Jakarta — Saling ketergantungan antarnegara dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam tatanan global saat ini. Namun, setiap negara perlu memperkuat kemandirian guna melindungi kepentingan rakyat dan negara. Presiden Prabowo Subianto, di bawah kepemimpinannya, telah memulai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian Indonesia, salah satunya dengan menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan energi bagi masa depan bangsa.
Dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo di Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2024, Presiden dengan tegas mengingatkan pentingnya swasembada pangan. “Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar, karena dalam kondisi krisis, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli,” ujar Presiden. Pernyataan ini menggambarkan urgensi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, yang menjadi fokus utama dalam kebijakan pangan nasional.
Langkah konkret yang diambil adalah dengan mencanangkan lumbung pangan yang akan mencakup tiga lokasi prioritas dan 10 wilayah lain sebagai pusat pengembangan ketahanan pangan. Target yang ambisius untuk meningkatkan produksi dan luas panen padi menjadi empat juta hektar sawah diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi 20 juta ton gabah kering giling (GKG) yang setara dengan 10 juta ton beras. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun, pencapaian kemandirian pangan bukanlah hal yang mudah. Indonesia masih bergantung pada impor komoditas pangan dan energi. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto, dengan visi yang jelas, terus berupaya mengurangi ketergantungan tersebut dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan berbagai inovasi di sektor pertanian. Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri Andi Amran Sulaiman, telah berhasil mengembangkan varietas padi gogo yang dapat tumbuh di lahan kering, yang menjadi bukti nyata dari upaya tersebut. Pada Januari hingga Maret 2025, tercatat peningkatan produksi beras sebesar 62%, suatu prestasi yang membuktikan bahwa target ketahanan pangan Indonesia bukanlah impian belaka.
Tidak hanya di sektor pangan, Presiden Prabowo juga berfokus pada sektor ekonomi lainnya dengan menggagas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025. Tujuan dari Danantara adalah untuk mengonsolidasi potensi ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi perubahan tatanan global yang penuh ketidakpastian. Hingga Maret 2025, Danantara telah berhasil mengintegrasikan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki nilai mencapai 982 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 16.508 triliun.
Salah satu langkah yang juga diambil adalah dengan menjalin kemitraan investasi asing, seperti yang terjadi pada pertemuan dengan Chairman Lotte Group dan delegasi Federation of Korean Industries (FKI) pada April 2025. Hasil dari pertemuan tersebut adalah komitmen investasi baru bernilai 1,7 miliar dolar AS, yang akan mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di dalam perut bumi nusantara, yang selalu menarik minat investor asing. Dengan strategi dan kebijakan yang konsisten, Presiden Prabowo Subianto berharap Danantara dapat memaksimalkan pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Perubahan tatanan dunia yang penuh ketidakpastian ini memang menuntut Indonesia untuk semakin mandiri. Namun, dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemandirian Indonesia dalam bidang ekonomi akan terwujud. Dalam waktu dekat, kita dapat melihat Indonesia sebagai bangsa yang semakin kuat dan tidak bergantung pada pihak luar.
Konsolidasi potensi ekonomi melalui Danantara dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
Sumber: Bambang Soesatyo
Published: Edi D
Komentar ditutup.