Jakarta | Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut menandai penugasan baru bagi perwira tinggi TNI itu di lingkungan pemerintahan, sekaligus menempatkannya dalam jajaran pimpinan Kementerian Pertahanan pada periode Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Pelantikan Richard didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 M Tahun 2026 tentang pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Keputusan tersebut menjadi landasan formal bagi pengisian jabatan wakil menteri dan menegaskan bahwa penugasan berlangsung dalam kerangka pemerintahan yang telah ditetapkan. Dengan jabatan barunya, Richard akan mendukung pelaksanaan tugas Menteri Pertahanan sesuai bidang tanggung jawab yang diberikan.
Ruang lingkup tugas Richard mencakup strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan pertahanan. Ketiga bidang itu berkaitan dengan arah kebijakan dan kesiapan pertahanan negara. Strategi membantu menentukan prioritas dan pendekatan dalam menghadapi tantangan, sementara doktrin menjadi rujukan bagi pemahaman serta pelaksanaan tugas pertahanan. Adapun pembangunan kekuatan mencakup upaya membentuk kemampuan pertahanan yang diperlukan untuk mendukung kepentingan nasional.
Penetapan bidang tersebut memberikan gambaran mengenai fokus kerja yang akan diemban Richard sebagai wakil menteri. Dalam menjalankan perannya, ia berada pada posisi untuk membantu koordinasi dan perumusan kebijakan di area yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tetap bekerja dalam struktur kementerian. Pelantikan di Istana Kepresidenan juga menandai dimulainya babak baru kariernya, dari pengalaman panjang di lingkungan militer menuju tanggung jawab pemerintahan di sektor pertahanan.
Dengan demikian, pengangkatan Richard bukan hanya perubahan jabatan, melainkan juga penugasan pada bidang yang berhubungan langsung dengan arah dan kapasitas pertahanan Indonesia. Perhatian terhadap strategi, doktrin, serta pembangunan kekuatan menjadi bagian penting dari mandat yang disebutkan dalam penunjukannya. Jabatan ini akan menuntut keterpaduan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, agar prioritas pertahanan dapat diterjemahkan secara terarah dalam kerja kementerian sepanjang masa jabatan Kabinet Merah Putih.
Richard Tampubolon memulai perjalanan militernya melalui pendidikan di Akademi Militer dan tercatat sebagai lulusan tahun 1992. Ia berasal dari kecabangan infanteri, jalur yang membentuk dasar profesionalnya sebagai perwira Angkatan Darat. Latar pendidikan tersebut menjadi titik awal untuk memahami perjalanan kariernya, termasuk keterlibatannya dalam lingkungan pasukan khusus. Sebagai perwira infanteri, ia menapaki tugas-tugas yang menuntut kesiapan, disiplin, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab militer. Informasi mengenai riwayatnya menempatkan pendidikan akademi serta kecabangan infanteri sebagai bagian penting dari profil kariernya, sebelum ia kemudian mengemban jabatan di Kopassus. Dengan demikian, pendidikan dan kecabangan tersebut memberi konteks bagi peran-peran yang dipercayakan kepadanya dalam perjalanan dinas.
Salah satu jabatan penting yang pernah diemban Richard Tampubolon adalah Komandan Komando Operasi Khusus (Dankopassus) TNI. Jabatan komandan menempatkannya dalam posisi kepemimpinan di satuan yang berorientasi pada pelaksanaan operasi khusus. Pengalaman memimpin satuan tersebut menjadi bagian menonjol dalam rekam jejaknya, terutama karena tugas Kopassus berkaitan dengan penanganan ancaman dan operasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penyebutan jabatan ini juga memperlihatkan keterhubungan latar infanterinya dan tanggung jawab yang kemudian dijalankan dalam lingkungan pasukan khusus. Namun, uraian mengenai jabatan tersebut perlu dibatasi pada keterangan yang tersedia, tanpa menambahkan rincian operasi tertentu yang tidak disebutkan dalam sumber.
Komando Operasi Khusus dibentuk untuk menghadapi ancaman terorisme serta menjalankan berbagai operasi khusus berisiko tinggi. Fungsi ini menuntut kesiapan satuan dalam menghadapi situasi yang kompleks dan berbahaya, sesuai dengan karakter tugas khusus yang diberikan. Keterangan tersebut menjelaskan konteks organisasi yang pernah dipimpin Tampubolon, bukan rincian mengenai operasi individual ataupun hasil misi tertentu. Karena itu, pengalamannya sebagai Dankopassus dapat dipahami sebagai salah satu tahap penting dalam karier militernya: seorang lulusan Akademi Militer 1992 dari kecabangan infanteri kemudian memegang tanggung jawab kepemimpinan di satuan yang memiliki mandat khusus. Latar pendidikan dan jabatan itu menjadi pijakan untuk menelusuri perjalanan kariernya lebih lanjut.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Dankopassus), Richard Tampubolon melanjutkan pengabdian dalam jabatan teritorial. Ia dipercaya memimpin Kodam XVI/Pattimura, komando kewilayahan TNI Angkatan Darat yang membawahi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Penugasan ini menempatkannya pada lingkungan yang memiliki karakter geografis kepulauan, kondisi sosial yang beragam, serta kebutuhan koordinasi keamanan lintas wilayah. Sebagai Panglima Kodam, ia bertanggung jawab membina satuan di bawah komandonya dan menjalankan kebijakan pertahanan darat di kawasan tersebut. Peran itu juga menuntut hubungan kerja dengan pemerintah daerah, aparat keamanan lain, dan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
Kariernya kemudian berlanjut ke tingkat pengawasan organisasi. Richard diangkat menjadi Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad), jabatan yang berfokus pada pengawasan internal di lingkungan TNI AD. Dalam posisi ini, tanggung jawabnya mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta kepatuhan satuan terhadap ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan diperlukan untuk membantu pimpinan memperoleh gambaran mengenai kinerja organisasi dan memastikan tata kelola berjalan secara tertib. Pengalaman komando yang telah dijalani memberi bekal pemahaman tentang kebutuhan satuan, sementara tugas inspektorat menuntut ketelitian, objektivitas, dan kemampuan menyampaikan temuan sebagai dasar perbaikan. Jabatan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya di tingkat pimpinan TNI Angkatan Darat.
Sesudah menjalankan tugas sebagai Irjenad, Richard dipercaya memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III). Komando ini memiliki wilayah tanggung jawab di kawasan Indonesia timur, area luas yang mencakup kepentingan pertahanan lintas matra. Sebagai Panglima Kogabwilhan III, ia mengoordinasikan unsur-unsur TNI sesuai kebijakan dan rencana operasi yang ditetapkan, serta menjaga kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan. Lingkup tugas tersebut berbeda dari komando teritorial maupun pengawasan internal karena menekankan koordinasi gabungan pada tingkat wilayah. Rangkaian jabatan setelah Dankopassus memperlihatkan perpindahan tanggung jawab dari pasukan khusus ke kepemimpinan teritorial, kemudian pengawasan, dan akhirnya komando gabungan. Pengalaman itu menjadi bagian dari rekam jejak Richard sebelum menempati posisi berikutnya di lingkungan pertahanan nasional.
Pada 24 Juli 2024, Richard Tampubolon dipercaya menjabat Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Jabatan ini menjadi bagian penting dari rekam jejaknya di lingkungan TNI, setelah menempuh perjalanan karier melalui berbagai penugasan. Dalam kedudukan sebagai Kasum TNI, ia bertugas di Markas Besar TNI dan menjalankan fungsi yang mencakup koordinasi lintas unsur organisasi.
Kasum TNI merupakan jabatan strategis di lingkungan Markas Besar TNI karena berperan mengoordinasikan berbagai aspek perencanaan, operasi, dan administrasi. Cakupan koordinasi tersebut melibatkan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, fungsi jabatan ini berhubungan dengan kebutuhan menyelaraskan proses kerja dan dukungan organisasi di unsur-unsur TNI. Peran koordinatif itu berlangsung dalam kerangka tugas dan kebijakan di tingkat Markas Besar TNI.
Dalam aspek perencanaan, koordinasi membantu memastikan berbagai kebutuhan dan agenda dapat dibahas secara terpadu. Pada bidang operasi, komunikasi unsur terkait menjadi bagian dari penyelarasan pelaksanaan tugas. Sementara itu, koordinasi administrasi mendukung kelancaran tata kelola organisasi. Ketiga aspek tersebut menunjukkan luasnya ruang lingkup kerja Kasum TNI, yang menghubungkan proses di tingkat pusat dengan kebutuhan masing-masing matra.
Baca juga: Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di Kementan | Mengenang Perjalanan Hidup Iwan Setiawan, Legenda Sepak Bola Indonesia | Pertimbangan Asuransi Perjalanan Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau
