Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini di sejumlah wilayah sekaligus memastikan langkah pengendalian terus berjalan secara terkoordinasi.
Laporan mengenai situasi lapangan disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan perkembangan penanganan titik api dan area terdampak di enam provinsi yang masih menghadapi risiko kebakaran. Pemerintah memantau kondisi tersebut melalui koordinasi BNPB, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.
Berdasarkan laporan terbaru, luas area yang masih terbakar di enam provinsi tercatat 639,23 hektare. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, ketika luas kebakaran dilaporkan masih mencapai ratusan ribu hektare. Penurunan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemadaman, pendinginan lahan, serta pencegahan meluasnya api.
Meski area terbakar telah menyusut, pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap potensi munculnya titik api baru. Kondisi cuaca, tingkat kekeringan lahan, dan aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan menjadi faktor yang terus dipantau. Pengawasan diperlukan agar kebakaran yang telah berhasil dikendalikan tidak kembali meluas, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan vegetasi mudah terbakar.
Rapat terbatas itu juga menegaskan pentingnya respons cepat dan kerja bersama dalam menangani karhutla. Setiap perkembangan di lapangan perlu dilaporkan secara berkala sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan data terbaru. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pencegahan, pemantauan, dan perlindungan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
Rincian luasan karhutla yang masih dalam penanganan tersebar di enam provinsi, dengan karakteristik dan lokasi yang berbeda. Data tersebut mencakup area gambut, lahan mineral, serta wilayah terbakar yang tercatat berdasarkan provinsi masing-masing. Seluruh angka menggambarkan area yang masih menjadi bagian dari penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Di Kalimantan Tengah, tercatat 10,89 hektare lahan gambut dan 513,89 hektare lahan mineral. Kedua luasan tersebut berada khusus di Taman Nasional Tanjung Puting. Dengan demikian, kawasan konservasi itu menjadi lokasi dengan rincian area terbakar terbesar dalam data yang disampaikan, mencakup dua klasifikasi lahan yang berbeda.
Sumatra Selatan memiliki area terbakar seluas 6,90 hektare. Luasan tersebut termasuk wilayah karhutla yang masih dalam penanganan dan dicatat secara terpisah dari wilayah lain. Kalimantan Selatan menyusul dengan area terbakar seluas 8,80 hektare, yang juga masih menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran.
Di Jambi, area karhutla yang masih ditangani mencapai 81,50 hektare. Angka ini menunjukkan luasan yang lebih besar dibandingkan Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat area terbakar seluas 16,34 hektare, yang seluruhnya termasuk dalam wilayah karhutla yang belum keluar dari penanganan.
Riau menjadi provinsi dengan catatan area terbakar sebesar 1,00 hektare. Meskipun luasannya paling kecil dalam daftar tersebut, wilayah itu tetap dikategorikan sebagai area karhutla yang masih dalam penanganan. Jika seluruh rincian dari enam provinsi dihimpun, luasnya mencapai sekitar 639 hektare, sebagaimana tercermin dalam laporan, dengan angka rinci tetap terdiri atas 10,89 hektare lahan gambut, 513,89 hektare lahan mineral di Taman Nasional Tanjung Puting, 6,90 hektare di Sumatra Selatan, 8,80 hektare di Kalimantan Selatan, 81,50 hektare di Jambi, 16,34 hektare di Kalimantan Barat, dan 1,00 hektare di Riau.
Setelah menerima laporan mengenai penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi hingga tersisa 639 hektare, Prabowo meminta jajaran terkait tidak mengendurkan langkah mitigasi. Penurunan tersebut dipandang sebagai perkembangan positif, tetapi belum menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan. Pencegahan, pemantauan titik rawan, serta penanganan cepat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika kondisi cuaca dan aktivitas manusia masih dapat memicu kebakaran baru.
Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan di kawasan hutan melalui penambahan jumlah polisi hutan. Menurut dia, kebutuhan terhadap 70 ribu polisi hutan dimaksudkan untuk menjaga hutan secara lebih efektif. Jumlah personel yang memadai dinilai penting agar pengawasan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, patroli, edukasi masyarakat, dan penindakan terhadap pelanggaran.
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Prabowo memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, untuk memperhatikan pemenuhan tenaga polisi hutan. Arahan itu mencakup pengkajian kebutuhan formasi dan dukungan kelembagaan sehingga penambahan personel dapat berjalan sesuai prioritas perlindungan hutan. Penguatan sumber daya manusia di lapangan diharapkan membuat respons terhadap potensi karhutla lebih cepat dan terkoordinasi.
Prabowo turut meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, mengambil bagian dalam mendidik polisi hutan. Keterlibatan Polri diharapkan membantu meningkatkan kemampuan personel, termasuk dalam aspek disiplin, pengamanan kawasan, penanganan pelanggaran, dan kerja sama lintas lembaga. Dengan pembinaan yang lebih kuat serta pengawasan yang konsisten, upaya menjaga hutan dapat dilakukan secara terpadu, bukan hanya ketika kebakaran meluas, melainkan sejak tanda-tanda ancaman mulai teridentifikasi.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting tetap perlu mendapat perhatian khusus. Kawasan tersebut masih menjadi salah satu titik yang harus dipantau karena sebagian besar area terbakar yang tersisa berada di wilayah lahan mineral. Dengan luas lahan yang masih ditangani mencapai 639 hektare di enam provinsi, pengendalian api di kawasan konservasi itu dinilai membutuhkan koordinasi dan pengawasan berkelanjutan agar tidak meluas.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para panglima, kapolda, serta pejabat daerah yang terlibat langsung dalam operasi pemadaman. Menurutnya, penurunan luas wilayah terbakar hingga berada di bawah 1.000 hektare menunjukkan bahwa penanganan besar-besaran telah memberikan hasil. Meski demikian, capaian tersebut tidak berarti upaya mitigasi dapat dihentikan. Pemerintah dan seluruh unsur terkait tetap perlu memperkuat pemantauan titik panas, kesiapan personel, serta langkah pencegahan, terutama ketika kondisi cuaca kembali kering dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Presiden juga membuka ruang bagi masukan dari para profesor dan kalangan akademik untuk membantu menjawab persoalan asap akibat karhutla. Ia menilai pandangan berbasis riset diperlukan agar kebijakan penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat. Dalam penanganan asap, Prabowo berpandangan bahwa hujan air tetap menjadi faktor penting yang membantu mengurangi konsentrasi asap di udara. Karena itu, perkembangan cuaca dan potensi hujan perlu menjadi bagian dari perencanaan operasi, tanpa mengurangi kesiapsiagaan aparat di lapangan.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Operasi Penanganan Karhutla Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
