Jakarta | Pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 3 November 2026 bukanlah pemilihan presiden. Dalam pemungutan suara tersebut, warga akan memilih seluruh anggota House of Representatives, atau Dewan Perwakilan Rakyat, serta sekitar sepertiga anggota Senat. Kedua kamar itu bersama-sama membentuk Kongres, lembaga legislatif federal yang berperan penting dalam menyusun undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemilu ini disebut paruh waktu karena berlangsung di tengah masa jabatan presiden, bukan pada tahun ketika presiden dipilih. Pemilihan presiden di Amerika Serikat digelar setiap empat tahun, sedangkan pemilu untuk Kongres berlangsung setiap dua tahun. Karena itu, pemungutan suara 2026 akan berlangsung sekitar dua tahun setelah pemilihan presiden 2024 dan dua tahun sebelum pemilihan presiden berikutnya. Meski tidak menentukan siapa yang menempati Gedung Putih, hasilnya dapat mengubah keseimbangan kekuatan politik di Washington.
Seluruh kursi House diperebutkan karena masa jabatan para anggotanya hanya dua tahun. Di Senat, masa jabatan berlangsung enam tahun dan dibagi dalam beberapa kelompok, sehingga hanya sekitar sepertiga kursi yang masuk pemilihan pada satu siklus. Perbedaan jadwal ini membuat pemilih memiliki kesempatan untuk menilai kembali wakil mereka dan memberikan mandat baru kepada partai yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka.
Komposisi Kongres setelah pemilu akan menentukan seberapa mudah pemerintahan Donald Trump memperoleh dukungan untuk menjalankan agenda dalam dua tahun berikutnya. Jika Partai Republik mempertahankan kendali atas kedua kamar, presiden berpeluang menghadapi hambatan legislatif yang lebih kecil dalam mendorong kebijakan dan anggaran. Namun, mayoritas yang tipis tetap dapat membuat proses pengesahan rancangan undang-undang bergantung pada kesepakatan internal partai maupun negosiasi dengan kubu lawan.
Sebaliknya, apabila Partai Demokrat merebut satu atau kedua kamar, ruang gerak pemerintahan dapat menyempit. Kongres yang dikuasai partai oposisi dapat menahan atau mengubah usulan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program, serta memengaruhi prioritas anggaran. Dengan demikian, pemilu paruh waktu menjadi ujian politik bagi Trump dan Partai Republik: bukan untuk menentukan presiden, melainkan untuk mempertahankan kendali Kongres dan dukungan legislatif bagi pemerintahan hingga siklus pemilu berikutnya.
Pemilu paruh waktu di Amerika Serikat secara historis kerap menjadi ujian bagi partai yang menguasai Gedung Putih. Dalam pemilihan ini, pemilih menentukan seluruh anggota House of Representatives atau DPR, serta sebagian kursi Senat, di tengah masa jabatan presiden. Hasilnya sering mencerminkan penilaian publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena itu, partai presiden umumnya menghadapi risiko kehilangan dukungan dan kursi di Kongres, meskipun besarnya perubahan berbeda-beda pada setiap pemilu.
Pola tersebut terlihat dalam catatan sepuluh masa kepresidenan terakhir: partai presiden kehilangan kursi di DPR sebanyak delapan kali dalam pemilu paruh waktu. Angka ini menunjukkan bahwa penurunan representasi bukan peristiwa yang jarang, melainkan kecenderungan yang berulang. Pemilih dapat menggunakan pemilu paruh waktu untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan, kinerja ekonomi, atau arah pemerintahan. Selain itu, tingkat partisipasi dan mobilisasi pemilih juga dapat berubah dibandingkan pemilu presiden, sehingga hasilnya berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan di Kongres.
Rentang 1986 hingga 2022 memperlihatkan betapa terbatasnya pengecualian terhadap kecenderungan itu. Hanya dua pemilu paruh waktu dalam periode tersebut yang menghasilkan penambahan kursi DPR bagi partai presiden. Pada 1998, Partai Demokrat di bawah Presiden Bill Clinton memperoleh empat kursi. Empat tahun kemudian, pada 2002, Partai Republik menambah delapan kursi ketika George W. Bush berada di Gedung Putih. Kedua hasil itu menonjol justru karena berlawanan dengan pola yang lebih lazim.
Dengan demikian, pertambahan kursi pada 1998 dan 2002 tidak menghapus kecenderungan historis bahwa partai presiden biasanya mengalami kemunduran di DPR. Keduanya lebih tepat dipahami sebagai pengecualian yang terjadi dalam keadaan politik tertentu, bukan sebagai gambaran umum hasil pemilu paruh waktu. Pola ini menjadi latar penting dalam membaca persaingan mendatang: kemampuan mempertahankan atau menambah kursi akan menjadi tantangan bagi partai yang mengendalikan Gedung Putih, sementara pihak oposisi biasanya melihat pemilu tersebut sebagai peluang untuk mengubah kendali Kongres.
Pengalaman pemilu paruh waktu Amerika Serikat menunjukkan bahwa partai yang menguasai Gedung Putih tidak selalu kehilangan kursi secara otomatis. Popularitas presiden dan keadaan nasional dapat mengubah cara pemilih menilai pemerintahan, bahkan ketika pemilu berlangsung di tengah konflik politik. Dua pengecualian yang kerap dibahas terjadi pada 1998, saat Bill Clinton menjabat, dan 2002, pada masa George W. Bush. Keduanya memperlihatkan bahwa hasil pemilu tidak semata-mata mencerminkan kecenderungan umum pemilih untuk mengoreksi partai penguasa. Konteks politik dan peristiwa besar pada saat itu turut membentuk perhatian publik, penilaian terhadap presiden, serta keputusan warga di bilik suara.
Pada 1998, Partai Republik di DPR memimpin upaya pemakzulan terhadap Clinton setelah skandal yang melibatkan presiden menjadi pusat perhatian nasional. Namun, upaya tersebut tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Banyak pemilih tampaknya memandang proses pemakzulan sebagai pertarungan partisan, sementara penilaian terhadap kinerja Clinton tetap kuat. Tingkat persetujuannya berada di sekitar 66 persen pada masa itu. Alih-alih kehilangan dukungan elektoral, Partai Demokrat justru menambah lima kursi DPR dalam pemilu paruh waktu tersebut. Hasil ini menantang pola yang lazim, yakni partai presiden mengalami kemunduran pada pemilu yang berlangsung di tengah masa jabatan. Penolakan publik terhadap pendekatan Partai Republik menjadi salah satu faktor yang membantu menjelaskan hasil tersebut.
Empat tahun kemudian, keadaan nasional menghadirkan konteks yang berbeda. Pemilu 2002 berlangsung setelah serangan teroris 11 September 2001, ketika isu keamanan nasional mendominasi perhatian masyarakat. Bush mendapat dukungan publik yang meningkat seiring respons pemerintah terhadap serangan dan perkembangan perang melawan terorisme. Pada hari pemungutan suara, tingkat persetujuannya tercatat sekitar 63 persen. Dalam suasana tersebut, Partai Republik berhasil menambah delapan kursi DPR dan dua kursi Senat, sehingga menjadi partai presiden yang memperoleh keuntungan dalam pemilu paruh waktu. Perbandingan kedua masa itu menunjukkan bahwa popularitas presiden dapat memperkuat posisi partainya, sedangkan krisis atau konflik politik dapat menghasilkan respons pemilih yang tidak terduga. Karena itu, pembacaan terhadap pemilu paruh waktu perlu memperhitungkan keadaan nasional dan penilaian publik terhadap presiden, bukan hanya status partai yang sedang berkuasa.
Menjelang pemilu paruh waktu 2026, tingkat popularitas Donald Trump menjadi salah satu tantangan bagi Partai Republik. Survei Reuters/Ipsos yang rampung pada 26 Oktober mencatat persetujuan terhadap kinerja presiden sebesar 32 persen, naik satu poin persentase dibandingkan survei sebelumnya. Meski bergerak sedikit ke atas, angka itu masih berada dekat tingkat terendah yang tercatat selama masa jabatan keduanya. Data tersebut memberi gambaran tentang suasana politik nasional, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan pilihan pemilih ketika mereka memberikan suara.
Dalam pertanyaan mengenai partai yang lebih mereka pilih untuk mengendalikan Kongres, kandidat Demokrat unggul atas kandidat Republik di pemilih terdaftar, dengan perbandingan 47 persen berbanding 36 persen. Selisihnya juga terlihat di kalangan pemilih yang kemungkinan besar akan memberikan suara: 53 persen memilih Demokrat, sementara 44 persen memilih Republik. Namun, survei bukan hasil pemilu, dan jawaban responden tidak selalu menggambarkan persaingan di setiap daerah pemilihan. Preferensi nasional dapat berbeda dari kondisi setempat, termasuk karakter kandidat, isu daerah, dan tingkat partisipasi.
Perebutan DPR dan Senat pun memiliki dinamika tersendiri karena tidak semua kursi dipertaruhkan pada pemilu yang sama sementara.
