Jakarta | Pemerintah Indonesia menegaskan arah baru dalam perdagangan nasional: Indonesia tidak lagi ingin dikenal sebagai negara yang hanya mengekspor bahan baku. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan posisi tersebut kepada para investor dalam acara Trade Expo Indonesia 2026 pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pernyataan itu menandai penegasan bahwa pembangunan ekonomi ke depan akan diarahkan pada penguatan industri pengolahan di dalam negeri.
Arah kebijakan tersebut sebenarnya telah berjalan melalui keputusan untuk menghentikan ekspor bijih mineral mentah dan mewajibkan hilirisasi sejumlah komoditas strategis sejak 2020. Dengan kebijakan ini, sumber daya alam tidak lagi dipandang semata-mata sebagai barang yang dapat dikirim ke luar negeri dalam bentuk awal. Pemerintah mendorong agar mineral dan komoditas lain diproses terlebih dahulu di Indonesia sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.
Bagi pemerintah, langkah tersebut merupakan bagian dari perubahan model ekonomi, dari penjualan bahan mentah menuju pengolahan dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi ditempatkan sebagai instrumen untuk mengubah struktur perdagangan serta memastikan manfaat sumber daya alam dapat diperoleh lebih besar melalui kegiatan produksi, pemrosesan, dan pengembangan rantai pasok nasional. Dalam proses penerapannya, sejumlah negara yang selama ini mengandalkan bahan baku dari Indonesia sempat merasa terganggu oleh perubahan kebijakan tersebut. Namun, pemerintah tetap menilai penguatan industri pengolahan sebagai arah strategis yang perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan target hilirisasi yang lebih menyeluruh.
Pemerintah menyiapkan masterplan hilirisasi nasional sebagai arah kebijakan jangka panjang hingga tahun 2040. Rencana ini dirancang untuk memperluas pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak berhenti pada kegiatan penambangan, pemanenan, atau produksi bahan mentah. Melalui penguatan industri pengolahan, komoditas diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar sebelum dipasarkan, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar internasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut target nilai hilirisasi nasional tersebut mencapai US$618 miliar. Dengan asumsi kurs Rp17.900 per US$, nilai itu setara dengan sekitar Rp11.062 triliun. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran jangka panjang dalam masterplan hilirisasi nasional hingga 2040. Besaran nilai yang ditetapkan menunjukkan skala program yang mencakup pengembangan rantai produksi, peningkatan kapasitas industri, serta penciptaan nilai tambah di berbagai wilayah Indonesia.
Sasaran itu tidak diarahkan hanya pada satu komoditas atau satu kelompok industri. Cakupannya meliputi sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, serta pertanian. Pada setiap sektor, hilirisasi berarti mendorong agar bahan baku diolah menjadi produk atau produk akhir dengan nilai yang lebih tinggi. Pendekatan lintas sektor ini juga memungkinkan kebijakan industri disesuaikan dengan karakteristik sumber daya, teknologi, dan kebutuhan masing-masing bidang.
Dengan cakupan tersebut, pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengolahan di dalam negeri diharapkan memperbesar nilai produk yang dihasilkan Indonesia, memperkuat keterkaitan antarsektor, dan meningkatkan peran industri domestik dalam rantai pasok. Masterplan hingga 2040 menjadi kerangka untuk mengarahkan proses itu secara bertahap dan menyeluruh, dengan tetap mencakup seluruh sektor yang telah ditetapkan.
Penghentian ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada periode 2017–2018 menjadi salah satu contoh paling nyata dari kebijakan hilirisasi di Indonesia. Kebijakan tersebut mengubah arah pemanfaatan nikel, dari penjualan bahan mentah ke pengolahan di dalam negeri. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan fasilitas pemurnian, industri serta manufaktur yang menggunakan hasil olahan nikel sebagai bahan baku. Perubahan ini tidak berlangsung hanya pada satu mata rantai, melainkan diarahkan untuk membentuk ekosistem industri yang terhubung dari sektor hulu hingga produk bernilai tambah.
Perkembangan ekosistem baterai kendaraan listrik memperkuat proses tersebut. Investasi dan pembangunan industri diarahkan mencakup pengolahan bijih, produksi bahan kimia dan komponen baterai, pembuatan sel, hingga perakitan battery pack. Dengan semakin panjangnya rantai produksi yang berlangsung di dalam negeri, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya nikel juga meningkat. Nilai ekspor produk nikel tercatat naik dari sekitar US$3,3 miliar sebelum kebijakan hilirisasi berjalan penuh menjadi US$34 miliar pada 2023. Angka ini menunjukkan perbedaan besar ekspor bahan mentah dan ekspor produk yang telah melalui berbagai tahap pengolahan.
Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa kinerja tersebut masih berlanjut. Nilai ekspor nikel telah berada di atas US$40 miliar pada 2025 dan ditargetkan mencapai sedikitnya US$45 miliar pada 2026. Kenaikan itu berkaitan dengan pengoperasian serta perluasan ekosistem baterai kendaraan listrik, selain bertambahnya kapasitas pengolahan dan pemanfaatan produk nikel untuk kebutuhan industri. Pengalaman nikel dapat digunakan sebagai contoh konkret bahwa penghentian ekspor bahan mentah, apabila disertai investasi, teknologi, dan penguatan rantai pasok, mampu meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. Namun, capaian tersebut merupakan karakteristik perkembangan sektor nikel dan tidak serta-merta berarti setiap komoditas atau sektor lain akan mengalami kenaikan dengan besaran yang sama.
Pemerintah mendorong peningkatan investasi langsung di Indonesia sebagai bagian penting dari agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Arah ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas kapasitas produksi, tetapi juga membangun kemandirian nasional melalui pengolahan sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, manfaat kegiatan industri diharapkan dapat dirasakan lebih luas, termasuk melalui penguatan kemampuan produksi dan pengembangan rantai industri nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ajakan tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri perlu berlangsung di dalam negeri, bukan berhenti pada ekspor bahan mentah. Investasi dipandang sebagai sarana untuk mempercepat proses pengolahan, memperkuat basis manufaktur, serta menciptakan nilai tambah yang mendukung tujuan pembangunan nasional. Kehadiran modal dan teknologi juga diperlukan agar proses industrialisasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dalam pengembangan tersebut, pemerintah menekankan dukungan energi baru dan terbarukan bagi pertumbuhan industri. Ketersediaan energi yang lebih bersih menjadi semakin relevan karena kecenderungan pasar global bergerak menuju produk yang berbasis green energy dan green industry. Perubahan permintaan itu mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan bukan hanya hasil produksi, melainkan juga sumber energi dan proses yang digunakan sepanjang kegiatan industri. Indonesia perlu merespons kecenderungan tersebut agar produk yang dihasilkan mampu mengikuti arah perkembangan pasar dunia.
Pernyataan Bahlil memperlihatkan keterkaitan hilirisasi, investasi, energi terbarukan, dan pengembangan industri hijau. Hilirisasi menciptakan kebutuhan atas investasi di sektor pengolahan, sedangkan energi terbarukan membantu menyediakan landasan yang lebih ramah lingkungan bagi kegiatan industri. Pada saat yang sama, orientasi industri hijau dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah perubahan preferensi global. Melalui hubungan tersebut, investasi di dalam negeri diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus mendukung kemandirian nasional dan transformasi industri yang berkelanjutan.
Baca juga: Inovasi BGN dalam Pengadaan Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis
