Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hingga kini ia belum dapat memastikan tujuan dugaan penyadapan maupun pihak yang berkepentingan di baliknya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Yusril tidak menyebut nama individu, lembaga, atau kelompok tertentu sebagai pihak yang diduga mengarahkan tindakan tersebut. Ia juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai motif yang mungkin melatarbelakanginya.
Menurut Yusril, sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab. Pertanyaan itu mencakup untuk apa penyadapan dilakukan, siapa yang memperoleh kepentingan dari kegiatan tersebut, serta apakah ada pihak yang memberikan arahan. Karena informasi yang tersedia belum cukup untuk menjawabnya, ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut belum dapat dipastikan. Dengan demikian, dugaan tentang aktor intelektual ataupun tujuan tertentu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Yusril meminta agar proses penyidikan mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan dan pengumpulan bukti diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penyadapan berlangsung, siapa yang menjalankan atau mengoordinasikannya, serta apakah terdapat pihak lain yang mengatur atau mengambil manfaat. Namun, permintaan agar penyidik menelusuri kemungkinan-kemungkinan itu bukan pernyataan bahwa keterlibatan pihak tertentu sudah diketahui. Pertanyaan mengenai siapa yang berkepentingan masih terbuka dan harus dijawab berdasarkan hasil penyidikan.
Pembedaan dugaan dan temuan menjadi penting selama penanganan perkara berjalan. Tanpa keterangan dan bukti yang memadai, atribusi motif atau penunjukan pihak di balik penyadapan dapat menimbulkan kesimpulan prematur. Karena itu, pernyataan Yusril menekankan perlunya menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai proses tersebut memberikan kejelasan, tujuan penyadapan, pihak yang berkepentingan, dan kemungkinan adanya pemberi arahan tetap belum diketahui. Ia tidak menyampaikan kepastian mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dalam konferensi pers tersebut.
Yusril meminta publik memberi ruang dan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengembangkan perkara dugaan penyadapan sebelum menarik kesimpulan. Menurut dia, penanganan kasus semacam ini memerlukan waktu agar penyidik dapat menelusuri rangkaian peristiwa secara cermat, memeriksa informasi yang tersedia, serta menentukan langkah hukum yang tepat. Sikap tersebut bukan berarti mengabaikan kekhawatiran publik, melainkan memberi kesempatan agar proses berjalan berdasarkan prosedur dan fakta yang dapat diuji. Dalam perkara yang menyangkut dugaan tindakan serius, pemeriksaan yang teliti diperlukan untuk menghindari kesimpulan prematur.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan semata tidak cukup untuk menegakkan hukum. Informasi atau kecurigaan yang beredar perlu diverifikasi melalui penyelidikan, pemeriksaan keterangan, dan pengumpulan bukti yang relevan. Dengan dasar tersebut, penyidik dapat menilai apakah suatu peristiwa benar terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum. Setiap langkah perlu dilakukan secara objektif, tanpa menjadikan tekanan atau spekulasi sebagai pengganti pembuktian. Pendekatan berbasis bukti penting untuk melindungi hak semua pihak dan menjaga agar proses hukum tetap akuntabel.
Karena itu, Yusril mendorong agar penyidik diberi kesempatan menelusuri tujuan penyadapan yang diduga terjadi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin terkait, apabila bukti mengarah ke sana. Pertanyaan mengenai siapa yang melakukan, atas dasar apa tindakan itu dilakukan, dan siapa yang berpotensi memperoleh manfaat harus dijawab melalui hasil pemeriksaan, bukan asumsi. Ia tidak meminta publik menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku atau pihak yang diuntungkan sebelum proses tersebut selesai. Pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan bergantung pada bukti yang cukup dan penilaian penyidik sesuai ketentuan hukum. Dengan menunggu proses berjalan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan perkara secara kritis sekaligus memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional.
Yusril menyatakan pengembangan perkara akan terus berjalan setelah Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Penetapan tersebut menjadi perkembangan dalam proses penanganan kasus penyadapan, tetapi bukan akhir dari rangkaian penyidikan. Menurutnya, penyidik masih perlu menelusuri perkara lebih lanjut agar duduk persoalan dapat diketahui secara jelas. Langkah berikutnya diharapkan dapat membantu mengungkap tujuan penyadapan serta pihak-pihak yang berada di baliknya.
Tiga perwira tinggi yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Jenderal LSP, yakni Listyo Sigit Prabowo; Irjen ASN, yakni Ahrie Sonta Nasution; dan Irjen EHS, yakni Eko Hadi Santoso. Penyebutan nama dan jabatan tersebut merujuk pada informasi mengenai penetapan tersangka yang disampaikan dalam perkembangan perkara. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai peran masing-masing dalam penyadapan, sehingga keterangan tentang posisi atau keterlibatan khusus mereka tidak dapat ditambahkan.
Yusril menekankan bahwa penyidikan perlu berlanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih terbuka. Penetapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses tersebut, sedangkan pengungkapan lebih jauh bergantung pada hasil pemeriksaan dan langkah penyidik berikutnya. Karena itu, perkembangan kasus perlu dicermati berdasarkan keterangan resmi dan fakta yang dapat dipastikan, bukan dugaan mengenai hubungan atau tindakan setiap pihak.
Dengan proses yang terus berjalan, publik diharapkan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penyadapan dan siapa saja pihak yang terkait setelah penyidikan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yusril memandang pengembangan perkara sebagai hal penting agar penanganannya tidak berhenti pada penetapan tersangka. Namun, penyebutan status tersangka tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses hukum, dan bukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan seseorang. Informasi mengenai tahapan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan Polri.
Yusril menyatakan bahwa penyidikan diharapkan dapat menjelaskan tujuan penyadapan dan dugaan subversi yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal yang perlu diungkap bukan hanya bagaimana tindakan itu berlangsung, melainkan juga untuk siapa tindakan tersebut dilakukan dan kepentingan apa yang hendak dicapai. Penjelasan mengenai tujuan dan pihak yang memperoleh manfaat dinilai penting agar rangkaian peristiwa dapat dipahami secara utuh. Karena itu, penyidik diharapkan menelusuri informasi yang relevan melalui pemeriksaan dan langkah-langkah penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Yusril belum menyampaikan kesimpulan mengenai siapa yang berada di balik dugaan tindakan tersebut, dan menempatkan pengungkapan itu sebagai bagian dari proses yang masih berjalan.
Ia juga belum dapat memastikan apakah terdapat aktor politik di luar orang-orang yang telah ditahan. Kemungkinan adanya pihak lain, termasuk pihak yang mungkin mempunyai kepentingan politik, menurut Yusril belum bisa dijawab berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Pernyataan tersebut tidak serta-merta menyatakan bahwa keterlibatan aktor politik telah terbukti. Sebaliknya, hal itu menegaskan bahwa penyidikan masih perlu mendalami hubungan antarpihak, latar belakang tindakan, serta kemungkinan adanya pihak yang memberi arahan atau memperoleh keuntungan. Penilaian lebih lanjut, kata Yusril, bergantung pada hasil pengumpulan keterangan dan bukti. Dengan demikian, dugaan mengenai adanya aktor lain tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah dipastikan dalam perkara.
Selain kemungkinan keterlibatan aktor politik, Yusril juga menyebut bahwa ia belum dapat memastikan apakah ada pihak asing yang terlibat. Ia tidak menyampaikan adanya bukti yang dapat digunakan untuk membenarkan atau menolak kemungkinan tersebut. Pertanyaan tentang pihak yang menjadi sasaran manfaat penyadapan, kepentingan di balik dugaan subversi, dan kemungkinan hubungan dengan pihak di luar negeri masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Hingga pernyataan itu disampaikan, jawaban atas kemungkinan-kemungkinan tersebut belum tersedia. Yusril menyerahkan pengungkapannya kepada proses penyidikan, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan fakta dan bukti, bukan dugaan semata. Oleh karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa aktor politik lain ataupun pihak asing telah terlibat.
Baca juga: KPK Periksa Dua Pejabat Perusahaan dalam Penyidikan Kasus Bank BJB 482 kunjungan
