Jakarta — Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil pangan. Langkah ini dipandang strategis dalam merespons dinamika inflasi yang saat ini dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas tertentu di sejumlah daerah.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (5/5/2025). Dalam pernyataannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antara daerah konsumen dan produsen guna menjamin suplai komoditas pokok tetap lancar.
“Harapannya daerah-daerah yang tinggi kebutuhannya tadi bisa tersuplai dengan baik. Dengan begitu, harga di tingkat konsumen tetap terjaga, dan petani sebagai produsen mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tomsi meminta Pemda untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing guna mengidentifikasi secara spesifik penyebab kenaikan harga atau inflasi. Ia menekankan bahwa tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengambilan kebijakan pun harus berbasis data akurat dan terukur.
“Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya, supaya tahu faktor penyebabnya dan bisa mengambil langkah yang tepat,” jelasnya.
Dalam sesi dialog Rakor tersebut, Tomsi juga berdiskusi langsung dengan beberapa perwakilan daerah yang mengalami lonjakan harga komoditas signifikan. Ia menggali informasi terkait akar permasalahan sekaligus memberikan panduan solusi berbasis koordinasi lintas sektor.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, turut memaparkan data inflasi terbaru. Menurutnya, inflasi bulan April 2025 secara bulanan (month to month) tercatat sebesar 1,17 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) mencapai 1,95 persen.
“Inflasi bulan ke bulan terutama disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara inflasi tahunan didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” terang Pudji.
Rakor juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto. Tak ketinggalan, hadir pula perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta TNI.
Rapat ini diikuti secara luas oleh jajaran kepala daerah, Forkopimda, dan pejabat teknis terkait dari seluruh Indonesia, baik secara fisik maupun virtual.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta koordinasi lintas lembaga, pemerintah optimis dapat menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional ke depan.
(Edi D/Red/*)**
