Jakarta | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik di parlemen setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya PKS untuk memahami perkembangan situasi sekaligus menyusun sikap yang tepat terhadap isu yang menjadi perhatian publik. Partai itu menilai setiap perkembangan politik perlu disikapi melalui pembahasan yang terbuka, terukur, dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa komunikasi dilakukan dengan semua pihak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKS tidak membatasi dialog hanya pada kelompok atau kekuatan politik tertentu. Menurutnya, hubungan komunikasi dengan partai-partai di parlemen diperlukan agar berbagai pandangan dapat dihimpun secara proporsional sebelum menentukan sikap lebih lanjut mengenai putusan MK tersebut.
Arah komunikasi itu, sebagaimana disampaikan Mardani, adalah mencari sikap atau kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, pembahasan mengenai langkah politik setelah putusan MK tidak semata-mata ditempatkan sebagai persoalan antarkelompok, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab politik untuk menjaga kepentingan nasional. PKS juga menegaskan bahwa komunikasi dengan semua pihak merupakan cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh atas situasi yang berkembang.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa PKS memilih membuka ruang pembicaraan dengan para pemangku kepentingan di parlemen. Sikap itu memberi kesempatan bagi partai untuk mendengarkan berbagai pertimbangan sekaligus menyampaikan pandangannya secara langsung. Hingga tahap ini, komunikasi yang disebutkan Mardani berfokus pada pencarian sikap terbaik, tanpa merinci bentuk langkah politik tertentu maupun menyebutkan partai yang terlibat dalam pembicaraan tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Pres.PHPU-XXIV/2026 menjadi dasar pembahasan mengenai status dokumen pendidikan Gibran. Sebagaimana tercantum dalam bahan sumber, putusan tersebut menyatakan bahwa Gibran tidak terbukti memiliki ijazah sekolah menengah atas (SMA). Pernyataan ini merujuk pada penilaian terhadap bukti dan fakta hukum yang dipertimbangkan dalam perkara, sehingga perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup putusan, tanpa memperluas maknanya di luar dokumen resmi.
Mardani Ali Sera menilai fakta hukum dalam putusan itu menunjukkan bahwa tidak terdapat dokumen yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Penilaian tersebut menitikberatkan pada ketiadaan dokumen yang secara jelas membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, persoalan yang disorot bukan sekadar keberadaan dokumen administratif, melainkan juga apakah dokumen itu dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pendidikan SMA atau sederajat telah diselesaikan.
Dalam membaca pandangan tersebut, penting untuk membedakan isi putusan MK dan penafsiran politik yang muncul setelahnya. Putusan menyangkut fakta serta dokumen yang dinilai dalam proses hukum, sedangkan pernyataan Mardani merupakan penilaian atas arti penting fakta hukum itu. Karena itu, status dokumen pendidikan Gibran perlu disebut secara hati-hati, yakni berdasarkan apa yang dinyatakan dan dibuktikan dalam putusan, bukan melalui asumsi tambahan mengenai riwayat pendidikannya.
Mardani juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menilai lembaga tersebut telah mengeluarkan keputusan yang berani dan jujur dalam memeriksa serta menilai perkara. Apresiasi itu menunjukkan pandangannya bahwa MK telah menjalankan peran penting dengan berpegang pada fakta hukum dan bukti yang tersedia. Bagi Mardani, ketegasan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum dan institusi peradilan.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki ranah sosial dan politik. Menurutnya, putusan tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum, karena memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat serta dinamika politik nasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerima hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan sikap terhadap putusan tersebut.
Mardani juga menyatakan bahwa partai politik memiliki hak yang sama untuk memberikan respons. Sikap tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan setelah putusan MK dibacakan. Pemerintah dan partai politik tetap perlu menyikapi persoalan itu melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat.
Meski demikian, Mardani belum dapat memastikan apakah putusan tersebut akan mendorong para legislator membentuk panitia khusus. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pembentukan panitia khusus tidak dapat ditentukan secara langsung hanya berdasarkan munculnya putusan MK. Keputusan mengenai perlu atau tidaknya panitia khusus bergantung pada proses yang berlangsung di DPR, termasuk pembahasan dan pertimbangan para legislator.
Dalam penilaiannya, MK telah menetapkan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Namun, Mardani turut mengingatkan bahwa Gibran masih memiliki hak jawab atas putusan tersebut. Hak tersebut menjadi bagian dari proses yang perlu dihormati, sehingga berbagai tanggapan politik maupun pembahasan di DPR tetap perlu ditempatkan dalam kerangka prosedur dan kewenangan masing-masing.
Anggota Komisi II DPR sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menyampaikan sikap berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran. Sebelumnya, Komarudin menganjurkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Anjuran tersebut didasarkan pada penilaiannya bahwa putusan MK telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.
Menurut Komarudin, konsekuensi dari Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah pergantian wakil presiden. Ia memandang langkah tersebut penting untuk menjaga harkat dan martabat lembaga negara. Pertimbangan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangannya, persoalan mengenai syarat pendidikan dan keterangan yang berkaitan dengannya perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab seorang pejabat publik.
Komarudin menyampaikan pandangan tersebut di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (8/10). Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong. Karena itu, apabila persoalan tersebut dipandang sebagai bagian dari kebohongan, pengunduran diri dinilai sebagai pilihan yang lebih baik. Sikap itu, menurutnya, dapat menjadi langkah untuk mempertahankan kehormatan institusi sekaligus memenuhi tuntutan etik dan moral yang melekat pada jabatan wakil presiden. Pernyataan Komarudin menempatkan pergantian wakil presiden sebagai konsekuensi yang perlu dipertimbangkan setelah putusan MK tersebut.
Baca juga: HUT ke-48 FKPPI, Bamsoet Tegaskan Arahan Ketua Umum, Bahwa FKPPI Organisasi Perjuangan, Bukan Kendaraan Politik Cari Kekuasaan | Langkah Taktis Menjaga Kondisi Investasi di Indonesia | Rapat Paripurna DPRD Kota Tual: Pentingnya Langkah Pembangunan
