BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Kementerian Perhubungan menjamin harga tiket pesawat tetap terjangkau selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Jaminan tersebut disiapkan seiring dengan perkiraan meningkatnya mobilitas masyarakat melalui jalur udara pada musim liburan akhir tahun. Pemerintah menilai kebutuhan perjalanan yang lebih tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi kepentingan penumpang, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan keterjangkauan tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadapi periode tersebut. Menurutnya, masyarakat diharapkan tetap dapat bepergian untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan harga tiket yang wajar, sekaligus memperoleh layanan penerbangan yang aman dan nyaman. Pemerintah akan mengantisipasi kebutuhan angkutan udara melalui koordinasi dengan maskapai serta pemantauan terhadap pelaksanaan penerbangan.
Keterangan itu disampaikan Agustinus dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat. Penegasan mengenai harga tiket menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi lonjakan permintaan perjalanan pada akhir tahun. Selain mendorong maskapai menyediakan kapasitas yang memadai, Kemenhub perlu memastikan kebijakan tarif berjalan sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan kebutuhan penumpang, keberlanjutan operasional maskapai, serta kepastian layanan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Dengan demikian, peningkatan perjalanan udara dapat berlangsung tertib, sementara masyarakat memiliki akses terhadap transportasi yang terjangkau untuk mengunjungi keluarga maupun berlibur.
Pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk membantu menekan beban biaya penerbangan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Skema ini diharapkan dapat mengurangi komponen pajak yang tercermin dalam harga tiket, sehingga masyarakat memperoleh pilihan perjalanan udara dengan beban biaya yang lebih ringan saat permintaan biasanya meningkat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan tarif tanpa mengabaikan kelancaran dan keselamatan penerbangan.
Namun, stimulus itu belum dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku. Landasan hukumnya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih berada dalam tahap penyusunan. Setelah rancangan selesai, regulasi tersebut perlu melalui proses harmonisasi sebelum ditetapkan dan diterapkan. Karena itu, besaran manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta penerbangan yang memenuhi kriteria masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Pelaku usaha penerbangan dan masyarakat perlu merujuk pada ketentuan final ketika PMK telah diterbitkan.
Berdasarkan perkiraan Agustinus, besaran stimulus kemungkinan mengikuti tarif pajak yang berlaku saat ini, yaitu 11 persen. Insentif tersebut ditujukan untuk penerbangan tertentu bagi penumpang di seluruh Indonesia selama periode angkutan libur akhir tahun, bukan secara otomatis untuk seluruh penerbangan sepanjang tahun. Pemerintah masih perlu merumuskan cakupan rute, periode pemberian, serta tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kepastian mengenai tarif dan penerima manfaat baru dapat disampaikan setelah proses harmonisasi selesai dan PMK resmi ditetapkan. Langkah ini penting agar stimulus PPN-DTP memberikan dampak nyata terhadap harga tiket sekaligus menjaga kepastian hukum bagi maskapai, penumpang, dan pihak terkait lainnya.
Selain stimulus perpajakan, pemerintah mengkaji sejumlah komponen biaya lain yang memengaruhi harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Dua unsur yang menjadi perhatian ialah passenger service charge (PSC), atau biaya pelayanan penumpang, serta fuel surcharge, yaitu biaya tambahan yang berkaitan dengan bahan bakar. Keduanya memiliki peran dalam pembentukan harga perjalanan udara dan perlu dibahas secara cermat agar kebijakan yang dihasilkan tetap seimbang.
Pembahasan mengenai PSC dan fuel surcharge masih belum final. Pemerintah akan melanjutkan kajian bersama maskapai, pengelola bandar udara, regulator, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Proses tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur biaya penerbangan, kondisi operasional setiap pihak, serta dampaknya terhadap penumpang. Karena itu, belum terdapat bentuk maupun besaran penyesuaian yang dapat dijadikan keputusan akhir.
Arah kebijakan ini adalah menjaga harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama ketika kebutuhan perjalanan meningkat pada masa libur panjang. Namun, keterjangkauan tersebut perlu dicapai tanpa mengabaikan keberlanjutan industri penerbangan nasional. Setiap perubahan komponen biaya harus mempertimbangkan kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi kewajiban operasional, menjaga arus kas, dan mempertahankan kualitas pelayanan kepada penumpang.
Pertimbangan tersebut berkaitan langsung dengan kesiapan maskapai menghadapi lonjakan permintaan. Maskapai memerlukan dukungan finansial yang memadai untuk memastikan pesawat menjalani perawatan sesuai ketentuan, awak bekerja dalam kondisi layak, serta layanan di bandara dan selama penerbangan tetap memenuhi standar keselamatan. Ketersediaan armada juga harus dijaga agar kapasitas penerbangan mencukupi tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan keandalan operasi.
Dengan demikian, kajian terhadap PSC dan fuel surcharge tidak semata-mata diarahkan untuk menurunkan harga tiket. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dengan kemampuan industri menyediakan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hasil pembahasan bersama pemangku kepentingan diharapkan menjadi dasar kebijakan yang transparan serta dapat diterapkan secara bertanggung jawab.
Menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan sekaligus memastikan operasional penerbangan berjalan lancar. Pemerintah akan membuka posko terpadu sebagai pusat pemantauan dan koordinasi selama masa angkutan tersebut. Posko ini melibatkan regulator, maskapai, pengelola bandar udara, serta pemangku kepentingan terkait untuk merespons berbagai kebutuhan dan potensi gangguan layanan secara cepat.
Pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi udara. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub bersama kantor otoritas bandar udara di berbagai wilayah akan meningkatkan pemeriksaan pesawat sebelum dan selama periode Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan tersebut mencakup pemenuhan persyaratan teknis, kesiapan operasional, serta aspek lain yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan setiap pesawat yang digunakan maskapai memenuhi standar kelaikan udara dan mampu melayani penumpang secara aman. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan personel, fasilitas pendukung, dan prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan, terutama di bandara yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang. Hasil pemantauan dan pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi tindakan segera apabila ditemukan potensi risiko atau gangguan layanan.
Agustinus mengimbau maskapai agar menjaga seluruh armada tetap laik operasi selama masa angkutan berlangsung. Kerusakan mendadak, menurutnya, dapat mengganggu rotasi penerbangan, memicu keterlambatan, dan merugikan masyarakat ketika permintaan perjalanan sedang tinggi. “Kami memastikan armada yang digunakan benar-benar serviceable selama pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru,” ujar Agustinus.
Pemerintah berharap koordinasi regulator, operator, dan pengelola bandara dapat menjaga kelancaran layanan penerbangan di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan yang konsisten dan respons yang cepat, keselamatan penumpang dapat terlindungi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang tepat waktu dan andal.
