Jakarta | Pemerintah menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan dalam beberapa pekan mendatang. Target tersebut disampaikan seiring dengan kondisi kebakaran yang disebut mulai menunjukkan penurunan intensitas. Perkembangan ini memberikan harapan bahwa upaya pemadaman di dua provinsi tersebut dapat segera dituntaskan melalui koordinasi dan pengerahan sumber daya yang berkelanjutan.
Meski intensitas api berkurang, penanganan karhutla masih terus dilakukan secara intensif. Puluhan ribu personel tetap dikerahkan untuk mendukung berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pemadaman dan penanganan lanjutan terhadap area yang masih memerlukan perhatian. Keterlibatan personel dalam jumlah besar menunjukkan bahwa pemerintah belum mengendurkan upaya pengendalian, meskipun situasi mulai bergerak ke arah yang lebih terkendali.
Pemerintah berharap tren penurunan tersebut dapat dipertahankan dalam beberapa waktu ke depan. Dengan operasi yang terus berjalan dan dukungan personel yang masih tersedia, penyelesaian penanganan karhutla di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah diupayakan sesuai target. Pemantauan kondisi di kedua provinsi tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut agar setiap perkembangan dapat segera ditindaklanjuti. Fokus utama saat ini adalah memastikan api benar-benar dapat dikendalikan dan seluruh rangkaian penanganan berlangsung secara efektif hingga dinyatakan selesai.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih diperkirakan membutuhkan waktu beberapa pekan. Estimasi tersebut disusun setelah pemerintah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama untuk menilai perkembangan pemadaman, kondisi titik api, serta kebutuhan dukungan di lapangan. Pemerintah terus memantau situasi secara berkala agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan dinamika cuaca dan luas wilayah terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur seusai menghadiri acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian karhutla tidak hanya bergantung pada operasi pemadaman, tetapi juga pada kemampuan tim mengendalikan sumber api, mencegah munculnya titik panas baru, dan memastikan kawasan yang telah ditangani tidak kembali terbakar. Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pemulihan kondisi di dua provinsi tersebut.
Jumhur menekankan bahwa pemerintah berharap kerja keras seluruh personel di lapangan dapat mempercepat berakhirnya kebakaran. Upaya tersebut mencakup pengerahan sumber daya, penguatan pemantauan, serta kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar proses penanganan mendapat dukungan doa dan bantuan dari semua pihak. Dukungan publik dinilai penting, baik melalui kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan maupun partisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitar wilayah rawan. Dengan koordinasi yang konsisten dan keterlibatan berbagai unsur, target penyelesaian dalam beberapa pekan diharapkan dapat dicapai secara bertahap, tanpa mengabaikan keselamatan petugas dan masyarakat yang berada di kawasan terdampak.
Keterbatasan air masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran operasi pemadaman di lapangan, karena kebutuhan air harus terus dipenuhi agar upaya pengendalian api dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selama ketersediaan air belum mencukupi, petugas belum dapat bekerja dengan kecepatan dan jangkauan yang diharapkan.
Hambatan serupa juga dirasakan dalam operasi water bombing atau pemadaman melalui udara. Operasi ini menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterbatasan air, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal. Water bombing tetap menjadi bagian dari upaya penanganan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan air yang tersedia. Karena itu, operasi udara belum dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa kebakaran telah sepenuhnya tertangani.
Kendala tersebut membuat proses pemadaman memerlukan waktu lebih panjang. Petugas perlu menyesuaikan pelaksanaan operasi dengan kondisi yang dihadapi, termasuk memastikan dukungan air tersedia sebelum tindakan pemadaman dilakukan. Penyesuaian ini diperlukan agar setiap upaya yang dilakukan tetap terarah dan tidak menimbulkan kesimpulan terlalu dini mengenai keberhasilan penanganan.
Dengan masih adanya keterbatasan air dan hambatan pada operasi pemadaman melalui udara, penanganan kebakaran belum dapat segera dinyatakan selesai. Target penyelesaian dalam beberapa pekan tetap memerlukan pelaksanaan operasi secara konsisten serta dukungan yang memadai. Perkembangan situasi akan terus menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seluruh rangkaian penanganan telah mencapai hasil yang diharapkan.
Pemerintah menyambut baik tawaran bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut dinilai menunjukkan kepedulian bersama terhadap upaya mengendalikan dampak kebakaran, terutama di wilayah yang masih memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan.
Meski demikian, setiap bantuan tambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa dukungan yang diterima memiliki bentuk, waktu, lokasi, dan mekanisme penyaluran yang tepat. Penyesuaian ini penting agar bantuan tidak tumpang tindih dengan operasi yang sedang berjalan, sekaligus dapat diarahkan ke titik-titik yang paling membutuhkan sumber daya tambahan.
Efektivitas bantuan dari pihak luar juga masih akan dikaji berdasarkan perkembangan situasi, kapasitas personel, kondisi medan, serta hasil pemantauan di wilayah terdampak. Evaluasi tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, termasuk kemungkinan bantuan untuk operasi pemadaman melalui udara. Penggunaan sarana udara memerlukan perencanaan yang cermat, mulai dari penentuan lokasi prioritas hingga koordinasi dengan tim yang bekerja di darat, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan sesuai sasaran.
Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, dan pihak-pihak yang menawarkan bantuan akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah diharapkan terus menyampaikan kebutuhan secara terbuka agar dukungan yang diberikan benar-benar relevan dan dapat memperkuat langkah penanganan karhutla. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, bantuan tambahan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung percepatan respons, tanpa mendahului hasil evaluasi atau memastikan kondisi akhir sebelum dinyatakan berdasarkan informasi resmi.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Operasi Penanganan Karhutla Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
