatian pihak Sarwendah terhadap materi yang beredar di berbagai kanal digital. Namun, jumlah akun yang dilaporkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pemiliknya melakukan pelanggaran. Kepolisian perlu menelusuri unggahan, konteks penyebaran, identitas pengelola akun, serta bukti yang disertakan untuk menilai dugaan tersebut. Proses itu juga penting untuk membedakan kritik atau pendapat dari konten yang diduga mengandung fitnah dan pencemaran nama baik. Dengan menempuh jalur resmi, Sarwendah berharap serangan dan pembentukan opini yang dianggap merugikan dapat ditangani secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut penjelasan Pablo, 46 akun yang dilaporkan tidak dipandang sebagai satu kelompok dengan pola yang sepenuhnya sama. Tim membaginya ke dalam dua kategori berdasarkan bentuk aktivitas dan jenis akun yang ditemukan. Pembagian tersebut menjadi cara untuk menjelaskan sasaran laporan serta materi yang sedang ditelusuri, bukan kesimpulan bahwa seluruh pemilik akun memiliki peran atau motif yang identik. Karena itu, keterangan mengenai masing-masing kategori perlu dipahami sebagai pemetaan yang disampaikan pihak kuasa hukum, sementara dugaan terhadap akun-akun tersebut tetap harus diuji melalui proses yang berlaku.
Kelompok pertama mencakup akun yang menampilkan sosok atau identitas figur maupun influencer. Pablo menyebut akun-akun ini menyebarkan narasi bernada negatif mengenai Sarwendah melalui media sosial. Penyampaian konten, menurut keterangannya, tidak terbatas pada unggahan tertulis atau video yang dipublikasikan biasa, tetapi juga dilakukan melalui fitur siaran langsung. Format langsung dapat membuat pernyataan tersebar kepada audiens pada saat disampaikan, meskipun konteks, isi, dan tanggung jawab masing-masing akun tetap perlu dinilai berdasarkan bukti. Identitas yang terlihat di layar juga tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh dugaan yang disebutkan dalam laporan.
Kelompok kedua terdiri atas akun pemotong video, yang kerap disebut clipper. Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum sebagaimana dipaparkan Pablo, sejumlah akun dalam kategori ini diduga merupakan akun milik penyedia jasa clipper. Akun semacam itu biasanya mengolah atau memotong bagian tertentu dari materi video untuk kemudian disebarluaskan melalui kanal media sosial. Namun, informasi tersebut merupakan hasil penelusuran yang dikemukakan tim, bukan penetapan resmi mengenai kepemilikan, hubungan kerja, atau tujuan setiap akun. Pablo juga tidak menjadikan kesamaan format konten sebagai bukti bahwa semua akun berkoordinasi. Dengan demikian, pembagian dua kelompok ini memberi gambaran tentang bentuk akun yang dilaporkan, sekaligus membedakan figur yang tampil langsung dari akun yang mengedarkan potongan video. Dugaan tentang adanya keterkaitan ataupun keterorganisasian tetap memerlukan pemeriksaan dan bukti lebih lanjut, sehingga tidak tepat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
Tim kuasa hukum Sarwendah berupaya memperkuat laporan terkait 46 akun media sosial dengan melakukan investigasi yang melibatkan tenaga ahli. Langkah tersebut ditempuh untuk mendukung penanganan laporan melalui pemeriksaan yang lebih terarah, sekaligus membantu tim memahami persoalan yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital. Dalam proses ini, tim juga menggandeng sejumlah praktisi siber. Keterlibatan mereka menjadi bagian dari upaya pengumpulan dan penelaahan informasi yang diperlukan, tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan. Tim menyampaikan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk memperkuat laporan, bukan sebagai pernyataan mengenai hasil pemeriksaan atau kesimpulan atas akun-akun yang dilaporkan.
Pablo menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait akun-akun tersebut. Koordinasi itu merupakan bagian dari komunikasi dengan instansi yang berkaitan dengan ruang digital. Informasi yang disampaikan Pablo menjelaskan adanya koordinasi, tetapi tidak memerinci hasil pembicaraan maupun tindak lanjut yang mungkin dilakukan. Karena itu, perkembangan mengenai akun-akun tersebut tetap perlu dipahami sesuai keterangan yang tersedia, tanpa mengasumsikan adanya keputusan atau tindakan tertentu dari kementerian. Pihak kuasa hukum juga menggandeng praktisi siber sebagai bagian dari upaya yang berjalan, sementara penanganan lebih lanjut mengikuti proses dan komunikasi para pihak terkait.
Investigasi dengan bantuan tenaga ahli dan keterlibatan praktisi siber memperlihatkan bahwa tim kuasa hukum berusaha menyiapkan laporan secara cermat. Upaya tersebut berlangsung bersama koordinasi yang disebut telah dilakukan dengan Komdigi. Namun, keterangan yang tersedia belum menguraikan rincian materi yang diperiksa, temuan investigasi, ataupun hasil koordinasi dengan kementerian. Oleh sebab itu, informasi mengenai langkah-langkah ini sebaiknya dibatasi pada hal yang telah disampaikan: adanya investigasi yang dibantu tenaga ahli, pelibatan sejumlah praktisi siber, serta koordinasi pihak Pablo dengan Komdigi mengenai akun-akun yang menjadi perhatian. Perkembangan berikutnya dapat disampaikan melalui keterangan resmi apabila tersedia, sehingga publik memperoleh informasi yang akurat dan tidak mendahului proses yang sedang berlangsung. Sikap tersebut juga membantu menjaga pembahasan tetap berimbang, dengan memisahkan upaya yang telah dinyatakan dari hasil yang belum dipaparkan kepada publik.
Kuasa hukum Sarwendah menyampaikan bahwa laporan terkait 46 akun media sosial telah diajukan sejak minggu sebelumnya. Dengan demikian, proses penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap yang berjalan di kepolisian. Informasi ini menjadi perkembangan terbaru yang disampaikan mengenai langkah hukum yang ditempuh Sarwendah atas konten dan aktivitas sejumlah akun tersebut.
Menurut keterangan kuasa hukum, laporan yang telah diserahkan kini diproses oleh penyidik. Artinya, perkara tersebut tidak lagi sebatas rencana untuk melapor, melainkan sudah berada dalam penanganan aparat. Namun, keterangan yang disampaikan tidak merinci materi pemeriksaan penyidik, tahapan administratif yang telah dilakukan, ataupun penilaian terhadap laporan. Karena itu, perkembangan yang dapat dipastikan sejauh ini terbatas pada status laporan dan proses pemeriksaannya.
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga disebut telah mulai berjalan. Keterangan ini menunjukkan bahwa penyidik telah memulai pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan dalam proses penanganan laporan. Kuasa hukum tidak menyebutkan identitas saksi, jumlah pasti pihak yang telah diperiksa, maupun isi keterangan mereka. Rincian mengenai hal-hal tersebut belum disampaikan dalam informasi yang tersedia, sehingga belum dapat dijelaskan lebih lanjut.
Untuk saat ini, perkembangan yang dikemukakan kuasa hukum mencakup dua hal utama: laporan mengenai 46 akun media sosial telah diajukan sejak minggu sebelumnya dan kini sedang diproses penyidik, sementara pemeriksaan sejumlah saksi telah dimulai. Belum ada keterangan dalam informasi tersebut mengenai hasil pemeriksaan, kesimpulan penyidik, atau keputusan atas perkara. Oleh sebab itu, status yang dapat dilaporkan tetap mengacu pada proses yang telah disebutkan, tanpa menyatakan hasil maupun memperkirakan tahapan berikutnya.
Baca juga: Desakan Penegakan Hukum atas Pembubaran Ibadah Jemaat di Tangerang | Profil Victor Dethan dan Ancaman di Media Sosial
