Jakarta | Rencana Presiden Donald Trump untuk membangun sistem pertahanan udara dan rudal yang dijuluki “Kubah Emas” kini menghadapi risiko tidak terlaksana. Proyek yang digambarkan sebagai perlindungan berlapis bagi wilayah Amerika Serikat itu memerlukan dukungan pendanaan besar dan persetujuan politik di Kongres. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, tahapan perencanaan maupun pelaksanaan dapat tertunda, atau bahkan terhenti. Persoalan ini bukan sekadar perdebatan teknis mengenai kemampuan sistem pertahanan, tetapi juga ujian bagi dukungan legislatif terhadap prioritas keamanan pemerintahan Trump.
Hambatan utama berkaitan dengan perkiraan perubahan kendali mayoritas di Kongres Amerika Serikat. Jika Partai Demokrat berhasil menguasai salah satu atau kedua kamar, posisi politik terhadap proposal belanja pemerintahan diperkirakan dapat berubah. Sejumlah anggota Demokrat telah menyatakan akan menolak usulan anggaran terpisah yang diperlukan untuk proyek tersebut. Penolakan itu dapat menyulitkan pemerintah memperoleh persetujuan pendanaan, terutama apabila dana Kubah Emas diajukan di luar paket anggaran utama atau membutuhkan pembahasan khusus. Karena itu, hasil pemilu dan konfigurasi kekuatan di Kongres berpotensi menentukan masa depan proyek.
Perdebatan anggaran juga mencerminkan perbedaan pandangan mengenai prioritas belanja federal, biaya jangka panjang, serta cara terbaik melindungi Amerika dari ancaman udara dan rudal. Para pendukung proyek dapat menekankan kebutuhan memperkuat pertahanan nasional, sementara penentang mungkin mempertanyakan besarnya biaya dan meminta penjelasan lebih rinci tentang kelayakan serta pengawasan dana. Selama kesepakatan lintas partai belum terbentuk, pemerintah harus menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Perkembangan ini sepenuhnya berkaitan dengan politik dan anggaran di Amerika Serikat, bukan peristiwa di Indonesia. Dengan demikian, ancaman terhadap Kubah Emas saat ini terutama bersumber dari kebuntuan pendanaan dan dinamika politik Kongres, bukan dari perubahan situasi keamanan di Indonesia.
Rencana belanja pertahanan Presiden Donald Trump menghadapi keberatan tidak hanya karena skala pembiayaannya, tetapi juga karena proses penganggaran yang terpisah. Trump mengusulkan anggaran pertahanan sebesar US$1,5 triliun, sebuah angka yang jauh melampaui tingkat belanja yang telah berjalan. Di luar usulan utama tersebut, pemerintah juga meminta US$350 miliar melalui pos pendanaan terpisah. Sebagian dari dana tambahan itu dialokasikan untuk mendukung Golden Dome, sistem pertahanan rudal yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.
Namun, kedua angka tersebut perlu dibedakan. US$350 miliar bukanlah keseluruhan biaya Golden Dome, melainkan jumlah yang diminta melalui anggaran terpisah dan mencakup pendanaan bagi proyek tersebut. Perkiraan biaya program secara keseluruhan disebut dapat mencapai ratusan miliar dolar, sementara estimasi untuk jangka panjang berbeda-beda. Karena itu, angka US$350 miliar tidak dapat diperlakukan sebagai taksiran final biaya proyek ataupun sebagai bukti bahwa kebutuhan pembiayaan telah tercukupi.
Permintaan anggaran tambahan itu memicu penolakan politik di Kongres. Partai Demokrat berkomitmen untuk memblokir paket terpisah tersebut, dengan alasan lain bahwa permintaannya terlalu besar dan belum disertai perincian yang memadai. Keberatan serupa juga muncul dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik. Perpecahan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap penguatan pertahanan tidak otomatis berarti persetujuan atas besaran dana maupun cara pemerintah mengajukannya.
Anggota dari kedua partai mempertanyakan apakah usulan tersebut realistis, bagaimana dana akan digunakan, dan apakah perhitungan biaya telah disusun secara matang. Tanpa penjelasan rinci mengenai kebutuhan, jadwal, serta pengawasan, Kongres menghadapi kesulitan menilai nilai program dan konsekuensi fiskalnya. Kebuntuan pun membuat dana yang akhirnya disetujui jauh di bawah jumlah yang diminta. Bagi Golden Dome, situasi ini menimbulkan ketidakpastian tentang skala dukungan awal dan kelanjutan pembiayaannya. Perdebatan bukan semata-mata tentang memilih keamanan nasional dan penghematan, melainkan juga tentang dasar estimasi, prioritas belanja, dan akuntabilitas penggunaan uang publik. Selama pertanyaan tersebut belum terjawab, usulan anggaran besar kemungkinan tetap sulit memperoleh dukungan lintas partai di Kongres.
Pada awal 2025, pemerintahan Donald Trump mengumumkan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal yang dikenal sebagai Golden Dome. Proyek tersebut diperkenalkan melalui perintah eksekutif, yang mengarahkan pemerintah untuk menyusun pendekatan bagi perlindungan wilayah Amerika Serikat dari ancaman rudal. Gagasan utamanya adalah membentuk perisai pertahanan yang mengandalkan kemampuan berbasis ruang angkasa, sekaligus menghubungkan berbagai teknologi pemantauan dan pencegatan. Pengumuman itu menempatkan sistem tersebut sebagai salah satu prioritas keamanan nasional, meskipun bentuk akhir, jadwal, dan kebutuhan pendanaannya masih harus dirinci.
Menurut visi yang disampaikan Trump, Golden Dome dirancang untuk menghadang rudal dan drone sedini mungkin, termasuk ketika ancaman masih berada pada fase awal peluncuran. Sistem itu diharapkan dapat mendeteksi serangan dari berbagai arah dan menanggapinya dengan teknologi terkini. Cakupan ancaman yang disebutkan mencakup beragam jenis rudal, sehingga rancangan tersebut memerlukan jaringan sensor, komunikasi, dan pencegat yang mampu bekerja secara terpadu. Trump menggambarkan ambisi yang lebih luas: menjadikan Amerika Serikat kekuatan militer yang tak tertandingi, baik di angkasa maupun di darat. Namun, sasaran tersebut merupakan visi politik dan strategis; pencapaiannya bergantung pada kemampuan teknis, koordinasi lembaga, serta persetujuan anggaran.
Rencana ini juga menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai pertahanan berbasis ruang angkasa. Sejumlah analis mencatat bahwa sistem dengan gagasan serupa telah dicoba sejak era Presiden Ronald Reagan, tetapi berbagai upaya tidak pernah terwujud sebagai perisai operasional menyeluruh. Hambatannya berkaitan dengan kompleksitas teknologi, kelayakan operasional, dan besarnya biaya, selain pertanyaan tentang efektivitas menghadapi serangan yang beragam. Perkiraan biaya untuk Golden Dome dapat mencapai US$3,6 triliun hingga 2045, angka yang menempatkan pembiayaan sebagai tantangan mendasar. Estimasi tersebut bukan biaya yang telah dipastikan, melainkan proyeksi yang dapat berubah seiring perkembangan rancangan dan keputusan pemerintah. Karena itu, pengumuman proyek belum dengan sendirinya menjamin realisasi; perdebatan tentang prioritas anggaran Kongres akan menentukan apakah visi tersebut dapat bergerak dari konsep menuju pembangunan nyata.
Dampak kebuntuan anggaran tidak hanya menyentuh rencana pembangunan Golden Dome. Tanpa persetujuan anggaran baru dari Kongres, upaya militer Amerika Serikat untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang telah terkuras akibat penggunaannya dalam perang Iran juga terancam. Pengisian ulang stok tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang terkait dengan kapasitas pertahanan AS, sementara tidak adanya dana baru dari legislatif menimbulkan hambatan bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, ketidakpastian pendanaan berpengaruh pada lebih dari satu program militer: kebutuhan untuk memulihkan persediaan amunisi ikut berada dalam risiko yang sama. Informasi yang tersedia mengaitkan ancaman ini secara langsung dengan belum adanya persetujuan anggaran baru dari Kongres.
Golden Dome sendiri menghadapi kemungkinan dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu. Dana yang tersedia saat ini disebut jauh lebih rendah daripada jumlah yang diminta untuk menjalankan proyek tersebut. Kesenjangan anggaran yang ada dan kebutuhan pendanaan itu membuat kelanjutan program tidak terjamin selama belum ada keputusan anggaran baru. Karena itu, pembangunan sistem pertahanan tersebut dapat terhenti, baik melalui pembatalan maupun penundaan yang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Situasi ini menempatkan Golden Dome di program yang rentan terdampak kebuntuan, dengan prospek pelaksanaan bergantung pada tersedianya pendanaan yang memadai. Belum ada kepastian bahwa Kongres akan menyetujui dana tambahan yang diperlukan.
Konsekuensi bagi pengisian kembali amunisi dan nasib Golden Dome sama-sama berkaitan dengan keputusan pendanaan di Kongres, tetapi informasi yang disampaikan tidak menyebutkan langkah pengganti yang dapat mengatasi kekurangan tersebut.
