Jakarta | Sidang lanjutan perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Persidangan tersebut memasuki agenda pembuktian dan digelar secara tertutup. Dalam tahap ini, para pihak menyampaikan alat bukti kepada majelis hakim untuk diperiksa sebagai bagian dari proses penanganan perkara.
Tim hukum Ruben, yang berstatus sebagai penggugat, menyerahkan sejumlah dokumen dan memperlihatkan rekaman video di hadapan majelis hakim. Materi tersebut disampaikan dalam persidangan tertutup, sehingga rincian isi dokumen maupun rekaman tidak disampaikan secara terbuka di ruang publik. Penyampaian bukti menjadi bagian dari agenda pembuktian, bukan keterangan mengenai putusan atas perkara tersebut.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, menjelaskan jumlah keseluruhan alat bukti yang diserahkan mencapai 61. Menurut keterangannya setelah sidang, bukti itu terdiri atas bukti surat dan video. Informasi mengenai jumlah tersebut disampaikan kepada awak media seusai persidangan, ketika ia memberikan penjelasan mengenai agenda yang telah berlangsung.
Pengajuan puluhan alat bukti menandai berlangsungnya proses pembuktian dalam sengketa hak asuh anak ini. Namun, jumlah bukti yang diserahkan tidak dengan sendirinya menjelaskan isi maupun bobot masing-masing materi. Penilaian terhadap relevansi dan kekuatan bukti berada dalam kewenangan majelis hakim, sesuai tahapan pemeriksaan perkara dan aturan yang berlaku.
Karena sidang dilaksanakan tertutup, informasi yang tersedia mengenai jalannya agenda tersebut terbatas pada keterangan pihak yang disampaikan setelah persidangan. Rincian isi video, dokumen, serta pertimbangan yang mungkin muncul dalam pemeriksaan tidak dapat dipastikan hanya dari keterangan tentang jumlah bukti. Dengan demikian, pokok informasi dari agenda ini adalah penyerahan 61 alat bukti berupa surat dan video oleh pihak penggugat, sebagaimana disampaikan Chris Sam Siwu setelah sidang pada 21 Oktober 2026.
Pihak Sarwendah menyampaikan bahwa lebih dari 20 rekaman video diperlihatkan dalam persidangan perkara hak asuh anak. Keterangan tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai jalannya sidang, ketika tim hukum Ruben Onsu mengajukan sejumlah bukti kepada majelis hakim. Meski jumlah video disebut secara khusus, pihak Sarwendah tidak memaparkan rincian mengenai isi rekaman yang ditampilkan. Karena itu, informasi yang dapat disampaikan terbatas pada jumlahnya dan konteks bahwa rekaman tersebut diperlihatkan dalam proses pemeriksaan bukti.
Dalam sidang, majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukum Ruben. Pemeriksaan itu mencakup materi yang diserahkan sebagai bagian dari proses pembuktian, termasuk rekaman video yang disebut oleh pihak Sarwendah. Pengajuan dan pemeriksaan bukti merupakan tahapan persidangan untuk memberi ruang kepada para pihak menyampaikan materi pendukung bagi keterangan masing-masing. Namun, penyebutan suatu bukti dalam persidangan tidak dengan sendirinya menjelaskan isi maupun penilaian majelis terhadap materi tersebut. Keterangan mengenai apa yang tampak dalam video tidak tersedia dalam informasi yang disampaikan, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan atau menggambarkan kontennya.
Chris menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan bukti yang diajukan menurut pihaknya mencakup bukti surat dan video. Dengan demikian, angka keseluruhan bukti tidak merujuk pada rekaman video saja, melainkan terdiri atas beberapa jenis materi yang diajukan dalam sidang. Sementara itu, keterangan khusus mengenai video menyebut lebih dari 20 rekaman diperlihatkan. Kedua informasi tersebut perlu dibedakan agar jumlah bukti secara keseluruhan tidak disalahartikan sebagai jumlah video. Informasi yang tersedia juga tidak merinci jumlah bukti surat ataupun menjelaskan apakah seluruh materi telah ditelaah tuntas dalam satu kesempatan. Perkembangan lebih lanjut bergantung pada tahapan persidangan berikutnya dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Untuk saat ini, penjelasan pihak Sarwendah menegaskan adanya pemeriksaan bukti oleh majelis hakim, serta memperjelas bahwa video merupakan bagian dari keseluruhan bukti yang mencakup dokumen tertulis dan rekaman. Uraian tersebut menjaga batas fakta yang telah disampaikan dengan detail yang belum dijelaskan kepada publik.
Menanggapi pemutaran rekaman dalam sidang hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah, pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, menyampaikan bahwa materi video yang ditampilkan bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Ia menilai rekaman tersebut tidak menghadirkan kejutan yang dapat mengubah pemahaman pihaknya terhadap perkara. Karena itu, menurut Chris, pemutaran video tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai bukti yang memiliki arti khusus atau menentukan posisi para pihak.
Chris juga menyoroti cara rekaman itu disajikan. Menurutnya, penyajian materi tersebut berpotensi menggiring opini apabila hanya menampilkan bagian tertentu tanpa menerangkan keadaan secara utuh. Ia menyampaikan bahwa sebuah rekaman perlu dipahami dengan memperhatikan konteks, termasuk situasi yang melatarbelakangi adegan di dalamnya. Tanpa gambaran lengkap, penonton dapat membentuk kesimpulan yang berbeda dari keadaan sebenarnya. Pandangan itu menjadi tanggapan pihak Sarwendah atas pemutaran video di persidangan, bukan penilaian terhadap putusan yang belum dijatuhkan.
Dalam keterangannya, Chris menegaskan bahwa video itu bukan hal baru dan penyajiannya tidak menceritakan keadaan secara utuh. Ia menilai materi tersebut dapat menimbulkan penggiringan opini, tetapi pihaknya tidak ingin memperpanjang polemik di ruang publik. Sikap itu, katanya, diambil karena perkara sedang diperiksa melalui jalur hukum dan setiap materi sebaiknya dinilai dalam proses persidangan. Dengan demikian, respons pihak Sarwendah lebih diarahkan untuk menjelaskan posisi mereka daripada membalas pernyataan pihak lain.
Pihak Sarwendah juga menepis anggapan bahwa rekaman tersebut memiliki sesuatu yang istimewa atau otomatis menyudutkan Sarwendah dalam perkara hak asuh. Pemutaran video, menurut pandangan mereka, tidak dengan sendirinya menentukan hasil persidangan. Penilaian terhadap relevansi dan bobot materi tetap berada dalam ranah majelis hakim, dengan mempertimbangkan keseluruhan keterangan dan bukti yang diajukan. Chris menyatakan pihaknya menghormati proses persidangan dan memilih menyerahkan penilaian kepada pengadilan. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud memperbesar perdebatan mengenai video, meskipun tetap menyampaikan keberatan terhadap kesan yang muncul dari penyajiannya. Bagi kubu Sarwendah, konteks yang lengkap penting agar materi tidak ditafsirkan secara sepihak. Mereka menunggu proses berjalan sesuai ketentuan, tanpa menyimpulkan bahwa satu rekaman saja dapat menjadi penentu perkara hak asuh anak ini.
Perkara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah berawal dari gugatan yang diajukan Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Juni 2026. Langkah hukum tersebut ditempuh setelah rumah tangga keduanya kandas pada akhir 2024. Dengan demikian, persidangan ini berfokus pada pengaturan pengasuhan anak setelah perpisahan, bukan pada penentuan kembali status pernikahan mereka. Prosesnya kini memasuki tahap pembuktian, ketika masing-masing pihak menyampaikan dokumen untuk mendukung posisi mereka di hadapan pengadilan.
Dalam gugatannya, pihak Ruben mendalilkan bahwa terdapat persoalan dalam manajemen waktu pengasuhan bersama. Menurut pihaknya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan hak asuh. Pihak Ruben juga menyampaikan dalil mengenai lingkungan yang dinilai tidak aman bagi anak serta dugaan eksploitasi anak. Seluruh hal itu merupakan klaim yang diajukan dalam perkara, dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah diputuskan. Penilaian atas dalil-dalil tersebut berada dalam proses persidangan dan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim.
Dalam perkara keluarga, penyampaian suatu dalil oleh salah satu pihak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar. Pihak lain dapat memberikan tanggapan, menyampaikan bukti tandingan, dan menjelaskan keadaan menurut versinya. Karena itu, pembacaan perkembangan perkara perlu membedakan secara jelas klaim penggugat, tanggapan pihak tergugat, serta hal-hal yang nantinya dinilai oleh pengadilan.
