Jakarta | Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada Senin, setelah koalisi lima partai yang membentuk pemerintahannya gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran 2027. Kebuntuan tersebut menjadi titik penting dalam perundingan politik, karena anggaran pemerintah memerlukan dukungan dari para mitra koalisi agar dapat disusun dan dijalankan. Langkah De Wever menunjukkan bahwa perselisihan mengenai rancangan keuangan negara telah menimbulkan tekanan serius terhadap kelangsungan pemerintahan. Namun, pengajuan itu tidak serta-merta berarti ia telah resmi meninggalkan jabatan perdana menteri. Pada tahap ini, status politik De Wever masih bergantung pada keputusan kepala negara dan perkembangan konsultasi berikutnya.
Istana menyatakan bahwa Raja Philippe menangguhkan keputusannya atas permohonan tersebut. Sebelum menentukan langkah, raja akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai-partai mayoritas. Dengan demikian, prosesnya masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final mengenai apakah pengunduran diri itu akan diterima atau bagaimana pemerintahan akan dilanjutkan. Konsultasi tersebut memberi ruang bagi para pemimpin koalisi untuk menjelaskan situasi, menilai peluang mencapai kesepakatan, serta membahas pilihan politik yang tersedia. Pernyataan istana juga menjadi penegasan penting bahwa pengajuan De Wever adalah permohonan yang sedang dipertimbangkan, bukan pengumuman bahwa ia telah resmi mundur. Hingga ada keputusan, tidak tepat menyebut posisinya telah berakhir.
Fokus utama dalam perkembangan selanjutnya adalah apakah lima partai itu dapat mengatasi perbedaan dan menyepakati rancangan anggaran 2027. Kesepakatan anggaran biasanya membutuhkan kompromi mengenai prioritas belanja, pendapatan, dan kebijakan fiskal, meskipun rincian penyebab perselisihan dalam perkara ini belum dijelaskan. Jika para pemimpin mayoritas menemukan jalan keluar, mereka dapat berupaya mempertahankan kerja sama koalisi. Sebaliknya, kegagalan mencapai kompromi dapat memperpanjang ketidakpastian politik dan menuntut pembahasan lebih lanjut mengenai arah pemerintahan. Untuk sementara, perhatian tertuju pada hasil konsultasi Raja Philippe dan tanggapan para mitra koalisi. Peristiwa ini menandai kebuntuan penting, tetapi belum menetapkan secara resmi masa jabatan De Wever telah berakhir.
Kebuntuan anggaran di Belgia telah berlangsung selama berminggu-minggu, sementara pemerintah berupaya menyepakati langkah untuk menekan defisit negara yang mencapai 10 miliar euro, atau setara sekitar Rp203 triliun. Besarnya kekurangan tersebut membuat pembahasan anggaran menjadi persoalan mendesak bagi koalisi pemerintahan. Namun, upaya mencari jalan keluar tersendat karena para mitra belum mencapai kesepakatan mengenai cara membagi beban penyesuaian dan kebijakan yang perlu ditempuh. Perbedaan itu bukan sekadar menyangkut angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga pilihan politik tentang siapa yang menanggung konsekuensi dari langkah penghematan dan bagaimana layanan publik serta prioritas pemerintahan dapat dipertahankan.
Perselisihan terutama melibatkan Vooruit, partai sosialis Flandria, dan MR, gerakan reformis kanan-tengah berbahasa Prancis. Keduanya merupakan bagian dari koalisi, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penanganan defisit. Ketegangan di mereka menghambat penyusunan paket yang dapat diterima seluruh pihak. Dalam perundingan, pemerintah harus menyelaraskan tuntutan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara dengan kepentingan politik masing-masing partai. Karena keputusan anggaran memerlukan dukungan para mitra koalisi, perbedaan yang belum teratasi membuat proses negosiasi terus berlarut. Situasi ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Bart De Wever, yang perlu menunjukkan bahwa koalisi mampu menghasilkan kesepakatan dan mengelola persoalan fiskal besar tersebut.
De Wever sebelumnya telah menyatakan penolakannya untuk memasuki tahun baru dengan anggaran sementara. Skema anggaran sementara sebenarnya memungkinkan pemerintah tetap beroperasi tanpa anggaran baru yang disepakati, dengan menggunakan kerangka pengeluaran dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat terus berjalan, tetapi ruang untuk menetapkan prioritas baru dan menyesuaikan belanja menjadi terbatas. Penolakan De Wever menunjukkan bahwa ia menghendaki kesepakatan anggaran yang lebih jelas, alih-alih memperpanjang penggunaan aturan sementara. Namun, ketika perundingan belum menemukan titik temu, pilihan tersebut menjadi semakin sulit. Kebuntuan yang berkepanjangan pun menciptakan ketidakpastian mengenai langkah fiskal Belgia berikutnya dan memperbesar tekanan politik terhadap perdana menteri serta para mitra koalisinya.
Bart De Wever bertemu Raja Philippe di istana kerajaan di Brussel setelah mengajukan pengunduran diri di tengah kebuntuan pembahasan anggaran. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 90 menit, menurut laporan yang menjadi rujukan. Lamanya pertemuan mencerminkan pentingnya konsultasi pada saat pemerintahan menghadapi kesulitan memperoleh kesepakatan di para mitra koalisi. Namun, durasi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keputusan akhir telah diambil. Pada tahap ini, perhatian tertuju pada langkah raja dan kemungkinan kelanjutan pembicaraan politik.
Dalam kerangka konstitusional, Raja Philippe memiliki pilihan untuk menolak pengunduran diri atau menangguhkan keputusan atas permintaan De Wever. Penangguhan dapat memberi mitra koalisi tambahan waktu untuk merundingkan jalan keluar dan mencapai kesepakatan anggaran, sehingga pemerintahan dapat terus bekerja sambil proses politik berlangsung. Pilihan lainnya adalah menerima pengunduran diri. Jika itu terjadi, pemerintah akan menjalankan tugas dalam status sementara, dengan kewenangan terbatas, hingga terbentuk pengaturan politik baru. Kedua kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi berbeda bagi kelangsungan pemerintahan dan ruang gerak para pihak dalam negosiasi.
Yang telah diumumkan sejauh ini adalah penangguhan keputusan raja mengenai pengunduran diri serta rencana konsultasi lanjutan. Langkah tersebut memberi ruang bagi proses pembicaraan, tetapi bukan berarti pengunduran diri sudah ditolak secara definitif ataupun diterima. Dengan demikian, status akhir De Wever dan pemerintahan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pertemuan di istana. Konsultasi berikutnya diharapkan membantu raja menilai apakah para mitra koalisi masih dapat menyepakati solusi, khususnya terkait anggaran. Sampai keputusan dibuat, opsi menerima pengunduran diri dan membentuk pemerintahan sementara tetap terbuka, begitu pula kemungkinan penundaan lebih lanjut untuk memberi waktu bagi perundingan. Pembedaan tindakan yang sudah diumumkan dan pilihan yang masih dipertimbangkan penting agar perkembangan ini tidak ditafsirkan sebagai perubahan pemerintahan yang telah berlangsung.
Kebuntuan anggaran yang kini mendorong Bart De Wever mengajukan pengunduran diri bukan kali pertama pemerintah federal Belgia menghadapi tekanan serupa. Pada akhir 2025, koalisi pemerintah juga bergulat dengan kebutuhan mencari penghematan besar di tengah perbedaan pandangan mengenai cara membagi beban fiskal. Saat itu, sasaran penghematan yang dibahas mencapai sekitar 10 miliar euro. Persoalan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya menyatukan prioritas partai-partai dalam koalisi ketika keputusan anggaran menuntut pilihan mengenai belanja, penerimaan, dan dampaknya bagi berbagai kelompok masyarakat.
Respons De Wever pada krisis sebelumnya berbeda dari langkah yang diberitakan sekarang. Alih-alih langsung menyerahkan pengunduran diri, ia meminta tambahan waktu selama 50 hari kepada raja untuk melanjutkan upaya perundingan. Permintaan itu memberi ruang bagi para mitra koalisi untuk mencari titik temu, meskipun prosesnya berlangsung di bawah tekanan politik dan tenggat yang ketat. Perbedaan pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari konteks: kebuntuan anggaran Belgia pernah ditangani melalui perpanjangan waktu, sebelum para pihak akhirnya mencapai kesepakatan.
Pada 24 November, koalisi menyepakati paket penghematan senilai 9,2 miliar euro. Nilai tersebut setara dengan Rp186,76 triliun menurut sumber yang digunakan dalam pemberitaan. Angka kesepakatan itu berada sedikit di bawah sasaran sekitar 10 miliar euro yang sebelumnya menjadi acuan, tetapi menandai tercapainya kompromi setelah perundingan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebuntuan tidak selalu berakhir dengan runtuhnya proses negosiasi; dalam kasus sebelumnya, tambahan waktu dan kompromi politik membuka jalan menuju keputusan bersama.
Riwayat itu dapat membantu pembaca memahami mengapa perkembangan terbaru menarik perhatian. Namun, situasi terdahulu tidak menentukan hasil perundingan anggaran 2027. 116 kunjungan
