Jakarta | Fraksi PDI Perjuangan DPR memutuskan menempuh hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, setelah rapat pleno fraksi yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026. Dengan demikian, langkah yang dipilih fraksi untuk menyikapi polemik tersebut adalah membawa persoalan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
Utut menyebut pilihan itu sebagai langkah politik yang ditempuh melalui jalur konstitusi. Pernyataan tersebut menegaskan dua hal mengenai keputusan fraksi: pilihan itu merupakan sikap politik, dan jalur yang digunakan adalah jalur konstitusional. Fraksi menyepakati langkah tersebut dalam rapat pleno, sebagaimana disampaikan oleh Utut. Tidak ada keterangan tambahan mengenai tahapan berikutnya yang disampaikan dalam informasi mengenai keputusan itu.
Hak menyatakan pendapat menjadi mekanisme yang dipilih Fraksi PDIP DPR dalam konteks polemik Wakil Presiden Gibran. Keputusan pada rapat pleno menandai sikap fraksi untuk menempuh jalur tersebut, sementara penjelasan Utut menerangkan sifat pilihan itu sebagai langkah politik melalui konstitusi. Informasi yang tersedia berpusat pada keputusan, waktu penyampaiannya, dan keterangan Ketua Fraksi. Karena itu, uraian mengenai keputusan ini dapat dibatasi pada hasil rapat pleno dan penjelasan yang disampaikan oleh Utut, tanpa menambahkan alasan atau latar belakang lain yang tidak disebutkan.
Dalam rapat Fraksi PDIP DPR yang membahas polemik terkait Gibran, sebanyak 102 dari total 110 anggota fraksi hadir. Delapan anggota lainnya tidak mengikuti rapat karena berhalangan, baik dengan alasan izin maupun sakit. Kehadiran mayoritas anggota tersebut menjadi bagian dari pembahasan internal fraksi mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jumlah peserta yang hadir juga menggambarkan bahwa isu tersebut dibicarakan dalam forum fraksi, meskipun tidak seluruh anggotanya dapat berada di tempat. Ketidakhadiran delapan anggota tidak serta-merta menunjukkan perbedaan sikap, sebab alasan yang disampaikan adalah izin atau kondisi kesehatan.
Ketika ditanya berapa banyak anggota yang akan diajukan untuk menyampaikan HMP kepada pimpinan DPR, Utut menyatakan bahwa seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap dikerahkan apabila diperlukan. Pernyataan itu menegaskan bahwa kesiapan fraksi tidak terbatas pada anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Anggota yang berhalangan pun termasuk dalam jumlah keseluruhan yang disebut Utut sebagai kekuatan fraksi. Namun, pernyataannya merujuk pada kemungkinan pengerahan jika langkah itu memang dibutuhkan, bukan keterangan bahwa seluruh anggota telah mengajukan HMP atau bahwa proses pengajuan sudah berlangsung.
Utut juga menekankan bahwa keputusan mengenai langkah fraksi merupakan sikap bersama, bukan keputusan yang diambil secara terpisah oleh satu atau beberapa anggota. Penekanan pada kebersamaan itu penting untuk memahami pernyataannya tentang kesiapan mengerahkan seluruh anggota. Dengan demikian, jumlah 110 merujuk pada keseluruhan anggota fraksi yang dapat dilibatkan apabila diperlukan, sementara sikap dan langkah yang ditempuh tetap dibicarakan dalam kerangka keputusan kolektif. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen untuk bergerak sebagai satu fraksi, tanpa mengabaikan proses pembahasan dan kesepakatan bersama sebelum keputusan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Pembahasan mengenai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berlangsung di tingkat fraksi PDIP masih berada pada tahap pembicaraan internal. Dalam pembahasan tersebut, rujukan konstitusional yang disebut adalah Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pasal itu mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, termasuk tahapan dan persyaratan yang harus ditempuh melalui lembaga negara terkait.
Namun, penyebutan pasal-pasal tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan secara lengkap dasar atau argumentasi pengajuan HMP dalam polemik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Uraian lebih terperinci mengenai dasar pengajuan disebut akan disampaikan oleh anggota Komisi III DPR. Karena itu, penjelasan mengenai alasan, materi, serta landasan yang akan digunakan masih perlu menunggu keterangan dari para anggota yang menangani pembahasan tersebut.
Fraksi juga belum menetapkan waktu pengajuan. Belum adanya tanggal yang diputuskan menunjukkan bahwa pembahasan belum sampai pada penjadwalan resmi. Langkah selanjutnya, apabila pembahasan diteruskan, akan mengikuti mekanisme yang berlaku di parlemen. Dalam proses DPR, Badan Musyawarah (Bamus) memiliki peran dalam membahas dan mengatur agenda serta penjadwalan kegiatan dewan sesuai ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
Utut menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu dibawa kepada pimpinan DPR agar Bamus dapat segera digelar. Pernyataan itu menekankan pentingnya membawa pembahasan ke jalur kelembagaan, sehingga mekanisme berikutnya dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang di DPR. Meski demikian, keterangan tersebut tidak menetapkan kapan Bamus akan bersidang maupun memastikan keputusan yang akan diambil dalam forum itu.
Dengan demikian, proses pengajuan masih bergantung pada pembahasan internal dan tahapan parlemen berikutnya. Penjelasan dari anggota Komisi III DPR mengenai dasar pengajuan, serta tindak lanjut pimpinan DPR dan Bamus, menjadi bagian yang masih ditunggu. Sampai ada keputusan atau agenda resmi, waktu dan hasil proses HMP belum dapat dipastikan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana usulan tersebut diproses menurut mekanisme DPR, tanpa mendahului keputusan lembaga yang berwenang.
Utut Adianto menegaskan bahwa PDIP tidak akan menghalangi Gibran Rakabuming Raka apabila ia hendak menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah tersebut dapat digunakan untuk menguji dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari polemik. Menurut Utut, penyelesaian melalui mekanisme hukum merupakan hak pihak yang bersangkutan, sehingga tidak semestinya dicegah oleh partai. Dengan menempuh proses yang tersedia, persoalan dokumen dapat diperiksa berdasarkan ketentuan dan bukti yang berlaku, bukan semata-mata melalui perdebatan politik di ruang publik.
Di tengah dinamika tersebut, Utut juga mengimbau seluruh pihak agar menyikapi proses politik secara bijak dan menjalaninya dengan damai. Perbedaan pandangan, termasuk terkait penggunaan hak menyatakan pendapat, tidak seharusnya menghilangkan hubungan kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia tetap bersaudara, sehingga pembahasan politik perlu dilakukan dengan mengedepankan ketenangan, penghormatan terhadap prosedur, serta tanggung jawab bersama. Imbauan itu menempatkan dialog dan jalur yang sah sebagai cara untuk merespons polemik, sekaligus mengurangi risiko ketegangan yang dapat meluas di tengah masyarakat.
Sebagai konteks, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran sebelumnya mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu, menurut Prasetyo, disampaikan ketika keduanya bertemu pada pagi hari, Selasa, 10 November 2026. Di sisi lain, Istana menyatakan menghormati proses hak menyatakan pendapat (HMP) yang berjalan di DPR. Proses tersebut dipandang sebagai bagian dari hak kelembagaan DPR maupun hak setiap anggota DPR, sesuai mekanisme yang berlaku. Sikap menghormati proses itu tidak dengan sendirinya menentukan hasil pembahasan; keputusan tetap berada dalam ranah lembaga dan prosedur terkait. Dengan demikian, respons atas rencana Gibran dan dinamika di parlemen dapat berlangsung melalui jalur masing-masing: persoalan keabsahan dokumen melalui PTUN, sementara HMP diproses sebagai hak DPR dan anggotanya. Pemerintah, partai, dan publik diharapkan menjaga suasana kondusif selama masing-masing proses berjalan.
Baca juga: PKS Bahas Langkah Politik Usai Putusan MK soal Ijazah Gibran | Doli Kurnia Minta KPU Ungkap Polemik Pasal Pencalonan Gibran | Ahmad Doli Kurnia Tanggapi Pernyataan Hasyim Asy’ari soal Polemik PKPU 314 kunjungan
