Yogyakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya sinergi antara pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan kebutuhan keamanan nasional. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di seluruh Indonesia, Kamis (26/6/2025), di Yogyakarta.
Eko Dono menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola politik dan keamanan negara. Kemenko Polkam mendapat mandat sebagai sumbu integrasi lintas sektor untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan TIK berjalan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional.
“Dalam era transformasi digital, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan fundamental, bukan sekadar pilihan,” ujarnya. Namun demikian, Eko Dono juga mengakui masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses dan kualitas layanan TIK di Indonesia.
Data dari BAKTI Komdigi per Maret 2025 mencatat dari 84.276 desa di Indonesia, sekitar 9,6 persen desa masih memiliki cakupan sinyal rendah dan 2,2 persen desa belum terjangkau sinyal seluler sama sekali. Wilayah blankspot tersebut tersebar di Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, daerah yang sangat strategis dari segi geopolitik, ketahanan energi, dan integrasi nasional.
“Kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal hak warga untuk mendapatkan layanan dasar dan akses informasi yang adil. Program Zero Blankspot menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap keadilan pembangunan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Eko Dono menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber. Tren serangan siber yang meningkat secara tajam dalam dua tahun terakhir menargetkan lembaga pemerintah, infrastruktur informasi vital, dan data pribadi masyarakat.
“Tanpa mitigasi yang adaptif, risiko disrupsi digital yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan kedaulatan negara akan meningkat. Penguatan sistem deteksi dini dan respons insiden harus berjalan paralel dengan pembangunan konektivitas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, menyatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mencanangkan dan memetakan program Zero Blankspot hingga tingkat desa/kelurahan. Hal ini bertujuan menjadi dasar perencanaan yang efektif antara pusat dan daerah.
“Kami mendorong kepala daerah menjamin stabilitas keamanan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta memastikan akses jaringan seluler dan internet terutama di sarana layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, ruang publik, kawasan strategis, dan pariwisata,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia sebagai bagian upaya kolaborasi memperkuat keamanan dan pemerataan akses digital di Indonesia.
(Tim/Red/**)
