JAKARTA – Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia pada Rabu (16/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam sektor jalan, jembatan, dan irigasi.
Bupati Haris didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra serta sejumlah pejabat teknis lainnya. Rombongan diterima di Gedung PFID (Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah) Kementerian PU RI oleh Direktur PFID Krisno Yuwono, yang juga mengampu anggaran DAK Infrastruktur, serta Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1, Nyoman, yang bertanggung jawab atas jalan-jembatan di Jalan Nasional Jawa-Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haris menyampaikan beberapa usulan program strategis yang bertujuan untuk rehabilitasi infrastruktur yang dianggap krusial bagi pengembangan daerah di Kabupaten Probolinggo. Beberapa usulan prioritas yang disampaikan termasuk rehabilitasi jalan pendukung sektor pariwisata dan agropolitan senilai Rp 173 miliar, perbaikan delapan koridor jalan utama di Kabupaten Probolinggo dengan anggaran Rp 241 miliar, pembangunan jalan lingkar utara Kraksaan sebesar Rp 420 miliar, serta rehabilitasi jembatan di Pajarakan dan Semampir serta revitalisasi decker di jalan nasional dengan total anggaran Rp 33 miliar.
Total nilai usulan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ini mencapai Rp 867 miliar. Bupati Haris menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan infrastruktur yang layak dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Ia juga menambahkan bahwa konsultasi ini sangat penting untuk memahami arah dan peluang alokasi anggaran dari pusat pada tahun 2025 dan 2026.
“Koordinasi ini penting agar kita tahu skema dan peluang program infrastruktur yang tersedia di Kementerian PU. Harapannya, Kabupaten Probolinggo bisa memaksimalkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah dan beban APBD bisa lebih ringan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PU memberikan tanggapan positif terhadap pemaparan program dari Kabupaten Probolinggo dan menyarankan agar Pemerintah Daerah segera menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan terbaru. Kementerian PU juga memastikan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan alokasi program-program infrastruktur di bidang jalan, jembatan, dan irigasi di tahun 2025 maupun 2026 akan segera disiapkan.
“Selanjutnya kita akan menyiapkan syarat-syarat guna mendapatkan alokasi program-program bidang infrastruktur, terutama bidang jalan dan jembatan maupun bidang irigasi dari Kementerian PU. Tentunya saat ini ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Kunjungan ini menandai langkah penting bagi Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap dapat segera mewujudkan sejumlah proyek prioritas dengan dukungan penuh dari Kementerian PU RI. (Edi D/Bambang/**)
