Probolinggo — Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat segera dimulai di Kota Probolinggo. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar, Wali Kota dr. Aminuddin melakukan peninjauan terhadap beberapa aset pemerintah kota yang akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan, pada Jumat (28/3) pagi. Lokasi-lokasi yang ditinjau meliputi Rusunawa Mayangan (Kronong), SD Negeri Mayangan 4, Balai Benih Ikan Kedung Asem, serta beberapa titik di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Program ini diharapkan dapat dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Peninjauan yang dilakukan oleh Wali Kota ini mencakup beberapa aspek penting, seperti rasio siswa dengan ruang belajar, rencana kebutuhan ruangan, sarana dan prasarana penunjang, serta luasan aset yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Wali Kota dr. Aminuddin mengungkapkan bahwa Kota Probolinggo telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kita adalah salah satu alternatif utama yang dipilih oleh Kemensos untuk menjadi tempat percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia. Makanya, kita harus memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Mayangan 4 dianggap paling cocok untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. Wali Kota juga menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk mewujudkan proyek ini.
“Alhamdulillah, kami sudah siap dari segi lahan dan percepatan proses pembelajaran. Lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, seperti rusunawa dan SD yang tidak terpakai, sudah siap digunakan. Kami akan segera memulai proses pembangunan,” tambah dr. Amin.
Wali Kota berharap bahwa pada tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat dapat dimulai untuk jenjang SMP atau SMA, dengan tetap mengikuti keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat. “Jika melihat perkembangan, kami akan mengikuti arahannya. Kami berharap bisa segera membuka sekolah ini untuk jenjang SMP atau SMA,” tambahnya.
Sebagai sektor yang memimpin program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Kepala Dinas Sosial PPPA Rey Suwigtyo mengungkapkan bahwa setelah lokasi ditetapkan, proses pembangunan dan seleksi peserta didik akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“Proyek ini bersifat nasional, yang dilaksanakan dari pusat hingga ke daerah. Kami hanya menyediakan lahan dan tempat, sementara seleksi peserta didik akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Tiyok, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menambahkan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
“Harapannya, Sekolah Rakyat ini bisa benar-benar memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar, akan difasilitasi untuk belajar di asrama, tanpa bergantung pada keluarga, sehingga mereka bisa terbentuk karakternya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” jelas Kadis Siti Romlah.
Selain Wali Kota, peninjauan ini juga dihadiri oleh Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD, dan Kepala perangkat daerah terkait. (Edi D/*)
