Probolinggo – Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (23/4/2025) di ruang kerja Wabup di Kantor Bupati Probolinggo dan diikuti oleh jajaran pimpinan dari berbagai perangkat daerah strategis.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026.
Paparan Data Kemiskinan dan Anggaran Penanggulangannya
Mengawali rapat, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda, Roy Iskandar, memaparkan kondisi terkini kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, ia juga menjelaskan realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2024 berdasarkan sistem Tagging SIPD-RI, serta strategi pengalokasian anggaran APBD tahun 2025 untuk sektor tersebut.
Dalam paparannya, disebutkan bahwa alokasi awal untuk program kemiskinan ekstrem tahun 2025 sebesar Rp 309,9 miliar, yang tersebar di 15 perangkat daerah, 33 puskesmas, dan 18 kecamatan dengan total 658 sub kegiatan. Namun, karena adanya efisiensi anggaran, terjadi penyesuaian menjadi Rp 297,08 miliar, atau berkurang sekitar Rp 12,85 miliar.
Angka Kemiskinan Menurun, Tapi Probolinggo Masih di Posisi Bawah Jawa Timur
Wakil Bupati Ra Fahmi menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, angka kemiskinan berada di angka 17,19%, sementara pada 2024 turun menjadi 16,45%. Meski demikian, posisi Kabupaten Probolinggo masih berada di urutan keempat terbawah di Jawa Timur, setelah Sampang, Bangkalan, dan Sumenep.
Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di Probolinggo turun sebanyak 7.910 orang dibandingkan tahun 2023. Target RPD Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2024 sebesar 16,00%, tahun 2025 sebesar 15,75%, dan tahun 2026 sebesar 15,50%.
Di sisi lain, garis kemiskinan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 537.724 per bulan, naik dari Rp 514.274 pada tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem turun drastis sebesar 1,69%, dari 2,28% di tahun 2023 menjadi 0,59% di tahun 2024. Dengan capaian ini, Kabupaten Probolinggo kini berada di posisi kedelapan terbawah dalam kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Susenas Jadi Dasar Perumusan Kebijakan
Wabup Fahmi juga menyampaikan bahwa pada bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo telah melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencakup berbagai indikator penting seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengeluaran rumah tangga. Survei ini dilakukan di 24 kecamatan dan 83 desa, dan hasilnya akan menjadi basis kebijakan pembangunan ke depan.
“Hasil dari Susenas ini akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Probolinggo ke depan,” tegasnya.
Dorongan Optimalisasi TKPK dan Program Tepat Sasaran
Sebagai Ketua TKPK, Ra Fahmi menekankan pentingnya optimalisasi fungsi TKPK dalam mensinergikan seluruh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja TKPK.
Ia juga menekankan perlunya perangkat daerah untuk merumuskan program yang benar-benar bisa direalisasikan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin. Program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi riil, kebutuhan, serta potensi lokal agar lebih efektif dan bermakna nyata.
Fokus Intervensi Per Desa dengan Pendekatan BNBA
Menutup rapat, Wabup Fahmi meminta agar rakor TKPK berikutnya menyertakan pemetaan kondisi kesejahteraan penduduk per desa. Dengan sistem pemeringkatan jumlah penduduk miskin berbasis data By Name By Address (BNBA), diharapkan intervensi kebijakan bisa lebih terfokus dan berbasis pendekatan desa.
“Harapannya program-program kemiskinan lebih terfokus. Pendekatan intervensi penyelesaian dengan pendekatan desa,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat dari TKPK dan seluruh stakeholder terkait, Kabupaten Probolinggo menatap optimis masa depan yang lebih baik, dengan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan.
(Edi D/Bambang/)*
