Jakarta | Pemerintah mulai meninjau berbagai regulasi yang dinilai dapat menghambat kegiatan ekspor. Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar aktivitas ekspor dipermudah, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan proses perdagangan luar negeri dengan lebih lancar. Arahan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kembali ketentuan yang berlaku dan menilai apakah prosedur tertentu perlu disederhanakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengevaluasi aturan terkait ekspor. Pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, atau skema yang mendukung masuknya bahan maupun barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Upaya ini diarahkan agar kegiatan produksi berorientasi ekspor dapat memperoleh dukungan yang sesuai.
Keterangan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 November 2026. Ia menjelaskan bahwa peninjauan regulasi dan persiapan kebijakan impor merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden. Dengan demikian, pembahasan pemerintah mencakup dua sisi rantai perdagangan: kelancaran pengiriman barang ke luar negeri serta ketersediaan kebutuhan produksi yang dapat menunjang ekspor.
Meski demikian, Airlangga belum merinci aturan mana yang akan dievaluasi. Ia juga belum menjelaskan bentuk kebijakan kemudahan impor yang tengah disiapkan, termasuk mekanisme, cakupan, maupun waktu penerapannya. Karena itu, rincian teknis mengenai perubahan regulasi dan fasilitas bagi industri masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Peninjauan ini menempatkan penyederhanaan kebijakan sebagai perhatian dalam upaya memperlancar aktivitas ekspor. Namun, dampaknya akan bergantung pada aturan yang nantinya dipilih untuk ditinjau serta rancangan kebijakan yang disusun. Pelaku usaha dan pihak terkait masih perlu menunggu informasi resmi mengenai ketentuan yang akan berubah, persyaratan yang berlaku, serta bagaimana kemudahan impor untuk mendukung produksi ekspor akan dijalankan. Sampai rincian itu diumumkan, pemerintah baru menyampaikan arah kebijakan dan proses persiapannya, bukan daftar regulasi atau skema final yang dapat langsung digunakan oleh eksportir maupun industri.Kemudahan ekspor menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026, sebagaimana tercantum dalam APBN. Dalam upaya tersebut, peninjauan regulasi ekspor dan penyiapan kemudahan impor bagi kebutuhan produksi berorientasi ekspor diarahkan untuk memperkuat kegiatan usaha serta menjaga kelancaran proses produksi. Kebijakan ini diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan bahan dan input produksi, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kapasitas dan kinerja ekspor. Dengan demikian, sektor perdagangan luar negeri dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan tanpa berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah juga mengandalkan konsumsi masyarakat dan investasi sebagai penopang pertumbuhan hingga akhir tahun. Konsumsi domestik memiliki peran penting karena aktivitas belanja rumah tangga turut menjaga permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk mempertahankan daya beli, pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp31 triliun. Dukungan tersebut diarahkan agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dan kegiatan ekonomi di dalam negeri dapat berlangsung secara berkelanjutan. Di sisi lain, investasi diharapkan terus menopang aktivitas produksi, memperluas kegiatan usaha, dan memberi dorongan bagi pertumbuhan. Perpaduan konsumsi, investasi, dan kemudahan bagi sektor ekspor menjadi bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi dalam menghadapi dinamika sepanjang 2026.
Belanja pemerintah juga diharapkan memberi dorongan terhadap permintaan dan mendukung pelaksanaan program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk agenda yang diandalkan untuk mendorong realisasi belanja pemerintah dan memperluas dampak kegiatan ekonomi. Pelaksanaannya dapat menggerakkan kebutuhan barang maupun jasa, sekaligus mendukung aktivitas di tingkat masyarakat dan daerah. Airlangga menyampaikan bahwa investasi diharapkan mencapai angka yang telah ditargetkan hingga akhir tahun. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga pelaksanaan investasi, selain mendorong konsumsi dan ekspor. Secara keseluruhan, kemudahan ekspor, insentif untuk daya beli, belanja program prioritas, dan investasi merupakan unsur yang saling melengkapi dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBN.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,04% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan kegiatan ekonomi nasional tetap berkembang di tengah berbagai dinamika, dengan permintaan domestik berperan penting dalam menopang aktivitas produksi dan perdagangan. Angka pertumbuhan tahunan tersebut membandingkan kinerja ekonomi pada kuartal III tahun ini dengan kuartal III tahun lalu, sehingga memberikan gambaran perubahan kondisi ekonomi dalam rentang satu tahun.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga yang terjaga menjadi penopang utama pertumbuhan. Pengeluaran masyarakat merupakan komponen penting dalam produk domestik bruto karena mencakup pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lain. Ketika konsumsi bertahan, permintaan terhadap produk dapat mendukung kegiatan usaha, mendorong produksi, serta menjaga perputaran ekonomi. Karena itu, perkembangan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator yang dicermati dalam membaca ketahanan ekonomi domestik.
Pada kuartal III 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, meningkat dari 4,89% pada periode yang sama setahun sebelumnya. Komponen ini menyumbang 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Kontribusi tersebut menegaskan besarnya peran belanja masyarakat dalam membentuk laju ekonomi nasional, meskipun pertumbuhan keseluruhan juga dipengaruhi komponen pengeluaran lainnya. Kinerja konsumsi yang relatif kuat dapat berkaitan dengan terjaganya daya beli dan aktivitas masyarakat, namun angka agregat tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi setiap kelompok rumah tangga. Data BPS tersebut memberikan dasar untuk menilai bagaimana permintaan domestik menopang ekspansi ekonomi. Bagi pemerintah dan pelaku usaha, informasi ini juga relevan ketika merumuskan kebijakan, menyusun rencana produksi, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar. Dengan mencermati pertumbuhan dan kontribusi setiap komponen, evaluasi terhadap sumber pertumbuhan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi, didukung oleh perubahan pola belanja dan meningkatnya kegiatan masyarakat. Nilai transaksi barang dan jasa secara daring terus bertambah, seiring semakin luasnya penggunaan platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan akses, ragam pilihan produk, serta layanan pembayaran dan pengiriman turut mendorong transaksi tersebut. Pada saat yang sama, mobilitas masyarakat yang lebih tinggi menggerakkan belanja di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga makanan dan akomodasi. Aktivitas pariwisata juga mendukung permintaan terhadap barang dan jasa, terutama di daerah tujuan wisata. Pemerintah berupaya menjaga daya beli melalui kebijakan pengendalian inflasi, agar kenaikan harga tidak mengurangi kemampuan rumah tangga untuk berbelanja. Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi penting dalam mempertahankan konsumsi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan biaya hidup.
Di sisi lain, investasi menunjukkan perkembangan positif. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi pada aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan, tumbuh 6,06% secara tahunan. Pertumbuhan ini menggambarkan berlanjutnya penambahan kapasitas produksi dan kegiatan pembangunan. Investasi dapat memperkuat fondasi pertumbuhan dalam jangka menengah, sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Kinerja PMTB melengkapi kontribusi konsumsi rumah tangga, sehingga sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja masyarakat. Perkembangan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha untuk memperluas produksi, memperbarui sarana, serta meningkatkan efisiensi operasional.
Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan 8 95 meningkat.
Baca juga: Kebutuhan KRL Meningkat, Pemerintah Mengkaji Pilihan Impor dan Produksi Dalam Negeri | Pemerintah Siapkan Rehabilitasi Napi Narkotika untuk Mengatasi Kepadatan Lapas | Dudung Minta Putusan MK soal Gibran Dihormati, Pemerintah Siapkan Dialog dengan Parpol 14 kunjungan
