Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara mengenai dokumen kesetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang diperoleh Gibran dari luar negeri tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Dengan demikian, pokok hasil perkara yang diumumkan berkaitan langsung dengan status hukum surat keterangan penyetaraan tersebut, bukan sekadar pemeriksaan ulang atas dokumen yang menjadi objek sengketa.
Amar putusan yang tersedia menyebut kasasi Subhan dikabulkan. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan judex facti, yakni putusan pada tingkat peradilan sebelumnya, kemudian mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Rangkaian amar itu menunjukkan bahwa hasil akhir di tingkat kasasi berbeda dari putusan sebelumnya dan bahwa tuntutan penggugat diterima secara keseluruhan. Dalam batas informasi amar yang tersedia, tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai pertimbangan atau alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut.
Penetapan bahwa surat keterangan itu tidak sah serta batal demi hukum merupakan inti dari putusan MA dalam perkara ini. Nomor dan tanggal pencatatan putusan memberikan penanda administratif untuk merujuk perkara tersebut, sementara pengabulan kasasi dan pembatalan putusan judex facti menjelaskan hasil proses di tingkat Mahkamah Agung. Informasi ini perlu dibedakan dari penjelasan mengenai tahapan pemilu atau dampak politiknya, yang tidak tercantum dalam amar yang dirangkum di sini. Karena itu, uraian mengenai hasil perkara dibatasi pada isi putusan yang tersedia: kasasi dikabulkan, putusan sebelumnya dibatalkan, gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, dan dokumen penyetaraan dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum.
Perjalanan perkara Subhan mengenai surat terkait dokumen kesetaraan pendidikan Gibran berlangsung melalui beberapa tingkat peradilan. Tahap pertama dimulai ketika Subhan mengajukan gugatan terhadap surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Perkara itu terdaftar dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkedudukan sebagai pihak tergugat. Dengan pendaftaran tersebut, sengketa atas surat itu mulai diperiksa melalui jalur peradilan tata usaha negara.
Dalam proses di PTUN Jakarta, gugatan Subhan tidak diterima. Putusan pada tingkat pertama itu menjadi dasar bagi langkah hukum berikutnya, yakni pengajuan banding oleh Subhan. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), yang kemudian memeriksa perkara tersebut sebagai pengadilan tingkat banding. Pada tahap ini, Subhan meminta agar perkara yang sebelumnya diputus PTUN Jakarta ditinjau kembali oleh majelis hakim di tingkat lebih tinggi.
Setelah memeriksa banding, PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, hasil pada tingkat banding tetap sejalan dengan putusan sebelumnya yang tidak menerima gugatan. Subhan selanjutnya menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi membawa perkara itu ke tingkat peradilan tertinggi untuk diperiksa berdasarkan proses dan ketentuan yang berlaku. Urutannya, gugatan diajukan di PTUN, dilanjutkan banding, lalu kasasi.
Hasil di tingkat kasasi berbeda dari putusan pada dua tingkat sebelumnya. MA mengabulkan gugatan Subhan. Perubahan hasil tersebut menandai bahwa perkara tidak berhenti pada keputusan PTUN Jakarta maupun penguatannya oleh PT TUN. Dalam menjelaskan riwayatnya, penting untuk membedakan hasil setiap tingkat peradilan tanpa menambahkan rincian mengenai isi tuntutan atau pertimbangan yang tidak tersedia. Berdasarkan informasi perkara, rangkaian yang dapat dipastikan adalah gugatan terhadap surat, penolakan pada tingkat pertama, penguatan saat banding, dan pengabulan gugatan pada tingkat kasasi.
Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 menjadi bagian dari perkara mengenai kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang diperoleh dari luar negeri. Surat itu menerangkan penyetaraan pendidikan yang ditempuh Gibran dengan jenjang SMA di Indonesia. Karena berkaitan dengan latar pendidikan, dokumen ini kemudian menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai persyaratan pencalonannya pada Pemilu 2024. Pencantuman nomor surat penting agar dokumen yang dimaksud tidak tertukar dengan ijazah, keterangan pendidikan lain, atau dokumen pencalonan yang berbeda. Surat penyetaraan dan ijazah yang menjadi dasar penerbitannya adalah dua hal yang dapat dibedakan.
Dalam proses pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, surat penyetaraan tersebut digunakan sebagai dokumen terkait pemenuhan persyaratan pendidikan. Dengan demikian, peran surat itu dalam pencalonan perlu dijelaskan secara spesifik: dokumen yang digunakan adalah surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri, bukan pernyataan bahwa surat tersebut merupakan ijazah SMA itu sendiri. Pembedaan ini membantu menjernihkan pokok persoalan yang muncul dalam pemberitaan dan proses hukum. Perhatian terhadap dokumen tersebut juga tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh persyaratan pencalonan, melainkan terbatas pada hubungan surat penyetaraan, pendidikan yang dinyatakan, dan penggunaannya ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Konteks lain berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan itu, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Keterangan mengenai temuan bukti ini harus ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan atau uraian dalam putusan MK, bukan disamakan dengan amar putusan Mahkamah Agung. Keduanya merupakan putusan dari lembaga dan perkara yang berbeda, sehingga informasi tentang apa yang dinyatakan MK tidak otomatis menerangkan isi amar MA. Pembahasan atas putusan MA mengenai dokumen tersebut perlu merujuk pada amar dan pertimbangannya sendiri. Tanpa keterangan yang secara tegas menyatakannya, tidak tepat menyimpulkan bahwa satu putusan membatalkan, menguatkan, atau menentukan konsekuensi hukum tertentu bagi putusan lainnya. Pemisahan informasi ini menjaga pemberitaan tetap akurat dan tidak mencampuradukkan catatan MK dengan keputusan MA.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen kesetaraan pendidikan Gibran dengan menjelaskan posisi lembaganya setelah rangkaian Pemilu 2024 selesai. Ia merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menerangkan batas waktu pelaksanaan tugas KPU. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konteks berakhirnya tahapan pemilu, bukan sebagai penilaian mengenai benar atau tidaknya putusan MA.
Menurut Idham, pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji pasangan calon terpilih merupakan tahapan terakhir Pemilu 2024. Dasar yang ia sebut adalah Pasal 167 ayat (4) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mencantumkan pengucapan sumpah atau janji sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berakhirnya tahapan tersebut, ia menyatakan bahwa tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 telah selesai. Pasangan calon terpilih pun telah dilantik, sehingga rangkaian yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu itu, menurut keterangannya, tidak lagi berlangsung.
Atas dasar itu, Idham menilai KPU tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan pasangan terpilih dilantik. Ia menegaskan bahwa tugas lembaga tersebut telah berakhir setelah tahapan terakhir dilaksanakan. Pernyataan itu menggambarkan pandangan KPU mengenai batas pelaksanaan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sekaligus menjelaskan alasan lembaga tersebut mengaitkan status tanggung jawabnya dengan selesainya proses pemilu. Keterangan Idham tidak menguraikan penilaian substantif terhadap putusan MA maupun kesimpulan tentang dokumen yang menjadi perkara.
Idham juga menyampaikan bahwa KPU bekerja berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut, menurutnya, diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan merujuk pada dasar hukum itu, ia menempatkan tindakan dan pelaksanaan tugas KPU dalam kerangka aturan yang berlaku.
Baca juga: Dokumen Kasus Penculikan di Tanjung Priok: Pembukaan Fakta Baru | Menggali Sosok Belliza Shintya Puteri: Usia, Pendidikan, dan Keluarga | Revitalisasi Pendidikan di Kebayoran Lama: Pembagunan Sekolah yang Terabaikan 120 kunjungan
