Jakarta | Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dikerahkan pemerintah diarahkan untuk mengurangi kepekatan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak kebakaran yang menimbulkan asap di wilayah terdampak. Dalam keterangannya, OMC tidak dipaparkan sebagai pengganti penanganan sumber api, melainkan sebagai langkah yang diharapkan membantu menekan kondisi asap. Faisal menyampaikan hal itu saat diwawancarai awak media di kompleks Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Kepekatan asap menjadi perhatian karena dapat memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar area kebakaran. Dengan mengupayakan modifikasi cuaca, BMKG berusaha membantu mengurangi intensitas asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Pernyataan ini menempatkan OMC sebagai tindakan yang berkaitan langsung dengan dampak karhutla terhadap lingkungan dan warga. Namun, penyampaian Faisal tidak memuat rincian teknis mengenai lokasi pelaksanaan, durasi, ataupun hasil yang telah dicapai oleh operasi tersebut. Karena itu, tujuan yang ditegaskan dalam wawancara adalah penurunan kepekatan asap.
Faisal juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kaitan kondisi asap dan permulaan musim hujan. Apabila kepekatan asap tidak berkurang, awal musim hujan di wilayah terdampak berpotensi semakin mundur. Dengan kata lain, keterlambatan meredanya asap dapat berjalan seiring dengan mundurnya periode hujan yang diharapkan membantu mengatasi keadaan kering dan kebakaran. Pernyataan itu merupakan kekhawatiran yang disampaikan Kepala BMKG, bukan kepastian bahwa musim hujan pasti tertunda di seluruh daerah. Dampaknya perlu dipahami secara terbatas pada wilayah yang terdampak.
Keterangan tersebut menegaskan alasan OMC ditempuh dalam situasi karhutla: menekan asap, sekaligus mengurangi risiko memburuknya kondisi menjelang musim hujan. Perkiraan hujan yang mulai pada November 2026, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan, tidak menghapus kekhawatiran bahwa awal musim di lokasi tertentu dapat bergeser apabila asap bertahan. Keterangan Faisal disampaikan kepada awak media di kompleks Istana Negara, pada Rabu, 21 Oktober 2026, sehingga konteks waktunya jelas. Perkembangan cuaca dan kondisi kebakaran di tiap wilayah tetap menjadi faktor penting.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah diterapkan di sejumlah provinsi prioritas sebagai salah satu langkah untuk membantu menekan asap kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaannya, BMKG menggunakan bahan penyemaian yang berbeda sesuai tujuan operasi. Natrium klorida (NaCl), atau garam, digunakan untuk menyemai awan. Sementara itu, es kering atau dry ice dimanfaatkan untuk menembus lapisan atmosfer yang menahan asap karhutla. Kedua bahan tersebut memiliki peran dalam pendekatan modifikasi cuaca yang dijalankan, dan penggunaannya menjadi bagian dari upaya penanganan di wilayah prioritas.
Pemanfaatan dry ice melibatkan kerja sama BMKG dengan Thailand. Kolaborasi ini berkaitan dengan penggunaan es kering dalam operasi, terutama untuk membantu menembus lapisan atmosfer yang menahan asap. Penyebutan kerja sama tersebut menunjukkan adanya koordinasi dalam pemanfaatan metode ini. Namun, langkah operasional tetap membutuhkan pertimbangan kondisi atmosfer di lokasi sasaran. Karena itu, penentuan waktu dan titik penyemaian tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didukung pengamatan sebelum operasi dilaksanakan.
Salah satu perangkat pendukung pengamatan tersebut adalah radiosonde. BMKG melakukan uji radiosonde untuk menentukan titik penyemaian awan yang tepat. Data dari uji ini digunakan sebagai dasar untuk memahami kondisi atmosfer, sehingga lokasi penyemaian dapat dipilih dengan lebih terarah. Penentuan titik yang sesuai penting dalam pelaksanaan OMC, baik ketika menggunakan NaCl untuk menyemai awan maupun saat dry ice digunakan untuk menembus lapisan yang menahan asap. Dengan demikian, operasi menggabungkan penggunaan bahan penyemaian dan pengamatan atmosfer. Rincian mengenai provinsi yang menjadi sasaran, capaian operasi, maupun parameter teknis lainnya tidak menjadi bagian dari informasi yang disampaikan. Fokusnya adalah penerapan OMC di sejumlah provinsi prioritas, penggunaan garam dan es kering dengan fungsi yang berbeda, kerja sama BMKG dengan Thailand dalam pemanfaatan dry ice, serta pengujian radiosonde untuk membantu menentukan titik penyemaian awan. Pendekatan ini menempatkan pemantauan atmosfer sebagai bagian penting dari persiapan sebelum penyemaian dilakukan, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menyesuaikan penentuan lokasi dengan kondisi yang teramati.
BMKG memperkirakan musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah Indonesia pada November 2026. Peralihan ini tidak terjadi serentak, karena waktu awal musim hujan dapat berbeda antardaerah. Prakiraan tersebut memberikan gambaran umum mengenai perubahan kondisi cuaca, bukan kepastian bahwa hujan akan turun merata sejak awal November. Masyarakat dan pemerintah daerah tetap perlu mengikuti pembaruan informasi dari BMKG, terutama untuk mengetahui perkembangan hujan di wilayah masing-masing serta menyesuaikan langkah kesiapsiagaan.
Secara umum, sebagian besar wilayah diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan waktu normalnya. Artinya, kondisi kering dapat bertahan lebih lama di sejumlah daerah sebelum hujan mulai berlangsung secara lebih konsisten. Perbedaan waktu tersebut berkaitan dengan karakteristik iklim dan kondisi atmosfer yang bervariasi di Indonesia. Karena itu, perkiraan untuk tingkat nasional perlu dipahami bersama prakiraan yang lebih terperinci menurut wilayah, agar masyarakat tidak menganggap seluruh daerah akan memasuki musim hujan pada bulan yang sama.
BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada rentang Desember 2026 hingga Februari 2027. Curah hujan secara umum diprediksi berada pada kategori normal, tetapi periode musim hujan diperkirakan berlangsung lebih pendek. Kondisi normal tidak berarti hujan turun dengan jumlah dan sebaran yang sama setiap hari. Intensitas serta waktu kejadian dapat berubah, sehingga pemantauan prakiraan jangka pendek tetap penting. Informasi ini dapat membantu sektor pertanian, pengelola sumber daya air, dan pemerintah menyusun rencana sesuai risiko serta kebutuhan setempat.
Perkiraan waktu datangnya hujan juga relevan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum hujan terbentuk secara memadai, kawasan yang masih kering berpotensi tetap menghadapi risiko kebakaran dan penyebaran asap. Hujan dapat membantu membasahi lahan, tetapi dampaknya bergantung pada lokasi, intensitas, dan kesinambungan curah hujan. Oleh sebab itu, prakiraan awal musim bukan alasan untuk menghentikan pencegahan dini. Pemantauan titik panas, kesiapan personel, dan kepatuhan terhadap larangan pembakaran tetap diperlukan sembari menunggu perkembangan cuaca dan pembaruan resmi BMKG.
Faisal mengingatkan bahwa hujan lebat hingga ekstrem diperkirakan lebih sering terjadi pada akhir 2026 sampai awal 2027. Perubahan pola hujan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di wilayah yang rawan terdampak curah hujan tinggi. Meski hujan dapat mengakhiri sebagian kondisi kering, intensitas yang tinggi dalam waktu tertentu tetap berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi basah. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disiapkan sebelum periode tersebut berlangsung, dengan memperhatikan perkembangan informasi cuaca resmi dan kondisi lingkungan setempat.
Risiko yang perlu diantisipasi mencakup banjir dan tanah longsor, sebagaimana disampaikan dalam peringatan Faisal. Hujan lebat dapat meningkatkan aliran air dan memberi tekanan pada lereng, sehingga wilayah yang memiliki kerawanan perlu memantau keadaan secara berkala. Warga juga perlu mencermati peringatan dari otoritas terkait, khususnya ketika hujan intens terjadi atau berlangsung berulang. Langkah antisipasi tersebut sejalan dengan perlunya kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, tanpa mengabaikan informasi spesifik mengenai daerah dan waktu yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Peringatan ini menekankan kewaspadaan terhadap bencana basah pada akhir tahun hingga awal tahun berikutnya.
Di sisi lain, BMKG menyatakan El Niño dengan intensitas moderat hingga kuat diperkirakan masih bertahan di Indonesia sampai awal 2027. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan kekeringan, memicu krisis air, serta memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.
Baca juga: Tim Gabungan Bergerak Cepat, Karhutla di Pandawan HST Berhasil Dipadamkan | Waspada Karhutla, Mabes TNI Ajak Warga Jaro Tingkatkan Kepedulian | Hujan Bermanfaat bagi Jakarta dan Sekitarnya: Penjelasan BMKG
