Kota Probolinggo –
Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin menerima kunjungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, di ruang kerjanya pada Selasa (15/4). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas program-program strategis BPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan fokus utama pada pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wali Kota Aminuddin menyambut baik rencana BPS dan menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data dalam setiap kebijakan dan pembangunan di daerah. Ia mengungkapkan komitmennya untuk mendukung program BPS demi memaksimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
“Tentunya, Pemkot Probolinggo siap mendukung jalannya program BPS, agar pemanfaatan data lebih maksimal,” ujar Wali Kota Aminuddin dalam pertemuan tersebut.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan DTSEN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan data terpadu yang mencakup informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. DTSEN merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPS, yang bertujuan untuk menyediakan data yang lebih akurat dan objektif bagi kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
“Nah ini yang mau kita bicarakan ke depan, dengan membuat MoU (Memorandum of Understanding, red) dengan BPS. Jadi hasil data yang keluar untuk Kota Probolinggo nanti adalah single data. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat prediksi atau tren yang harus dihadapi, dan bagaimana kita dapat meresponsnya, khususnya terkait dengan inflasi,” jelas Wali Kota Aminuddin.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, juga menjelaskan bahwa BPS berkomitmen untuk menyelaraskan pengelolaan data statistik di berbagai tingkatan pemerintahan, baik di perangkat daerah maupun di kelurahan. Hal ini diharapkan dapat mendukung evaluasi pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta pengendalian inflasi yang lebih efektif.
“Ini yang kami branding, Pak. Bahwa Kota Probolinggo terlihat satu data kelurahannya sudah berjalan dengan baik. Tentunya, ini juga berkat dukungan Diskominfo sebagai Wali Data dan Dinsos sebagai Produsen Data,” ungkap Mouna.
Mouna Sri Wahyuni menambahkan, BPS secara rutin merilis data inflasi yang berfungsi sebagai indikator makro untuk kebijakan fiskal dan moneter. Pemantauan harga terhadap ratusan komoditas dilakukan secara berkala untuk menghasilkan data yang valid.
“Inflasi Kota Probolinggo saat ini relatif stabil. Namun, fenomena di balik angka inflasi ini perlu dicermati dengan teliti untuk memahami perekonomian secara lebih komprehensif,” jelasnya.
Selain itu, Mouna menekankan pentingnya data statistik dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. BPS juga terus memperluas akses publik terhadap data melalui berbagai saluran, termasuk layanan online Halo PST (Pusat Statistik Terpadu), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan berkonsultasi dengan petugas BPS secara daring.
“Halo PST adalah layanan online dari BPS Provinsi Jawa Timur yang memungkinkan masyarakat untuk mencari data, berkonsultasi dengan petugas BPS, serta mengakses publikasi BPS secara gratis melalui situs halopst.web.bps.go.id,” tambahnya.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, BPS berharap agar data statistik dapat lebih mudah diakses dan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lebih transparan dan terukur. (Edi D/Bambang/*)
