JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menambah penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kestabilan harga beras dan mengendalikan tekanan inflasi, sekaligus memastikan masyarakat di berbagai daerah tetap memperoleh pasokan pangan yang memadai. Tambahan penyaluran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan beras, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat dan pergerakan harga perlu terus dipantau.
Tambahan alokasi yang diberikan kepada Bulog mencapai 74,18 ribu ton beras. Jumlah itu setara dengan sekitar 14,83 juta kemasan beras berukuran 5 kilogram yang akan disalurkan melalui jaringan distribusi program SPHP. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa penugasan tambahan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras agar tetap stabil. Menurutnya, penyaluran dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata di seluruh wilayah.
Penugasan baru ini melanjutkan penyaluran SPHP sebelumnya dengan volume 828 ribu ton. Bapanas menyebut pelaksanaan penyaluran atas alokasi tersebut telah diselesaikan 100 persen pada 23 September 2026. Dengan tambahan volume baru, pemerintah berharap intervensi pasar melalui Bulog dapat terus berlangsung dan memberikan dampak terhadap keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Distribusi juga diharapkan menjangkau daerah yang membutuhkan dukungan pasokan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Untuk merealisasikan tambahan penyaluran itu, diperlukan anggaran sebesar Rp409 miliar. Dana tersebut mendukung pelaksanaan distribusi serta berbagai kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penyaluran beras SPHP. Bulog diberi tenggat untuk menyelesaikan penyaluran tambahan paling lambat pada 20 November 2026. Batas waktu tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengatur ketersediaan stok, distribusi antardaerah, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta saluran penyalur. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan sekaligus meredam potensi kenaikan harga beras.
Per 30 September 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 4,48 juta ton. Jumlah tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di berbagai daerah. Pemerintah menyebut stok beras saat ini berada pada tingkat yang banyak, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi dengan lebih kuat. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium.
Sepanjang Januari hingga akhir September 2026, total penyaluran cadangan beras pemerintah mencapai 2,73 juta ton. Penyaluran itu mencakup beberapa program dan kelompok penerima. Pada Januari–Februari, penjualan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 221,05 ribu ton. Selanjutnya, realisasi SPHP pada Maret–September tercatat sebanyak 828 ribu ton.
Komponen penyaluran lainnya berasal dari bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua sebanyak 944 ribu ton. Pemerintah juga menyalurkan 13,3 ribu ton untuk kebutuhan bencana serta keadaan darurat. Selain itu, sebanyak 63,9 ribu ton disalurkan kepada golongan anggaran. Bantuan pangan tersebut diberikan kepada 33,24 juta orang di seluruh Indonesia, sehingga cakupannya menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.
Dibandingkan dengan September 2025, penyaluran cadangan beras pemerintah pada tahun ini meningkat 245 persen, dari 790,8 ribu ton menjadi 2,73 juta ton. Pada periode yang sama, stok Bulog juga bertambah 14,8 persen, dari 3,9 juta ton menjadi 4,48 juta ton. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan cadangan tidak hanya diarahkan untuk memperkuat stok, tetapi juga untuk memperluas distribusi melalui SPHP, bantuan pangan, serta penanganan kebutuhan khusus secara terukur.
Inflasi beras pada September 2026 tercatat sebesar 3,73 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga perkembangan harga beras tetap perlu mendapat perhatian dalam menjaga stabilitas pangan. Meski demikian, tingkat inflasi itu masih lebih stabil apabila dibandingkan dengan kondisi pada September tahun-tahun sebelumnya. Pada September 2025, inflasi beras mencapai 4,06 persen, sedangkan pada September 2024 angkanya pernah berada pada level 5,91 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga beras pada September 2026 belum setinggi yang terjadi dalam dua tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan harga beras terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan setelah masa puncak panen raya berakhir. Setelah periode panen utama selesai, ketersediaan gabah yang masuk ke pasar mulai menurun. Kondisi ini dapat membatasi jumlah beras yang tersedia dan kemudian mendorong perubahan harga di tingkat konsumen.
Selain berakhirnya masa puncak panen raya, faktor cuaca turut berkaitan dengan perkembangan pasokan. Kemarau yang lebih kering, yang berhubungan dengan fenomena El Nino, memengaruhi kegiatan tanam di sejumlah sentra produksi. Keadaan tersebut juga berdampak pada kelancaran pasokan gabah menuju penggilingan. Ketika kegiatan tanam mengalami gangguan dan arus gabah tidak berjalan lancar, rantai pasok di tingkat hulu menghadapi hambatan atau keterbatasan. Situasi itu menjadi salah satu dasar penjelasan atas kenaikan harga beras pada September 2026, meskipun tingkat inflasinya masih berada di bawah catatan September 2025 dan September 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kinerja luas panen padi pada 2026 tetap berada dalam kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024. Perubahan cuaca dan dampak El Nino memang dapat memengaruhi ketersediaan air, waktu tanam, serta produktivitas di sejumlah wilayah. Namun, perkembangan luas panen hingga menjelang akhir tahun memberikan gambaran bahwa kemampuan produksi padi masih lebih kuat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
BPS memperkirakan luas panen padi pada periode Januari-November 2026 mencapai 10,56 juta hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan luas panen pada periode yang sama pada 2023, yang tercatat sekitar 9,86 juta hektare. Jika dibandingkan dengan 2024, ketika luas panen berada di sekitar 9,69 juta hektare, perkiraan 2026 juga menunjukkan peningkatan. Perbedaan ini penting dalam melihat kondisi pasokan beras karena luas panen menjadi salah satu indikator awal kapasitas produksi di tingkat nasional.
Peningkatan luas panen tidak serta-merta menghapus pengaruh cuaca terhadap hasil produksi di setiap daerah. Produktivitas tetap dipengaruhi oleh curah hujan, ketersediaan irigasi, serangan organisme pengganggu tanaman, serta waktu panen. Meski demikian, luas panen yang lebih besar memberikan konteks bahwa basis pasokan padi pada 2026 berada di atas catatan saat El Nino sebelumnya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan peluang pendapatan petani, terutama ketika hasil panen dapat terserap dan harga yang diterima tetap mendukung kegiatan usaha tani.
Pada September 2026, indeks harga yang diterima petani padi tercatat sebesar 155,61. Capaian tersebut disebut melampaui catatan indeks dalam delapan tahun terakhir. Indeks ini menggambarkan perkembangan harga yang diterima petani atas hasil produksinya, sehingga dapat menjadi salah satu penanda kondisi pendapatan di sektor padi. Dengan demikian, data luas panen dan indeks harga tersebut memberikan gambaran bersamaan mengenai pasokan beras serta penerimaan petani, di tengah pengaruh cuaca dan El Nino terhadap kegiatan produksi.
